Presiden Didesak Pecat Erick Thohir

Erick Thohir

Gegara Tunjuk Rektor UI Ari Kuncoro, Rangkap Jabatan Komisaris BRI

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Politisi Partai Gerindra Arief Puyuono, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Erick Thohir. Penyebabnya mantan Ketua Tim Sukses Jokowi dalam pilpres 2019, dianggap telah membiarkan rektor UI Ari Kuncoro, rangkap jabatan, sebagai komisaris BRI.

Arief juga menuding Erick telah membuat kegaduhan hingga mengganggu penanganan covid-19. "Jokowi harus copot Erick Thohir atau sebaik juga mundur saja karena sudah bikin gaduh saja, hingga Jokowi konsentrasinya mengurus PPKM Darurat jadi nggak fokus mengurusi masyarakat yang terpapar Covid karena disibukan dengan keputusan Erick Thohir yang sudah nggak ada gunanya," katanya kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).

Dia juga menyinggung soal kilatnya aturan statuta UI yang direvisi melalui Peraturan Pemerintah (PP). Bahkan, dia mencuriga Jokowi tak membaca betul-betul draf revisinya.

"Saya jadi curiga ya aturan yang gampang diubah-ubah dan cepat banget di kantor Presiden. Jangan-jangan Jokowi engga pernah baca baca lagi draft ya alias langsung teken. Makanya antara omongan Jokowi tentang tidak diperbolehkannya pejabat negara rangkap jabatan, eh malah tanda tangan perubahan aturan jadi boleh menjabat," ujarnya.

Sebelumnya diumumkan, mundurnya Rektor UI tersebut disampaikan oleh BRI dalam surat nomor B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tertanggal 22 Juli 2021. Ini ditampilkan dalam keterbukaan informasi BRI kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Pengunduran diri Sdr Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan. Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik," tulis Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto.

 

Presiden Malah Ubah Statuta

Rangkap jabatan Ari Kuncoro belakangan menjadi polemik sebab dianggap mahasiswa dan Ombudsman RI melanggar Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tentang Statuta UI.

Alih-alih mendengarkan masukan mahasiswa dan ombudsman, Presiden Jokowi justru mengubah pasal Statuta UI tersebut; Rektor UI boleh rangkap jabatan di BUMN asal bukan jabatan direksi melalui PP Nomor 75 Tahun 2021.

Ari Kuncoro selaku Rektor Universitas Indonesia (UI) sejak ribut di publik mengundurkan diri dari Komisaris BRI. Dan minggu ini malah mendapat kiriman karangan bunga dari banyak pihak.

Namun, karangan bunga tersebut bukan ucapan terkait rasa suka, melainkan sindiran atas dirinya yang seolah mendapat perlakuan khusus dari pemerintah.

Pasalnya, Rektor UI yang dulunya ketahuan rangkap jabatan yang seharusnya melanggar aturan, justru malah membuat pemerintah yang mengubah aturan terkait Statuta UI. jk/erc/rmc