SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) senilai Rp 100 triliun yang ditiupkan penyidik KPK Novel Baswedan, mendadak viral. Bahkan menjadi trending topic di Twitter, Rabu (19/5/2021).
Baca Juga: Bupati Sidoarjo, Ingin Tempuh Banyak Cara
Sampai semalam sudah lebih dari 164 ribu warganet membahas hal itu melalui “100 T”. Ternyata yang merespon bukan hanya masyarakat biasa, tokoh politik hingga dokter . Mereka mempertanyakan dugaan korupsi bansos senilai Rp 100 triliun yang diungkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan cs.
Ada Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Profesor Zubairi Djoerban, yang bereaksi keras. Melalui akun Twitternya @ProfesorZubairi, mempertanyakan kebenaran korupsi dana Bansos Rp 100 triliun. Menurutnya apabila benar, korupsi adalah pandemi yang nyata di Indonesia.
“Kalau korupsi bansos yang diduga mencapai Rp 100 T itu benar, maka korupsi adalah pandemi yang nyata juga di Indonesia. Seharusnya pandemi ini tidak menjadi celah korupsi oleh individu-individu yang berniat jadi covid-miliuner. Semoga celah itu menyempit atau bahkan tidak ada,” seperti dikutip Rabu (19/5/2021).
Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat, Yosef Sampurna Nggarang melalui akun Twitternya @yosnggarang sangat kecewa dengan korupsi yang terjadi sampai Rp 100 triliun di tengah penderitaan rakyat.
“Betul2 sadis korupsi di era skrg ini. Oleh elit di negeri yg rakyatnya susah dpt makan,hidup di kolong jembatan,pendidikan tdk semua terjangkau. Dosen2,guru2,tenaga kesehatn gaji tdk layak, busung lapar msh terjadi. Uang rakyat di korupsi sampai ratuasan T,” pungkasnya.
Akun lainnya @Ameeranti mempertanyakan hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi.
“Tak tanggung-tanggung… 100 Trilliun Korupsi Bansos. By Novel Baswedan. Sementara 22 juta masyarakat kelaparan di eranya pak Jokowi.
Kira2 hukuman apa yang pantas untuk pelaku KKN 100 T ini..???,” tanyanya.
Menarik Warganet
Berita di harian kita kemarin, Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK mengungkap adanya kasus korupsi dana Bansos yang mencapai ratusan triliun.
Baca Juga: Gus Muhdlor, Seolah Sosok Antikorupsi
Dugaan senilai Rp100 triliun langsung menarik perhatian warganet. Lebih dari 164 ribu warganet membahas hal itu melalui "100 T" hingga menjadi trending topik di media sosial Twitter, Rabu (18/5/2021).
Bukan hanya masyarakat biasa, tokoh politik hingga dokter mempertanyakan dugaan korupsi bansos senilai Rp100 triliun yang diungkap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.
Selain kasus Bansos, Litbang Surabaya Pagi mencatat ada kasus korupsi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Tenaga Kerja . Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan.
Penggeledahan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana investasi di badan eks PT Jamsostek tersebut.
Tak tanggung-tanggung, nilai investasi yang sedang diselidiki Kejagung mencapai Rp43 triliun yang ditempatkan di saham dan reksa dana. Nilai investasi itu disebut-sebut menjadi potensi kerugian negara.
Diketahui kasus korupsi ini menelan sektar Rp20 triliun.
Ada juga kasus korupsi E-KTP juga merupakan kasus korupsi besar di Indonesia.
Baca Juga: Bupati Sidoarjo Tersangka Kasus Korupsi, Pj Gubernur Jatim Beri Tanggapan Tegas
Kasus korupsi ini adalah kasus terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an.
Kasus ini diawali dengan berbagai kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP sehingga membuat berbagai pihak seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri dan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi.
Diperkirakan kerugiannya mencapai Rp2.3 triliun.
Selain kasus dugaan korupsi Bansos Covid-19, juga Asabri, BPJS, Pelindo, E-KTP . Dan jumlah kerugian yang diakibatkan setiap korupsi puluhan triliun.
dengan menyertakan tagar #IndonesiaDaruratKorupsi.
Diluar korupsi Bansos, ada Kondensat: 35 T, Asabri: 23.7 T, BPJS Tenaga Kerja : 20 T, juga Jiwasraya: 16.8 T, Bank Century: 7.8 T, Pelindo II: 6 T, Kota Waringin Timur: 5.8 T, BLBI: 4.5 T, E-KTP: 2.3 T, Antam dan Lobster. n erc/jk/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
