SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Beberapa dokter di Rumah sakit swasta Jakarta, mulai mempersoalkan rencana impor dokter dari luar negeri, khususnya china.
“Heran juga, kok tiba-tiba ada isu pemerintah akan datangkan dokter china. Dan ini terus menggelinding. Ini TKA. Apa ini bagian dari UU Cipta Kerja. Menkes, yang habis setujui vaksin berbayar, harus kita mintai klarifikasi kabar impor dokter dari luar negeri,” kata seorang dokter spesialis Jantung yang berpraktik di Siloam Jakarta, Senin siang tadi (19/7).
Sementara itu Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Moh. Adib Khumaidi, langsung menanggapi. IDI menilai Indonesia belum membutuhkan dokter dari luar negeri, karena sumber daya di dalam negeri masih cukup untuk menangani masalah kesehatan dalam pandemi COVID-19.
“Kita belum butuh dokter dari luar negeri. Kita masih mampu,” ujar Adib dalam diskusi media via daring yang digelar PB IDI, dikutip Senin tadi (19/7/2021).
Menurut Adib, saat ini hanya perlu ada pola pemberdayaan para dokter termasuk memetakan di mana saja mereka, kompetensi dan apa saja dibutuhkan, baik itu dokter umum maupun spesialis.
Adib berharap sumber daya manusia yang tersedia akan terus mampu mencukupi kebutuhan dalam pelayanan kesehatan.
Kemudian, ketimbang mendatangkan dokter dari luar, Indonesia membutuhkan obat-obatan, alat kesehatan dan oksigen yang pasokannya bisa dipenuhi dari luar negeri.
“Yang kita butuhkan sekarang obat, alat kesehatan, oksigen. Tiga hal itu yang saya kira perlu ada support dari luar. Tetapi kalau terkait SDM sampai saat ini mudah-mudahan kita masih mampu terus,” tutur Adib.
Baca Juga: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Raih 4 Rekor MURI dalam HUT ke-73
Terkait angka kasus, Adib mencatat adanya kenaikan kasus aktif seperti dalam waktu sebulan terakhir dari semula 6 persen pada Juni lalu menjadi 18 persen bulan.
Hal ini menunjukkan pertambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat maupun isolasi mandiri.
Menurut dia, kenaikan kasus aktif ini menunjukkan beban tenaga kesehatan dan layanan yang semakin berat. Bila angka terus naik, sistem kesehatan bisa kolaps.
“Parameternya sudah jelas, pada saat penumpukan pasien di UGD, penambahan kapasitas sampai membuka tenda di rumah sakit, maka kondisinya saat ini dengan keterbatasan fasilitas tempat tidur, kemudian (pasokan) oksigen yang kurang, kebutuhan obat dan alat kesehatan,” kata Adib.
Baca Juga: Terkait Penyerangan Fasilitas Kesehatan di Gaza, Ini Sikap PB IDI
“Kondisi ini yang saya kira functional colapsnya sudah terjadi tetapi kita tidak bisa menyatakan secara general. Kalau mau bicara general kita harus punya mapping,” sambung dia.
Adib mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya aktif melakukan pemetaan fasilitas kesehatannya baik itu dari sisi supply dan demand, kemampuan melayani pasien hingga kebutuhan sumber daya dokter.
Jumlah dokter anggota IDI saat ini sudah mencapai 110.000 orang. Terdiri dari 85 ribu dokter umum dan 25 ribu dokter spesialis. Ratio kebutuhan dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1:3.000. Artinya satu dokter melayani 3.000 penduduk. (er/kur/rmc)
Editor : Raditya Mohammer Khadaffi
