Presiden Jokowi, Jangan Salah Pilih Kapolri

Dr. H. Tatang Istiawan Wartawan Senior Surabaya Pagi

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Isu terhangat selama Januari 2021 terkait pergantian jabatan adalah calon Kapolri. Sebelumnya, isu hangat adalah reshuffle kabinet. Dalam pergantian menteri akhir Desember, pilihan menkes yang non dokter menjadi pro-kontra.

Praktis, pilihan kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis, belakangan ini menjadi komoditas elite politik nasional dan daerah. Apalagi ada isyarat, presiden Jokowi ingin memilih calon kapolri yang bertangan dingin, memiliki kedekatan emosional dengannya dan profesional dalam bekerja.

“Pak Jokowi kan selalu lihat rekam jejak. Beliau butuh figur yang memiliki kemampuan dan pengalaman serta teruji dalam menangani berbagai masalah. Lebih dari itu tentu loyalitas yang tinggi. Sosok ini pernah mendapatkan tugas khusus beliau dan mampu memenuhi harapan,” kata Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, Sabtu lalu.

Umbas mengaku dari lima nama yang diusulkan oleh Kompolnas, semua telah memenuhi kriteria untuk jadi Kapolri. Terutama syarat administratif menurut ketentuan undang-undang.

Menurut Umbas, dari lima nama yang diterima Presiden Jokowi, hanya ada satu nama yang akan dikirim ke DPR untuk mengikuti fit and proper test.

“Nama yang dikirim nanti adalah sosok yang sebetulnya sudah lama dipilih Jokowi. Jadi beliau sudah menimbang-nimbang nama Kapolri ini sejak Pak Tito diangkat Mendagri. Dengan kata lain calon yang sekarang sudah sreg dan merebut impresi beliau,” ujar Umbas di Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

Nah, berpatokan dari kriteria yang dibeberkan Michael Umbas, sejumlah elite politik, termasuk lawan politik Jokowi, Amien Rais, menengok Komjen Listyo Sigit Prabowo, yang kini masih menjabat Kepala Bareskrim Polri.

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo malah mengkarifikasi beredarnya informasi yang menyebut namanya menjadi calon kuat Kapolri penganti Jenderal Idham Azis.

Listyo, mengaku tidak tahu kenapa tiba-tiba isu tersebut muncul dan dari mana sumbernya. “Karena tidak jelas sumbernya jadi saya katakana berita tersebut hoaks saja,” ujar Sigit dalam keterangannya, Selasa kemarin (12/1/2021).

Ini isyarat, isu calon kapolri mengerucut ke Komjen Listyo, bisa tidak benar. Pertimbangan Listyo pernah menjadi ajudan Jokowi, bisa jadi bukan aspek obyektif. Apalagi isu ini digulirkan juga oleh Amien Rais. Bisa jadi “dukungan” Amien Rais ini jebakan batman atau metamorfosis untuk kondisi-kondisi konyol yang tak terduga.

 ***

 Sorotan ke Komjen Listyo dan klarifikasi dari jenderal bintang tiga ini, saya duga soal agama yang dianutnya.

Urusan background agama untuk jabatan setingkat kapolri amat sensitif. Terutama dikaitkan tantangan Polri jelang Pilpres 2024. Saat ini saja isu yang cukup menyedot perhatian publik adalah masalah radikalisme, teroris, intoleransi dan berkembangkan politik identitas.

Belum lagi urusan tagline Polri saat ini yaitu profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Tagline ini telah menjadi program kerja Polri dan sejak kapolri dijabat Tito Karnavian, telah berjalan cukup bagus. Antara lain, komplain terhadap Polri belakangan sudah semakin berkurang.

Bahkan penerus Tito, Kapolri Idham Azis sebenarnya sudah cukup bagus. Hal yang menonjol Idham, tak memikirkan dirinya, sehingga tidak memiliki beban. Sayang gebrakan, Idham Azis masih kurang menonjol. Kecuali sikap tegas terhadap perilaku buruk anggota Polri sampai tingkat jenderal.

Akal sehat saya mengatakan calon kapolri baru nanti harus merupakan sosok yang sedikit kepentingan pribadinya. Ini meneruskan sosok Idham Azis.

Memetakan problem politik nasional, pasca ditahannya Habib Rizieq dan dilarangnya FPI, kapolri harus lebih tegas dari Idham Azis. Mengingat eranya, kapolri baru harus bisa menjadi eksekutor kasus-kasus besar termasuk ekses pelarangan FPI.

Pasca Idham Azis dan kenyamanan pemerintahan Jokowi, yang tinggal tiga tahun, kapolri baru

selain membenahi institusi polri ( pasca kasus Djoko Tjandra yang melibatkan dua jenderal), juga terkait dengan regenerasi yang harus berjalan dengan baik.

Makanya, pilihan bukan Komjen Listyo, diluar masalah agama, adalah terkait angkatan. Bisa jadi calon kapolri yang mendekati kritetia yang diharapkan Jokowi, adalah Komjen Boy Rafli Amar, ketimbang tiga komjen lainnya. (Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Komjen Pol Arief Sulistyanto dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto).

Bagi publik, nama Boy Rafli Amar, sudah akrab saat menjadi Kadiv Humas Polri. Boy Rafli Amar dinilai piawai dalam menjalin komunikasi dengan seluruh lini. Dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Lulusan Akpol 1988, adalah lulusan doktor di bidang ilmu komunikasi dari Universitas Padjajaran, Bandung. Boy, juga pernah menduduki jabatan Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Wakalemdiklat).

Selain menjadi Kapolda Papua dan Banten. Boy Rafli Amar, juga menjadi bagian Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror. Terutama dalam mengusut kasus bom Bali.

Dalam menangani kasus Bom Bali, Boy banyak berhadapan dengan para pelakunya seperti Amrozi, Imam Samudra, Muklas, Ali Imron, Doktor Azhari, hingga Nurdin M Top.

Boy Rafli Amar juga berhadapan dengan Ustaz Abu Bakar Ba’asyir, yang dulu membaiat para pelaku bom Bali.

Kasus terorisme seperti ini termasuk kasus berskala besar dengan jangkauannya internasional. Prestasi Boy Rafli ini belum dimiliki Listyo, Gatot, Agus dan Arief.

Apalagi ada ancaman dari kelompok seperti JAD atau MIT, (yang berpandangan) polisi halal diserang. Akal sehat saya, Boy Rafli, lebih berpeluang membantu Jokowi, menyelesaikan tantangan Indonesia, pasca Kapolri Jendral Idham Azis.

 ***

 Tantangan kapolri baru adalah rekrutmen, promosi, dan mutasi. Proses ini harus dijauhkan dari pungli. Artinya, Kapolri baru harus sosok yang sangatctelaten dalam membenahi internal Polri sejak rekrutmen. Ini belajar dua jenderal yang tersangkut kasus Djoko Tjandra. Pembenahan internal itu menurut akal sehat saya bisa lebih mengedepankan fungsi polri sebagai pengayoman masyarakat dan tidak semata fungsi penegakan hukum.

Dalam banyak kasus, sejauh yang saya amati, polisi lebih mengedepankan penegakan hukum.

Hal yang belum nyata dilakukan kapolri era Idham Azis, pembenaan Bhabinkamtibmas. Ini urgent, karena polri bisa melakukan deteksi dini, termasuk mendeteksi potensi teroris, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, penyimpangan-penyimpangan dalam berbagai proyek pembangunan, dan permasalahan lainnya.

Dalam banyak pertemuan, beberapa praktisi hukum dan politisi sering menyebut Bhabinkamtibmas Polri era Idham Azis, agak lemah dan kurang perhatian.

Pertanyaan siapakah komjen yang rencananya Rabu hari ini diajukan presiden Jokowi ke DPR-RI, mari kita tunggu. Pesan jurnalistik dari saya, dengan tantangan sekarang sampai jelang pilpres 2024, presiden Jokowi, jangan salah pilih kapolri baru.

([email protected])