SURABAYA PAGI, Lamongan - Anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Lamongan pada tahun 2020 mendatang, telah disediakan anggaran sejumlah Rp 75 miliar yang akan diposkan bagi penyelenggara KPU dan Bawaslu.
Terungkapnya besaran anggaran Rp 75 miliar setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bupati Lamongan H Fadeli bersama KPU Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, kemarin.
Sesuai naska yang ditandatangani bersama itu, anggaran tersebut terbagi dalam dua pos. Melalui KPU Lamongan sebesar Rp 57,5 miliar dan melalui Bawaslu setempat sebesar Rp 17,5 miliar.
Bupati Fadeli mengungkapkan, besaran dana yang baru saja ditandatangani bersama ini melalui proses pembicaraan panjang. "Setelah beberapa hari kami bicarakan dengan pihak KPU dan Bawaslu Lamongan.
"Akhirnya kami menemukan kesepakatan, sehingga Pemkab, KPU dan Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melakukan penandatanganan NPHD untuk pembiayaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020-2025", ujar Bupati Lamongan Fadeli, kemarin.
Jadi, lanjutnya, NPHD ini merupakan kesepakatan untuk perhitungan sementara. Melalui KPU sebesar Rp.57,5 miliar dan Bawaslu sebesar Rp.17,5 miliar. Proses selanjutnya, anggaran itu akan dimasukan RAPBD 2020 untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Setelah ini akan kami masukkan RAPBD 2020, melalui penetapan-penetapan pembahasan bersama DPRD Kabupaten Lamongan", terangnya.
Sementara itu, Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali mengungkapkan, untuk menentukan besaran anggaran Pilkada Lamongan ini melalui beberapa revisi. Revisi ini dilakukan, karena disatu sisi ingin menghemat anggaran di sisi lain juga tidak mau menabrak aturan.
Penentuan besaran anggaran ini, lanjutnya, mengacu pada dasar hukum keputusan KPU No.13/2012. "Dari revisi itu anggaran untuk KPU sebesar Rp.57,5 Milyar telah kami sepakati. Karena dari beberapa perhitungan kami melakukan efisiensi yakni sosialisasi dan penganggaran belanja barang modal" jelasnya.
Senada dengan pihak KPU, Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Miftakhul Badar mengaku besaran anggaran itu juga melalui proses pembahasan. Hanya, setelah melalui
Rasionalisasi, katanya, sehingga anggaran mengalami efisiensi menjadi Rp. 17,5 Milyar.
Bimtek, katanya mencontohkan, yang semula dilakukan setiap kecamatan nanti akan dilakukan di Kabupaten. "Kalau dari kami pada pada prinsipnya berharap efisiensi ini akan menjadi maksimalisasi kinerja pengawasan pada Pilkada 2020", katanya.
Ditambahkan, Bawaslu Lamongan mulai awal November 2019 mendatang akan melakukan tahapan Pilkada 2020. "Diantaranya melakukan pengumuman dan dilakukan rekrutmen jajaran panitia Adhocnya, mulai panwascam hingga pengawas di desa atau TPS," pungkasnya.jir
