SURABAYAPAGI.COM Surabaya - Program Keluarga Harapan (PKH) masih banyak dikeluhkan oleh warga. Hal itu terungkap saat Reses Ketua Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna di Wonorejo gang 3 RW 05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tambaksari.
Politisi Perempuan yang akrab disapa Bu Ayu ini mengatakan banyak warga yang mengeluh bahwa Bantuan PKH ini banyak tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Sambut Delegasi Perdagangan dari Tiongkok
"Ada pengaduan, orang yang mampu apalagi PNS ternyata dapat bantuan PKH, bahkan ada yang punya mobil tapi masuk dalam MBR," ujar Ayu usai melakukan reses di Wonorejo gang 3 RW 05 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tambaksari .
Bu Ayu melanjutkan, ada 2 KK yang menerima bantuan tidak tepat sasaran tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua RT dan Ketua RW setempat sudah dilakukan verifikasi data, namun data tersebut tidak berubah.
_24.JPG)
"Ketika Ketua RT dan Ketua RW setempat melakukan konfirmasi ke Dinsos diperoleh keterangan kalau data tersebut mengacu pada data pihak kelurahan. Namun ketika kelurahan dikonfirmasi dilempar lagi ke pihak Dinsos," ungkapnya, Sabtu (16/10) kemarin.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Tinjau Pencairan Marbot Musala dan Penjaga Rumah Ibadah
Ayu menjelaskan, alur pendataan PKH dan MBR dilakukan oleh RT/RW lalu diserahkan ke kelurahan, kemudian diteruskan oleh kelurahan ke Dinas Sosial Kota Surabaya.
"Ini yang bermasalah dimana, apakah pihak kelurahan yang malas melakukan perubahan, malas mengetik berdasarkan verifikasi data oleh RT/RW. Ketua RW/RW sampai marah karena karena dimarahi warga tidak melakukan perubahan data," jelasnya lagi.
Ayu menegaskan kasus seperti ini juga terjadi di beberapa wilayah yang menjadi tujuan resesnya. Aduan ini menjadi pekerjaan rumah pemkot Surabaya supaya segera diselesaikan. "Pemkot Surabaya perlu sumber daya yang bisa memantau hal ini. Dan memastikan verifikasi data sampai ke pihak Dinas Sosial," ujar Ayu.
Baca Juga: Manfaatkan Aset, Pemkot Surabaya Bangun 8 Lokasi Wisata Rakyat
Selain soal bantuan yang tidak tepat sasaran, Ayu mengatakan, persoalan lain yang dikeluhkan warga diantaranya yaitu permintaan sarana prasarana yang belum terpenuhi. Misalnya permintaan pemasangan CCTV karena kawasannya beberapa kali terjadi kasus pencurian sepeda motor. Pemasangan penerangan jalan umum, bak sampah. "Padahal permintaan ini sudah ada dalam Musrenbang tapi belum terealisasi. Jadi banyak persoalan sebenarnya di Surabaya," ungkap Ayu lagi.
Ayu meminta pemkot Surabaya lebih detail lagi turun kebawah, dan membentuk tim survei independent . "Kalau kita masih memakai sistem lama tentunya tidak akan bisa menyelesaikan masalah," pungkasnya. Alq
Editor : Moch Ilham
