SURABAYAPAGI.COM, Probolinggo - Mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin, dijuluki warga setempat sebagai orang Probolinggo yang tak ingin berkuasa di luar tanah kelahirannya.
Sebelum diciduk KPK, is sedang menyiapkan putranya, Zulmi Noor Hasani untuk maju di pentas Pilkada, menggantikan Puput Tantriana Sari.
Baca Juga: Gus Muhdlor, Mendadak Sakit, Jumat Kelabu Urung
Hampir satu tahun, politisi NasDem ini tak hentinya berupaya memperkenalkan putranya ke publik ini diduga untuk melanggengkan dinasti politik.
"Ini sudah ditata lebih kurang setahun terakhir," kata Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Syamsuddin, Rabu, (1/9/2021).
Hasan Aminuddin merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Bupati Probolinggo periode 2003-2008 dan 2008-2013. Kemudian istri Hasan, Puput Tantriana Sari, menjadi Bupati Probolinggo sejak 2013 dan kembali terpilih pada 2018. Hasan dan Puput ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi lewat serangkaian operasi pada Senin, 30 Agustus 2021.
Syamsuddin mengatakan, ada sejumlah kegiatan di pemerintah, baik tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa yang melibatkan Zulmi untuk sekadar tampil memberikan bantuan atau bingkisan. Momen-momen reses anggota Dewan juga tak luput dari perhatian Zulmi untuk nebeng tampil di publik.
Berikut sejumlah kegiatan di Kabupaten Probolinggo yang melibatkan Zulmi.
Pada 27 Agustus lalu, Zulmi dijadwalkan memberikan bingkisan kepada para ibu hamil. Acara itu dipersiapkan Camat Leces, Kabupaten Probolinggo, Moh. Syarifuddin, dengan memerintahkan kepala Desa Clarak dan Warujinggo. Dalam surat perintahnya, Camat Syarifuddin memerintahkan kedua kepala desa menghadirkan masing-masing 10 ibu hamil.
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo mempublikasikan kegiatan instansi bersama Zulmi dalam mendata keluarga, pada April 2021. Zulmi dilibatkan dalam kapasitas sebagai Direktur Hasan Foundation Probolinggo.Pada Maret lalu, Zulmi sebagai Direktur Hasan Foundation dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Probolinggo menandatangani kerja sama bidang ekonomi. Penandatanganan ini disaksikan anggota dewan koperasi Probolinggo yang saat itu hadir untuk mengikuti musyawarah daerah.
Baliho Zulmi dan ayahnya bertebaran di berbagai wilayah Probolinggo.
Saat ini, baliho besar tersebar di lebih dari tiga titik di kabupaten itu. Zulmi juga kerap menampangkan wajahnya di balik bahan pokok yang diberikan kepada masyarakat.Zulmi beberapa kali terlihat bersafari politik ke kantor partai politik di Probolinggi. Pada Mei lalu, ia dikabarkan bakal diusung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai NasDem untuk ikut serta dalam Pemilihan Bupati 2024.
Sibuk Kampanye
Tidak cuma nampang lewat baliho, Zulmi Noor Hasani juga mulai "bergerilya" sejak dini. Dia sudah mulai rajin blusukan dan memberikan bingkisan kepada warga untuk mencuri hati warga.
Yang teranyar, Zulmi, yang merupakan Direktur Utama Hasan Foundation, pada 27 Agustus 2021 memberikan makanan kepada sejumlah ibu hamil dan balita. Di antaranya di Kantor Desa Warujinggo dan Kantor Desa Clarak, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.
Total paket makanan yang ia berikan adalah 160 paket, masing-masing 80 untuk ibu hamil dan 80 untuk balita.
Zulmi, yang juga merupakan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Probolinggo, juga sudah sering bersafari politik ke kantor-kantor parpol di Probolinggo.
Kabarnya, sejauh ini Zulmi setidaknya sudah mengantongi dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk ikut Pemilihan Bupati Probolinggo tahun 2024 mendatang.
Di dunia maya, Zulmi juga mulai bergerak dengan membentuk sejumlah tim pendukung. Pantauan di dunia maya, setidaknya ada grup Zulmi Lovers, yang mendeklarasikan dukungan terhadap dirinya.
18 Tahun Berkuasa
Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sidoarjo Desak KPK Tahan Tersangka Bupati Gus Muhdlor
Kabupaten Probolinggo sendiri sudah dikuasai oleh keluarga Hasan kurun 18 tahun terakhir.
Mula-mula, Hasan menjadi Bupati Probolinggo pada tahun 2003-2008. Tak cukup satu periode, Hasan lanjut jadi orang nomor satu di Probolinggo untuk lima tahun lagi, 2008-2013.
Karena Hasan tak bisa lagi berkuasa, gantian istrinya, Puput Tantriana Sari yang jadi bupati. Bak obor Olimpiade, kursi Bupati Probolinggo diestafetkan oleh Hasan kepada Puput untuk tahun 2013-2018. Waktu itu, usia Puput baru 29 tahun dan ia menjadi salah satu kepala daerah termuda di Indonesia.
Serupa seperti suaminya, Puput, yang lahir pada 23 Mei 1983, juga kurang puas satu periode. Ia pun lanjut memimpin Probolinggo untuk lima tahun lagi, 2018-2023.
Sementara sang istri melanjutkan kekuasaan di Probolinggo, Hasan tak mau menganggur begitu saja. Ia pun jadi anggota DPR RI tahun 2014-2019. Belum puas, Hasan lanjut lagi jadi anggota DPR RI untuk tahun 2019-2024.
Namun sayang, di tengah jalan periode kedua Puput sebagai bupati dan periode kedua Hasan sebagai wakil rakyat Indonesia, pasutri yang sudah dikaruniai empat anak itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Minggu (29/8/2021).
Puput dan Hasan ditangkap bersama delapan orang lainnya, yang terdiri dari unsur pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Probolinggo. Puput dan Hasan akhirnya kompak memakai rompi jingga, Selasa dini hari (31/8/2021).
Mereka sama-sama ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan jual-beli jabatan kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur tahun 2021 di tengah Pandemi COVID-19.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menjelaskan, praktik jual beli jabatan itu dilancarkan oleh Hasan-Puput lantaran pemilihan kepala desa serentak tahap II di Probolinggo diundur karena Pandemi COVID-19. Semula, Pilkades tahap II Probolinggo digelar pada 27 Desember 2021.
Akibat pengunduran itu, 252 kursi jabatan kepala desa yang tersebar di pelbagai wilayah di Probolinggo harus diisi oleh pejabat kepala desa dari kalangan ASN per 9 September 2021.
Baca Juga: Warga Sidoarjo Minta KPK Segera Tahan Gus Muhdlor
Akal Bulus
Dari situlah, akal bulus Hasan-Puput bermula. Para calon pejabat kepala desa itu harus membayar upeti, dan dalam kasus ini, Hasan yang duduk di Senayan, punya 'paraf sakti' untuk membuat mereka duduk sebagai kades.
"Bayaran untuk jadi pejabat kepala desa sebesar Rp20 juta ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp5 juta per hektare," terang Alexander.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan 22 orang tersangka. 18 orang lainnya adalah Doddy Kurniawan (Camat Krejengan), Muhammad Ridwan (Camat Paiton), Ali Wafa, Sumarto, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsudin.
Para calon pejabat kepala desa ini diwajibkan menyetor sejumlah uang. Dalam pertemuan di Krejengan, 12 calon pejabat kepala desa sepakat memberi uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantara Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan.
"Pertemuan tersebut di antaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho'im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp20 juta, sehingga terkumpul sejumlah Rp240 juta," ujar Alexander.
Puput sendiri, sebagai bupati, mendapatkan tambahan uang Rp112.500.000 dari jual beli jabatan kepala desa di Kecamatan Paiton.
Dalam OTT Bupati Probolinggo ini, KPK turut mengamankan uang sebesar Rp362.500.000.
"Adapun barang bukti yang saat ini telah diamankan di antaranya berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp362.500.000," kata Alexander. Pb, 07,Hm,jk
Editor : Moch Ilham
