Menkeu Sri Mulyani Disorot

Menkeu Sri Mulyani

 

Bank Dunia Mengkritik Menkeu Sri Mulyani, yang Sampai Desember 2020, Indonesia Berutang Rp 6.074,56 Triliun. Banyak Negara Termasuk Indonesia akan Menghadapi Pelbagai Persoalan dari Sisi Suplai dan Distribusi

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia Mari Elka Pangestu, mengingatkan Indonesia, utang tidak bisa terus-menerus dilakukan untuk menangani wabah. Mengingat praktik seperti ini akan menyebabkan debt crisis atau krisis utang. “Berapa lama utang itu bisa dipertahankan baik di negara maupun perusahaan? Apakah akan terjadi masalah?” kata Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia dalam diskusi bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau ILUNI UI, Sabtu, (30/1/ 2021).

 

Utang Sudah Rp 6.074,56 Triliun

Mantan Menteri SBY ini mengingatkan beberapa negara telah menunjukkan indikasi debt crisis dan mengalami masalah di sektor finansial akibat pandemi. Kondisi ini terjadi karena negara harus memberikan stimulus bagi sektor-sektor yang terdampak dan menjaga konsumsi masyarakat, sehingga defisit anggaran perlu diperlebar. Di saat yang sama, bank sentral didorong membeli surat utang negara (SUN).

Dan untuk Indonesia, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 sebesar Rp 6.074,56 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto pun sebesar 38,68 persen.

 

Soroti Pemulihan Ekonomi

Mari mengatakan pemerintah bisa mulai menekan defisit anggaran dengan mengurangi stimulus saat pemulihan ekonomi sudah berjalan. “Harapannya mulai recover pelan-pelan,” ujar Mari.

Meski demikian, pemulihan ekonomi menjadi pertanyaan besar di tengah tantangan yang masih dihadapi selama pandemi Covid-19. Dari sisi kesehatan, risiko adanya gelombang lanjutan penyebaran wabah terus terjadi, utamanya sejak varian-varian virus corona muncul baru-baru ini.

Di samping itu, meski vaksin sudah ditemukan, banyak negara termasuk Indonesia akan menghadapi pelbagai persoalan dari sisi suplai dan distribusi. Negara-negara maju, misalnya, cenderung menahan distribusi vaksinnya ke negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya lebih dulu.

 

Negara Harus Lindungi Kelompok Miskin

Dan dari sisi permodalan, Mari mengungkapkan tren iklim investasi terus menunjukkan pelemahan sejak krisis finansial global terjadi.

“Sebelum pandemi sudah kelihatan shortfall di investment. Sejak global financial crisis, investasi never recover,” katanya.

Menurut data Bank Dunia, pertumbuhan investasi per kapita di pasar dan ekonomi negara berkembang (EMDE) serta negara maju dalam lima tahun tidak pernah melebihi 4 persen. Kontribusinya terhadap PDB per kapita pun tidak pernah mencapai 4 persen.

Karena itu, untuk mempercepat pemulihan ekonomi, Mari berujar negara perlu melakukan beberapa langkah.

“Kita harus tetap menangani pandemi dan mengantisipasi the next pandemi dan the next shock, dan gimana kita menangani vaksin dari masalah global dengan kompleksitasnya,” ujar Mari.

Selanjutnya, negara tetap harus melindungi kelompok miskin dan tidak berdaya melalui stimulus bantuan langsung tunai atau BLT serta melakukan rescue atau antisipasi terhadap perusahaan maupun perbankan.

“Perlu asistensi kepada perusahaan atau perbankan tapi bulan me-rescue yang zombie,” katanya.

Kemudian, ia memandang perlunya dorongan agregat permintaan agar konsumsi tetap terjaga dan memperbaiki struktur finansial supaya investasi masuk. Mari mengatakan kebijakan anyar yang tertuang dalam Omnibus Law harus bisa menarik investor masuk ke Indonesia.

“Selanjutnya bagaimana kita lakukan kerja sama global terkait perdagangan, finance, dan lain-lain serta mengatasi dampak perubahan iklim,” tuturnya. n erc/cr3/rmc