Catatan Hari Jadi Surabaya ke 728 (1)

Eri Cahyadi, Pimpin Surabaya, tak Harus Dibayangi Risma

Dr. H. Tatang Istiawan

Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, berkomitmen kuat mendorong pemulihan ekonomi di Surabaya dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utamanya. Komitmennya ini luar biasa yang patut didukung. Komitmennya dinyatakan saat menyerahkan beberapa penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa dalam menekan infeksi serta penanggulangan Covid-19 HUT ke-728 Kota Surabaya, 31 Mei 2021 lalu.  Cara ia menggerakan ekonomi di Surabaya, ia berjanji tidak hanya memberikan peluang kepada para investor besar, tapi juga menggerakkan para pelaku UMKM di Surabaya. Padahal saat ini de facto, sejumlah sentra PKL di Surabaya mati suri tak berhasil menggaet banyak pelanggan. Beberapa di antaranya bahkan benar-benar mati. Antara lain Sentra PKL Lidah Kulon, Lindah Wetan, Sememi, Sukomanunggal, Jambangan dan Balas Klumprik serta Gelora Bung Tomo (GBT). Rencananya kawasan GBT akan dijadikan sentra utama UMKM. Kita tunggu.

Sorotan saya ini karena selama ini, Surabaya di bawah kepemimpinan Risma dikenal memiliki berbagai terobosan dalam memberdayakan UMKM, seperti 'Bazar Urban Farming', Pahlawan Ekonomi, Pejuang Muda yang digelar sejak 2010 hingga sekarang.

Kita kawal janji Eri-Armuji benar benar terwujud, bukan sekedar janji politik (PHP, Pemberi Harapan Palsu).

Sebagai jurnalis saya mencatat janji Eri-Armuji yang akan melakukan pendampingan UMKM bersifat total dari hulu ke hilir mirip gaya pemimpin yang visioner. Dan secara manajerial, pemimpin visioner biasanya dipenuhi dengan rencana-rencana dan ide di masa mendatang. Keduanya bisa dianggap punya kemampuan merancang proyek UMKM untuk masa depan seperti konsep milestone. Konsep milestone adalah mainan insinyur yang berfokus pada kemajuan sebuah proyek akan berguna karena penjadwalannya.

Konsepnya ini sepertinya belum terpikirkan sama sekali oleh stafnya serta rekan kerjanya yang lain. Bahkan wali kota Surabaya sebelumnya, Tri Rismaharini, Bambang DH, almarhum Soenarto, sampai Almarhum Muhadji Widjaya, sekalipun. Berikut catatan saya yang pertama dari tiga tulisan saya.

 

 

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - De jure, Eri Cahyadi, jadi Wali Kota Surabaya, menggantikan Tri Rismaharini, melalui pemilihan yang demokratis. Dan de facto, Eri Cahyadi, adalah pejabat karir berusia muda. Armudji, politisi PDIP. Keduanya punya pilihan, antara lain bisa memilih gaya kepemimpinan visioner, demokratis sampai otoriter. Secara idiil, Eri Cahyadi, tidak harus menjadi wali kota Surabaya yang berada dalam bayang-bayang kepemimpinan Risma.

Warga kota tahu Risma, adalah orang yang mengkader Eri di pemerintahan kota Surabaya. Armudji, tidak. Saya akan ajukan fenomena ini. Pertanyaannya, mengapa saya ajukan thesis Eri bisa berada dalam bayang-bayang kepemimpinan Risma?

Pesta demokrasi rakyat dua periode lalu mencetuskan Risma, sebagai kepala daerah dalam dua kali masa periode jabatan.

 

***

 

Menggunakan akal sehat, keterpilihan Risma, sampai dua kali menjadi walikota Surabaya, tentunya tidak mudah.

Risma, selaku wali kota dan atasan Eri selama 10 tahun, tentunya sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk warga kota ini. Makanya tagline yang digunakan kampanye Eri-Armuji, meneruskan kebaikan Risma.Ini manusiawi, karena tidak patut bicara politik penerus, bicara kejelekan Risma.

Nah, bicara kebudayaan tentang kepemimpinan, sejatinya setiap manusia memiliki sifat sifat seorang pemimpin. Hal ini menjadi dasar dalam menjadi seorang kepala daerah sekelas kota Surabaya.

Ini artinya untuk menjadi seorang wali kota, seseorang harus memiliki suatu potensi dalam membangun kerjasama yang baik. Terutama dengan masyarakat yang dipimpinnya.

Wali kota Surabaya Eri, praktis menjadi tonggak kepemimpinan kota yang kini menggeliat menjadi kota metropolitan.

Pesan moralnya, Wali kota Eri Cahyadi, diakui atau tidak, tidak lagi bisa bekerja sendiri-an. Cara memimpin one women show seperti yang sering dilakukan walikota Risma, secara akal sehat sudah kurang disukai warga kota kelas menengah.

Eri saya kira sadar, ia adalah teman separtai yaitu Dominikus Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Surabaya.

Saat pilkada lalu, mantan wartawan ini allout memenangkan pasangan Eri-Armuji. Nalar saya, kali ini Eri bisa melakukan sinergisasi ke segala arah, baik dengan Adi maupun Armudji wakilnya. Beda dengan gaya kepemimpinan Risma lalu, yang tak akur dengan Whisnu Sakti Buana.

Maklum, wali kota tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan warga kota Surabaya, tetapi harus bisa membuat bathin warganya merasa bahagia atas kehidupan di Surabaya.

Tanggal 31 Mei telah lewat. Juga perhelatan demokrasi lima tahunan memilih walikota Surabaya.

Saatnya walikota Eri Cahyadi-Armuji bekerja keras merealisasikan janji-janji program kerjanya, bukan janji janji politik. Mengingat janji politik ini mirip lelaki buaya yang suka PHP (Pemberi Harapan Palsu).

Kini, warga kota kelas mana pun, baik yang memilih Eri-Armuji maupun golput, tentu berharap besar terhadap pemimpin baru kota Surabaya 2020-2025 yang akan memberikan perubahan kearah yang lebih baik.

Ini pesan yang ada dalam taglinenya “Meneruskan Kebaikan Risma”. Makna tagline Eri-Armudji, sebagai sesama manusia, keduanya tahu kejelekan Risma, tapi tak perlu diangkat menjadi tema kampanye.

Sebagai warga kota Surabaya, saya yang meski saat pencoblosan golput perlu ikut menelaah wali kota Surabaya seperti apa yang akan melayani warga kota tanpa pilih kasih.

Saya percaya, pada start awal keterpilihan sebagai wali kota dan wakil wali kota, baik Eri maupun Armudji, telah menunjukan sosok pemimpin yang akan memperjuangkan harapan warga kota Surabaya.

Dan seperti apakah wali kota Surabaya harapan warga kota semua? Eri-Armudji adalah Eri-Armudji, bukan Risma dan Whisnu Sakti Buana.

Kebaikan Eri-Armuji untuk seluruh warga kota akan bisa dirasakan oleh waktu. Paling tidak dalam 2-3 tahun menjabat. Apakah program kerja yang disosialisasikan saat pilkada.

Bagi kelas menengah, ada semacam kesadaran, kota Surabaya tidak cukup membutuh pemimpin yang kecerdasan luar biasa di atas rata-rata. Surabaya tidak perlu memilki wali kota yang serba bisa dalam membangun citra publik. Seorang wali kota Surabaya tidak harus memilki wibawa yang maksimal. Tidak perlu.

Kota Surabaya yang berbudaya arek, butuh wali kota yang takut dengan Tuhannya. Eri punya potensi religi. Ia juga pria sederhana. Praktis Eri, ber-Tuhan, religi dan sederhana. Ini dasar dari semua pengabdiannya. Kenapa demikian?

Dengan memiliki rasa takut pada Tuhannya, Eri-Armudji akan mengetahui cara menggenggam tanggung jawab dan berkomitmen untuk warga kotanya. Tentu juga akan konsisten memberikan suatu yang terbaik untuk warga kota Surabaya.

Dengan memiliki rasa takut dengan Tuhannya, tidak akan ada suatu kemunafikan. Eri -Armudji, akan ada rasa cinta pada warga kotanya.

Menurut akal sehat saya, wali kota Surabaya era sekarang diharapkan bukanlah menjadi pemimpin bayang-bayang.

Bayang-bayang yang memiliki ketidak konsistenan. Ia ada tapi kadang-kadang hilang tergantung arah matahari. Hal semacam ini bisa membuat  warga kota bingung.

Saya berharap Wali Kota Eri bukan bayangan Risma. Saya optimistis, Eri bukanlah pemimpin yang hanya menjadi pengikut dan pengangguk suatu kebijakan  yang pernah dirintis Risma.

Bila ini sampai terjadi, Eri, akan dicap sebagai pemimpin yang tanpa pondasi yang jelas. Pemimpin tanpa gebrakan yang berarti, tidak butuh wali kota bayangan. Walikota bayangan bukanlah harapan warga kota. Dan bukan menjadi karakter dari seorang walikota Surabaya sejati.

 

***

Terkait walikota bayangan, sadar atau tidak warga kota dapat menilai Eri, melakukan suatu aksinya yang dimulai mengelus-elus UMKM benarkah sebagai pencitraan? Pertanyaan ini karena telah melekat di publik bahwa umumnya politikus gemar melakukannya? Eri, sudah menjadi kader PDIP.

Bagi orang berpendidikan ilmu komunikasi massa, pencitraan politik dianggap sebagai  upaya yang mengedepankan sebuah “citra”  untuk memperkuat kedudukannya sebuah pejabat sekaligus menggalang dukungan dari massa.

Dalam bahasa pragmatisnya, pencitraan tidak didasarkan dengan kerja nyata atau hasil yang substantif, tapi hanya dari tampilan luar.

Dan teknik pencitraan yang digunakan pun bermacam-macam, seperti memanfaatkan momentum dengan membesar-besarkannya atau memberikan sebuah narasi bahwa dirinya berada di pihak masyarakat untuk melawan sebuah kambing hitam atau mengangkat kebaikan, meski ini sebuah polesan.

Apalagi dengan meningkatnya teknologi, praktik pencitraan politik bisa dilakukan dengan lebih mudah seperti lewat media sosial. Para penguasa biasanya memiliki atau disokong oleh sekelompok pendukung dari dunia maya yang bertugas untuk menebar citra positif seorang pemimpin. Orang-orang tersebut mendapat sebutan sebagai buzzer.

Sadar atau tidak, pejabat sekelas Eri-Armudji, tidak perlu mengelak, dalam demokrasi di mana dukungan massa sangat diperlukan, pencitraan dibutuhkan.

Dalam bahasa politik,  pencitraan tetap dilakukan untuk menyenangkan warga. Antara lain menabur citra dirinya pemimpin yang merakyat, kuat, dan ada juga yang sebagai reformis.

Hal yang lazim, biasanya pejabat yang doyan pencitraan mengharap simpati rakyat. Kemauannya sampai membentuk buzzer, agar semua sisi kehidupannya di ekspose ke media, mulai dari kegiatan yang berhubungan dengan jabatan maupun yang tidak ada hubungannya sama sekali. Semoga Eri-Armudji, bukan pejabat dalam bayang-bayang Risma dan tidak mengikuti pencitraan publik seperti yang ditudingkan sebagian warga kota pada Risma yang lalu.

Hal yang sering saya catat selama menjadi jurnalis sejak tahun 1977, saya acapkali  menjumpai  pejabat akan kelihatan merakyat diawal-awal masa jabatannya. Ini taktik marketing politik pejabat agar dirinya dapat menarik simpati warga kota lebih awal. Masya Allah. [email protected]