Catatan Politik Konfercab PDIP Surabaya, Minggu Kemarin
Melalui Konfercab yang digelar serentak di Empire Palace, Surabaya, Minggu kemarin (07/07/2019) DPP PDIP menugaskan Adi Sutarwijono, Baktiono, dan Taru Sasmito sebagai Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC PDIP Kota Surabaya periode 2019-2024.
Adi cs, ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati, menggantikan jabatan KSB yang dipegang Whisnu Sakti Buana, Saifuddin Zuhri, dan Budi Leksono. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Nusyirwan Soejono dan Ribka Tjiptaning.
Dalam keputusannya, Megawati Soekarnoputri mengajak Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, untuk menandatangani Surat Keputusan partai.
Pergantian Wisnu ke mantan wartawan Surya ini, diangap oleh Nusyirwan Soejono, bagian daripada proses konsolidasi partai. Sekaligus evaluasi terhadap kerja partai di kota Surabaya.
Menurut Wakil Bendahara DPP PDIP, evaluasi dilakukan secara menyeluruh meliputi kemampuan mengorganisir, pengelolaan partai. Harapannya, ke depannya, supaya mesin politik partai berlogo banteng moncong putih ini bisa bekerja lebih baik, khususnya dalam memenangkan pilkada serentak.
Kata Nusyirwan, dalam evaluasi, Ketua Umum PDIP, memperhatikan mekanisme partai termasuk melakukan rekrutmen untuk pilkada.
Sementara Whisnu Sakti Buana, sendiri telah memimpin DPC PDIP Kota Surabaya selama 10 tahun. Wisnu, tidak memprotes. Ini artinya, Wawali Surabaya ini menerima dengan lapang dada langsung Adi Sutarwiyono. Apalagi usai pembacaan keputusan DPP, Wisnu mengucapkan selamat kepada Ketua DPC PDI Perjuangan kota Surabaya, yang baru Adi Sutarwiyono.
Ini melukiskan pemilihan Awi, sapaan dari Adi Sutarwiyono, kali ini merupakan kebijakan DPP PDIP, bukan pemilihan yang dipilih melalui ranting-ranting (bottom up).
Mekanisme seperti ini bisa mengandung diskresi. Gambarannya, demokrasi di internal PDIP sampai sekarang bisa dimaknai masih dijalankan melalui demokrasi prosedural. Salahkah?
Tidak ada mekanisme partai politik yang disalahkan oleh siapa pun. Mengingat kebijakan partai politik bersifat otonom partai. Artinya tidak ada urusan dengan pemilih. Apalagi oleh pengamat politik dan akademisi yang suka bicara demokrasi substansial.
Jadi demokrasi prosedural semacam ini, bisa dianggap memperhitungkan biaya. Maklum, bila menyangkut pilkada serentak 2020, tak bisa diremehkan oleh dana yang besar. Termasuk biaya saksi-saksi.
Maka, demokrasi prosedural seperti ini adalah urusan rumah tangga PDIP. Sampai kini, tidak ada organ partai yang menentang keputusan absolut yang dikeluarkan Megawati. Berbeda dengan Partai democrat, yang beberapa kali ada guncangan internal dari kader yang mengklaim pendiri. Kader ini mengkritisi kebijakan SBY, yang nyaris sama dengan Megawati, suka mengambil kebijakan demokrasi prosedural dalam mengambil keputusan partai.
Pertanyaannya, akankah pemilihan Awi, menggunakan pendekatan demokrasi prosedural ini bisa menghasilkan pemimpin yang berintegritas jelang Pilkada 2020. Khususnya memunculkan wawali Surabaya 2020-2025 dari PDIP?
***
Padahal UU Otonomi Daerah telah mengeluarkan pergeseran dari sentralistik ke desentralisasi. Partai-partai politik seperti PDIP, Demokrat, PKB bahkan Gerindra, tetap menerapkan sentralistik keputusan. Termasuk memilih cawali dan cagub.
Dalam bahasa demokrasi substansial, ketua DPD bahkan wawali 202, akankah menghadapi sosok yang tidak bisa diterima publik. Misal, dalam Pilkada Gubernur Jatim 2018 lalu, Puti Guntur Soekarno Putri yang berpasangan dengan Gus Ipul, tak bisa mengalahkan kasangan Khofifah-Emil. Padahal Puti dan Gus Ipul, diusung pemenang pileg 2014, PKB dan PDIP.
Pelaksanaan Pilkada Jatim 2018 lalu telah mencerminkan adanya distorsi antara sosok yang diinginkan rakyat dengan cagub yang dikehendaki partai politik.
Akankah model pemilihan DPC PDIP yang ditunjuk dari Jakarta, akan menimpa cawali PDIP dalam Pilkada 2020, seperti dalam pilkada Jatim 2018 lalu. Walahualam.
***
Terpilihnya Awi, bisa memberi gambaran bahwa tentang kuatnya dominasi pimpinan partai politik (DPP).
Prediksi saya, PDIP dalam Pilwali 2020 tahun depan, masih akan memberikan restu kepada calon yang dipilih atau diusulkan ke pusat. Bisa terjadi, calon akan dipilih oleh DPP, bukan diusulkan oleh DPC.
Demokrasi prosedural semacam ini bisa terjadi karena dilatarbelakangi bahwa partai politik merupakan lembaganon-profit.
Background semacam ini, semua DPP parpol masih mengandalkan dana sumbangan dan partisipasi, dan bukan semata iuran kader.
Kasus yang mencuat dalam masalah pencalonan La Nyalla dalam Pilkada 2018 lalu, sadar atau tidak, tetap akan menjadi beban cawali Surabaya mendatang.
Artinya, dana dari cawali Surabaya yang bertarung tahun 2020 nanti dianggap lumrah. Mengingat, cawali ini yang berkepentingan ingin merebut kekuasaan politik.
Suka atau tidak, urusan dana seperti ini cenderung masih merupakan yurisprudensi internal setiap parpol. Apakah ini berarti, pimpinan Parpol di Jakarta harus mengistimewakan cawali berduit? Lika-likunya tak ubahnya lirik lagunya Ebiet G Ade, berjudul berita kepada kawan.
Dalam pileg 2018 lalu, saya memiliki kenalan mantan pejabat tinggi di Jatim. Ia mencalonkan diri sebagai caleg sebuah parpol tertentu untuk DPR-RI di wilayah non Surabaya. Meski telah menghabiskan dana miliaran, caleg ini tidak terpilih.
Jadi biaya politik itu memang mahal. Dan ini hanya bisa dibicarakan dengan elite parpol di Jakarta. Artinya, tidak semata elite parpol lokal dan regional Jawa Timur.
Serapan suara di publik, nama Wisnu Sakti, sampai Juni 2019, masih terus dikait-kaitkan dengan Pemilihan Walikota Surabaya 2020.
Figur ini diakui oleh kader PDIP, termasuk sosok yang merakyat ke grassrott. Anak mantan tokoh PDIP almarhum Ir. Sutjipto ini dianggap oleh sebagian kalangan sebagai figur yang layak untuk maju pilwali 2020.
Ada suara yang cukup santer, Wisnu akan disandingkan dengan Drs. Hendra Gunawan, yang kini Sekkota Surabaya.
Duet politisi - birokrat ini sampai Juni 2019 lalu masih diperhitungkan di internal Pemerintah Kota Surabaya.
Apalagi dalam pileg 2019, kepemimpinan Wisnu Sakti, PDIP cabang Surabaya, diakui masih bertaji. ia masih mampu menjadi pemenang Pileg 2019. Meski raihan suara masih sama dengan pileg 2014, meraih 15 kursi di DPRD Surabaya. Dalam pileg 2014.
***
Politik praktis, apalagi urusan pilkada setingkat pilwali Surabaya 2020, akan ada maneuver-manuver politik yang lebih cerdas dibanding pilwali 2015 lalu. Kali ini, Risma, sudah tak ada kesempatan maju lagi. Kecuali ia mencalonkan calonnya. Siapa?
Antara lain Erry Cahyadi. Birokrat berusia muda yang namanya meroket selama kepemimpinan Risma, kini menjadi perhitungan dari politisi dan pengusaha lokal maupun pusat.
Erry dan Hendra, dua birokrat era Risma, adalah sahabat. Keduanya tampaknya ingin bersaing sehat.Konon, bila Erry maju sebagai wawali, Hendro, mengalah. Sebaliknya, bila Hendro, jadi dirangkul Wisnu, menjadi wawalinya, Erry, legowo, tidak mencalonkan.
Kalangan pengusaha dan politisi di Jakarta, kini mulai mendekati elite-elite politik DPP PDIP. Maklum, kota Surabaya adalah kandang banteng. Apalagi dalam pileg 2018 lalu, suara dan kursi PKB turun. Demikian juga Parai Demokrat dan Partai Golkar.
Pengusaha Surabaya pun mulai terbelah. Ada yang mendukung calon birokrat yang diusung Risma. Ada yang menghendaki mantan Kapolda Jatim Irjen (Purn) Machfud Arifin.
Sosok Machfud Arifin, yang dikenal cukup berdana dan kini mengantongi prestasi sebagai Ketua Tim pemenangan Jokowi-Maruf di Provinsi Jawa Timur, memiliki kedekatan dengan elite politik di Jakarta. Termasuk di internal Jokowi-Maruf.
Apakah Machfud, memang berambisi menjadi cawali Surabaya? Arek Suroboyo yang dekat dengan pengusaha batubara di Kalimantan Selatan ini belum secara terbuka tertarik. Tetapi dari kasak-kusuk di lingkungan pemerintahan provinsi Jawa Timur, nama Machfud, pernah dimunculkan tertarik beradu gengsi menjadi penerus Risma, memimpin Walikota Surabaya.
Saya tidak percaya, cawali Surabaya, ditentukan oleh elite politik lokal dan regional. Apalagi Risma, juga memiliki ambisi tidak mau penggantinya bukan orangnya Sebagai pejabat politik yang kelola APBD dan relasi dengan pengusaha, bisa diterima akal sehat, bila Risma, ingin peneruskan tidak mengorek-orek kekurangan dan kelemahannya. Apalagi terkait anggaran Negara dan kebijakan pembangunan yang menguntungkan kelompok pengusaha tertentu.
Kini elite Jakarta sedang menunggu sosok orang berduit dan memilikiElektabilitas menjadi calon pemimpin kota Surabaya. Siapa? sampai awal Juli 2019 ini, Risma masih berpeluang. Tetapi dengan kasus yang menimpa Fuad, anaknya dalam urusan amblesnya Jalan Raya Gubeng, pengaruh Risma, mulai digoreng sejumlah politik dan pengusaha. Apakah Wisnu, lengser dari ketua DPC PDIP Surabaya, bagian dari manuver sejumlah elite PDIP dan pengusaha?, mari kita tunggu. Mengingat, kakak Wisnu, adalah pengusaha yang juga dekat dengan elite PDIP di Jakarta. ([email protected])
