Kadin Usul Vaksin Mandiri, Kemenkes Matangkan, BUMN Belum Bereaksi

Tenaga kesehatan hendak menyuntikkan vaksin Sinovac. SP/Patrik Cahyo

 

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pusat Rosan Roeslani bertekad segera menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas vaksin mandiri Covid-19. Kadin kini mengusulkan kepada pemerintah untuk membuka akses vaksin mandiri bagi dunia usaha.

“Dengan Erick Thohir kami belum sempat ketemu. Tapi kami akan bicara dan kami akan ikut arahan saja,” ujar Rosan, Jumat (15/1). Tapi sampai Minggu semalam, usulan Kadin belum mendapat respon dari Kementerian BUMN.

Sementara usulan Kadin ini telah ditanggapi oleh Kementerian Kesehatan. Juru Bicara Pemerintah untuk vaksin Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya telah menerima usulan Kadin terkait vaksin mandiri. Namun pemerintah masih akan mematangkan rencana tersebut. “Nanti ditunggu secara resmi disampaikan ke Kemenkes dulu baru akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” katanya, Minggu (17/1/2021).

 

Bantu Pemerintah

Ketua Kadin Rosan mengatakan usulan terkait vaksin mandiri telah disampaikan oleh Kadin kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Rosan beralasan vaksin mandiri akan membantu pemerintah mempercepat penyelesaian target vaksinasi sehingga dunia industri bisa segera bergeliat kembali.

Kadin memiliki target vaksin mandiri dapat menjangkau 30 juta penerima. Hampir seluruh anggota Kadin tertarik melaksanakan vaksin mandiri dengan target penyuntikan karyawan serta keluarga karyawan.

Perusahaan, kata Rosan, sambil mengatakan usulannya ini dapat memasukkan kebutuhan vaksinasi dalam anggaran operasional perseroan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

“Daripada tes rapid antigen atau tes swab PCR, mending vaksin saja. Kan tes itu Rp 200-300 ribu, mungkin sama juga dengan vaksin, secara hitungan ekonomi lebih baik,” katanya.

Selain mempercepat penyelesaian vaksinasi, vaksin mandiri diharapkan bisa membantu meringankan beban APBN pemerintah pada pos kesehatan. Saat ini, pemerintah menganggarkan vaksin untuk 182 juta orang dengan kebutuhan total mencapai 427 juta dosis.

Dari sisi kemampuan distribusi, Rosan pun meyakini Kadin siap dengan pengiriman sesuai dengan standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO.

“Untuk swasta kami sampai mayoritas suhu minus 30 derajat Celcius kami sanggup. Tapi untuk vaksin seperti Pfizer yang membutuhkan suhu minus 70-75 derajat Celcius, mungkin hanya di kota-kota besar,” katanya.  jk/tp/rcm