Presiden Beri Wejangan ke Pejabat
Baca Juga: Jokowi vs Mega, Prabowo vs Mega = Kekuasaan
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo memberi wejangan ke semua penyelenggara pusat dan daerah. Jokowi berpesan jangan meminta bantuan kepada negara lain dalam penanganan pandemi Covid-19 di tanah air.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam dialog dengan sejumlah tokoh agama yang digelar secara virtual, Kamis, (29/7/2021).
Meski begitu, Negara Indonesia tak mau bersikap arogan atau sombong. Mahfud mengatakan, Jokowi berpesan agar tetap menerima negara lain yang hendak memberi bantuan. Mahfud menyatakan bantuan dari negara lain datang tanpa diminta.
"Kalau minta bantuan itu enggak. Kita sudah dibilang oleh Pak Presiden kita jangan minta bantuan. Tapi kalau ada yang mau membantu kita terima, dan itu bantuan datangnya tanpa kita minta," kata Mahfud.
Tak Merasa Malu
Mahfud mengatakan, pemerintah tak merasa malu saat Indonesia menerima banyak bantuan dari negara lain. Soalnya tindakan memberi dan menerima bantuan biasa dilakukan dalam hubungan internasional.
Sebagai negara yang tak kaya, kata Mahfud, Indonesia juga memberikan bantuan ke Australia saat negara Kanguru itu dilanda kebakaran hutan dan Jepang saat dilanda tsunami.
"Australia terima kasihnya bukan main (kepada Indonesia)," ujar Mahfud.
Sebaliknya, saat Indonesia dilanda bencana banyak bantuan yang masuk dari berbagai negara.
Ia mencontohkan bantuan berdatangan dari Singapura Amerika Serikat, dan negara lainnya saat kasus Covid-19 di Indonesia meledak.
Baca Juga: Dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Sudah Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi tak Kaget
"Enggak malu-malu karena kita enggak minta juga dibantu, tapi juga kita punya program impor, tidak menggabungkan pada bantuan itu," katanya.
Namun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan awal bulan Juli 2021 menyebutkan, Indonesia telah meminta bantuan kepada Singapura hingga China.
Disebutkan, upaya tersebut bagian dari skenario pemerintah menghadapi lonjakan 40 ribu hingga 70 ribu kasus covid-19 per hari.
Bantuan Sudah Mengalir
"Kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok (China), dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua komprehensif kita lakukan," kata Luhut, Selasa, (6/7/2021).
Sejumlah bantuan dari Singapura, China, Uni Emirat Arab (UEA), hingga India pun telah tiba di Indonesia. Bantuan itu meliputi oksigen medis, alat pelindung diri (APD), masker, sampai vaksin Covid-19.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Md, tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Presiden dan Wapres Terpilih
Surat Sekda DKI
Awal Juli lalu, beredar surat yang diduga berkop dari Sekretariat Daerah Biro Kerja Sama Daerah Pemprov DKI Jakarta di media sosial terkait permintaan bantuan sejumlah fasilitas untuk lokasi isolasi mandiri pasien Covid-19 di Rusun Nagrak, Cilincing, Jakarta Utara. Surat yang ditujukan kepada dubes negara asing tersebut tertanggal 28 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Andhika Permata, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Pemprov DKI.
Dalam surat itu tertera sejumlah barang yang perlu dipenuhi, di antaranya masing-masing lima ribu buah vellbed, meja lipat kecil, ember, sapu, kipas berdiri, dan lain-lain. Ada juga kebutuhan 500 unit dispenser air, delapan unit komputer, lima unit printer, dan dua unit laptop.
Surat tersebut juga menyertakan barang-barang yang diperlukan untuk memaksimalkan ruang isolasi di rumah sakit daerah DKI, seperti 30 unit ventilator, 20 buah tenda serba guna, 300 buah matras, dan sejumlah barang lainnya. Pada bagian akhir surat, dikatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sangat terbuka jika kedutaan berniat untuk berkontribusi untuk pemenuhan barang-barang tersebut.
Setelah ramai viral di Medsos, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengakui surat permohonan bantuan dari Pemprov DKI yang ditujukan bagi para duta besar negara sahabat di Jakarta. Permintaan bantuan ini untuk berkolaborasi menghadapi Covid-19. n jk/erc/cr3/rmc
Editor : Moch Ilham
