Relawan Dulu, Komisaris Kemudian

Abdee Slank yang diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris independen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Abdi Negara Nurdin atau yang lebih dikenal dengan Abdee Slank diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris independen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

Pengangkatan Abdee Slank sebagai komisaris independen Telkom menambah daftar panjang pendukung Jokowi ketika pemilihan presiden yang kini menduduki jabatan komisaris BUMN. Pengangkatan Abdee Slank sebagai komisaris independen Telkom pun bersamaan dengan pengangkatan Bambang Brodjonegoro yang merupakan Mantan Menteri Riset dan Teknologi sebagai Komisaris Utama, serta Arya Sinulingga yang merupakan staf khusus Menteri BUMN sebagai komisaris.

Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Danang Widyoko mengungkapkan, bahwa setidaknya  ada 44 relawan Presiden Joko Widodo yang menjabat sebagai Komisaris di BUMN.

"Nah sekarang politisi paling banyak teman-teman relawan (jadi komisaris BUMN) ada 44. Ini pada level BUMN saja, belum sampai anak (BUMN)," kata Danang dalam sebuah diskusi daring, kemarin.

Menurut Danang, mudahnya relawan diakomodasi menduduki jabatan komisaris di BUMN lantaran tak memiliki atribut partai politik. Salah satu aturan memang pengurus partai politik tak boleh menduduki jabatan di BUMN.

"Mengapa relawan paling banyak karena aturan penempatan BUMN itu menjadi komisaris itu bukan pengurus parpol jadi relawan paling menang dari anggota parpol yang lain. Bajunya tanpa partai jadi dia relatif mudah dimasukan ke BUMN karena memang nggak ada hambatan itu non partainya tidak terpenuhi," tuturnya.

Terkait soal kinerja, Danang juga mempertanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Ia mengaku belum bisa melihat soal kinerja para relawan yang menjadi komisaris di BUMN.

"Kalau soal kinerja Wallahu alam lah, nanti pak Erick yang jelaskan seperti apa gitu ya," ungkapnya.

Tak hanya relawan yang menduduki jabatan komisaris. Tercatat dari partai politik juga menduduki jabatan komisaris. Dari mulai PDIP ada 7 orang, Golkar 4 orang, NasDem 3, Gerindra 2 dan PKB 2 orang.

Ada pun sisanya yakni dari organisasi masyarakat atau ormas yaitu Nahdlatul Ulama (NU) ada sebanyak 5 orang duduki jabatan komisaris.

"Hal yang harus dibenahi pada komisaris dari politisi adalah soal pendanaan politik yang tidak diatur dengan baik," tandasnya.

Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengkritik penempatan orang-orang dekat Jokowi jadi komisaris. Dia menilai penempatan tersebut adalah merupakan bagi-bagi kekuasaan politik balas jasa dan tidak sesuai dengan janji Jokowi.

"Sudah barang tentu ini merupakan bagi-bagi kekuasan politik balas jasa, dan itu tidak sesuai dengan janji Jokowi sendiri," kata Bukhori,kemarin.

Dia juga menjelaskan penepatan Abdee merugikan telkom. Sebab kata dia tidak sesuai dengan profesi yang dijabat sebagai komisaris.

"Jika telkom dirugikan maka negara yang akan dirugikan, karena penempatan orang-orang yang selama ini dianggap berjasa dalam pemenangan Jokowi 2019 tanpa melihat kemampuan justru akan merusak tatanan," pungkasnya. Jk3/rc/rl