SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, 2005-2010 menganalogikan, utang Indonesia seperti halnya seorang ayah yang memberikan rumah mewah kepada anaknya, namun rumah tersebut diperoleh dari hasil utang.
Singkatnya, anak tersebut dikemudian hari berkewajiban untuk membayar utang rumah mewah pemberian ayahnya tersebut.
Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Turun Jadi US$ 402,8 M
“50 persen lebih pendapatan negara dipakai untuk membayar utang. Itu kemampuan membayar kita sangat rendah,” tutur Muhammad Said Didu di kanal YouTube MSD yang diunggah Senin, (5/4/2021).
Said Didu kemudian menjelaskan, kondisi yang dialami Indonesia biasanya dialami oleh negara dengan tax rasionya rendah, biasanya negara yang korupsinya tinggi.
“Itu terjadi kongkalikong antara pembayar pajak, penerima negara, dan penguasa,” kata Muhammad Said Didu.
Oleh karena itu, lembaga internasional sudah tidak mau lagi memberikan pinjaman utang kepada Indonesia.
Baca Juga: Utang Pemerintah per Maret 2023 Tembus Rp7.879 T
“Lembaga internasional sudah tidak percaya lagi meminjamkan utang kepada Indonesia,” pungkasnya.
Jumlah Utang Rp 12.240 Triliun
Jumlah utang Indonesia pada akhir tahun 2020 mencapai angka Rp12.240,32 triliun.
Baca Juga: Utang Pemerintah Capai Rp7.733,9 Triliun, DPR: Jangan Sebut Aman!
Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah, utang Bank Indonesia, dan utang BUMN. Singkatnya, ketiga utang tersebut merupakan utang publik.
Utang publik adalah, utang yang apabila terjadi kegagalan, maka pemerintah Indonesia sebagai negara akan mengambil alih dan membayarnya.
“PDB menurun, sementara utang naik. Peningkatan utang terjadi, di utang pemerintah yang naik dan utang BUMN juga naik,” ujar Muhammad Said Didu. (erc/rmc)
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
