Era Jokowi, Ayo Ramai-ramai Jadi Orang Bodoh

H. Raditya M Khadaffi

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Kakek-nenek saya pernah bilang, tidak ada manusia di dunia ini yang ingin bodoh. Tapi era pemerintahan Jokowi, saya serap banyak orang apatis.

Ya mereka ingin jadi orang bodoh saja. Mengapa? selama ini kehidupan bermasyarakat seperti banyak kejadian yang tidak logis.

Contoh, ditengah kenyataan hidup saat PPKM, sejak awal Juli 2021, rakyat tak boleh berdagang.  Tapi tiba tiba pemerintah Jokowi mengumumkan  ekonomi dalam negeri ada pertumbuhan 7,07%. Pertumbuhan ini ada di kuartal II 2021 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Capaian ini menjadi titik balik setelah di kuartal sebelumnya masih mencatat kontraksi -0,74 persen.

Dengan capaian tersebut, ekonomi Indonesia akhirnya mampu kembali ke zona positif. Ini terjadi setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II 2020.

Pada kuartal II 2020, ekonomi RI masih minus 5,32 persen.

Lonjakan pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi yang serba sulit saat ini bisa menjadi harapan baru bahwa Indonesia dapat keluar dari kesulitan.

Harapan saya sebagai jurnalis, laporan BPS ini memang benar adanya dan kita segera terbebas dari kondisi sulit ini,

Bersamaan pengumuman ini, di beberapa kota di Jakarta, Surabaya dan Jawa Barat, sejumlah pedagang ramai-ramai pasang bendera putih. Ini sebagai protes pedagang atas perpanjangan PPKM  (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), Rabu (28/7/2021).

Para pedagang  menjerit pasang bendera putih sebagai protes perpanjangan PPKM, karena  berpengaruh pada penjualan dagangannya.

Menurut pedagang, pemasangan bendera putih tersebut sebagai tanda menyerah akan kondisi PPKM yang terus diperpanjang.

Sejumlah pedagang yang saya temui mengatakan perpanjangan PPKM yang terus menerus sampai 4 kali telah menyiksa masyarakat, terutama pedagang kecil.

Para pedagang berharap pemerintah melihat dan mempertimbangkan kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat tersebut dan tidak kembali memperpanjang masa pemberlakuan PPKM level 4.

Mereka menyebut kini telah banyak usaha rakyat yang gulung tikar. Bahkan sampai pertengahan Agustus ini masih  belum bisa bangkit. Apalaagi ditambah ada pemutusan hubungan kerja.

Disadari atau tidak, saya tidak memungkiri kebijakan PPKM di sejumlah daerah memberikan dampak pada melambatnya ekonomi masyarakat. Tapi ada apa-apa tiba tiba pemerintah mengumumkan ada pertumbuhan ekonomi 7,07%. Apakah ini logis? apakah ini isyarat mengajak rakyat ramai-ramai terus bodoh?.

Pertanyaan kejadian yang ambigu ini menunjukan apa yang dijanjikan pemerintahan Jokowi saat PPKM telah menumbuhkan ekonomi 7,07% omong kosong? walahualam.

 

***

 

Situasi yang ambigu ini saya sedikit menghibur apakah pejabat-pejabat kita menganggap dirinya cerdas?

Sejauh ini saya belum mengetahui atau membaca pejabat menyalahkan rakyat atas ekonominya yang masih sulit, saat pertumbuhan ekonomi tumbuh 7,07persen.

Saya juga belum pernah membaca, pejabat kita merasa paling benar dan selalu benar dengan pertumbuhan ekonominya ini.

Hal pasti, saat presiden Jokowi Terapkan PPKM Darurat, banyak rakyat Menjerit da nada yang mengguman carilah Keselamatan diri sendiri-sendiri, karena bansos (bantuan sosial) tidak merata.

Rakyat bawah sampai hari kemerdekaan 17 Agustus kemarin, harus mau menerima kenyataan hidup dengan PPKM yaitu tak boleh berdagang secara terbuka, sehingga ekonominya rakyat masih berantakan berbeda dengan apa yang pemerintah Jokowi janjikan ekonomi saat PPKM tumbuh 7,07% .

De-facto, ekonomi dan kegiatan masyarakat masih belum kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19. Di lapangan banyak pedagang kecil menjerit karena pembatasan PPKM level 4 . Dan ini membuat usaha mereka loyo. Apa ini namanya rakyat mesti menerima kenyataan untuk dibodohi, atau membodohi dirinya? walahualam.

Sampai saya menerima surat dari pedagang pecel madiun di Surabaya seperti ini ‘’Bapak jokowi.. Tolong donk sudahi ppkm nya, kok malah diperpanjang lagi ke-4.. inikah makna kemerdekaan. Kasihan rakyat kecil mau makan apa klo warung ditutup gk boleh jualan... Kami mau bayar cicilan, bayar listrik kebutuhan rumah dr mana klo warung kami di tutup... Mau makan apa kami.... Tolong kasihan i kami yang rakyat kecil pedagang kecil yg hanya mengandalkan dagangan demi sesuap nasi....bantuan dr pemerintah jg tidak merata.. Dapat dana bantuan jg gk semua dapat.... Tolong pedulikan kami pedagang kecil... Terima kasih".

Apa rakyat bawah terus dibayang-bayangi pepatah jawa Wong jowo turunan soko ndeso: Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul, Nerimo Ing Pandum dan Ngluruk Tanpo Bolo, Menang Tanpo Ngasorake, Sekti Tanpo Aji-Aji, Sugih Tanpa Bondho. Walahualam.

 

***

 

Bulan Maret 2021 lalu, presiden Joko Widodo pernah meminta agar bangsa Indonesia kampanye cinta produk-produk Indonesia. Kampanye ini minta terus digaungkan.

Bersamaan dengan itu, presiden juga mengajak rakyat Indobesia untuk membenci produk-produk luar negeri.

Ajakan Jokowi disampaikan saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Presiden Jokowi menyebutkan, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

Nyatanya, vaksin nusantara yang diinisiasi dokter Indonesia, Dr. Terawan dan peneliti Indonesia juga, tak boleh dikembangkan oleh Kepala BPOM. Presiden tidak bersuara mengkampanyekan produk dalam negeri.? Apakah rakyat mesih bergegas membodohi diri terus menerus? Walahualam.

Bersamaan dengan kampanyenya, Menkes  diketahui sudah mengonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari berbagai produsen. Seluruhnya berasal dari luar negeri atau impor.

Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahkan telah menetapkan jenis vaksin yang resmi digunakan untuk program vaksinasi nasional, baik vaksinasi yang dibiayai pemerintah maupun vaksinasi mandiri.

Ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 9860/ 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disesase 2019 (Covid-19).

Bea dan Cukai bahkan mencatat Indonesia telah mengimpor sebanyak 66,29 juta dosis vaksin sepanjang tahun 2021. Impor vaksin ini untuk memenuhi besarnya kebutuhan vaksinasi.

Ingin tahu siapa-siapa saja importirnya? Importir terbesar adalah Bio Farma, lalu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Dit. Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kementerian Kesehatan.

Dalam catatan saya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memastikan pemerintah mengantongi anggaran sementara vaksinasi Covid-19 gratis mencapai Rp 54,44 triliun dari realokasi APBN.

Saya seperti jurnalis muda, mencatat pernyataan presiden Jokowi Maret 2021 dan praktik impor, seperti orang bodoh. Siapa omong kosong dan siapa membofohi siapa? Makanya saya sependapat dengan pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj.

Said Agil menyatakan negara-negara yang masih melakukan impor vaksin virus Corona (Covid-19) merupakan negara yang kalah dalam perang biologis yang melanda dunia saat ini. Nah, pemerintah Indonesia sekarang pasti tidak mau dianggap bodoh, karena masih impor vaksin.

Pertanyaannya, mengapa sampai sekrang ada orang bodoh di Negara Indonesia? Padahal sejarah mencatat, Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, kaya akan Budaya, kaya akan segala galanya.

Tapi mengapa di Indonesia ini banyak sekali orang bodoh? Apakah pejabat yang membiarkan impor vaksin orang bodoh yang tidak paham peringatan ketua Umum PBNU tersebut?

Juga saya sebagai jurnaliis muda bagian dari orang-orang bodoh? walahualam.

Adanya pejabat yaitu kepala BPOM yang tidak membolehkan penelitian vasksin nusantara yang tidak mengusik dana APBD, apakah tindakan bodoh atau tidak?

Saya mengikuti sejak polemic boleh tidaknya penelitian vaksin nusantara bergulir di publik dan gedung DPR-RI, berbulan-bulan bagian dari budaya bodoh?

Larangan vaksin nusantara diteliti secara ilmiah dan membolehkan impor vaksin besar-besaran, inikah keadilan? Apalagi kini jumlah rakyat yang meninggal akibat covid-19 sampai Selasa (17/8/2021) hampir mencapai 120 ribu orang.

Apakah urusan vaksin yang dikelola beberpa kementerian, bisa dijamin segera menghilangkan kematian akibat covid-19 sekaligus segera menghilangkan kebodohan saya rakyat Indonesia yang tidak dekat dengan kementerian kesehatan dan kementerian BUMN serta BPOM.

Saya apakah terus bodoh meski mengenyam pendidikan dan teknologi dan ilmu hukum? Apakah saya dan rakyat kecil lain tidak ikut arus impor vaksin sehingga gampang dibodohi menjadi pasien vaksin impor. Wallahualam. ([email protected])