BUMN pada Bangkrut Karena Komisarisnya Brengsek

Infografis

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Tagar #BUMNBangkrut, Rabu (22/9/2021), menjadi perbincangan yang ramai di twitter. Bahkan tagar tersebut sempat menjadi trending topic dengan jumlah tweetan mencapai 9.830 tweets hingga pukul 18:00 WIB.

Munculnya tagar tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggabungkannya ke perusahaan pelat merah lainnya pada 20 September 2021 lalu.

Ketiga BUMN yang dibubarkan tersebut adalah PT Bhanda Ghara Reksa. Perusahaan ini kemudian digabungkan ke dalam Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Selanjutnya ada PT Pertani yang dibubarkan dan digabungkan ke dalam PT Sang Hyang Seri. Terakhir adalah PT Perikanan Nusantara, Perinus yang dilebur ke dalam PT Perikanan Indonesia atau Perinto.

Dalam keputusannya tersebut, Jokowi menjelaskan alasan membubarkan dan melebur 3 perusahaan pelat merah itu adalah demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam menjalankan tugasnya.

Banyak masyarakat yang ikut berkomentar terhadap keputusan pembubaran 3 BUMN tersebut. Bahkan melalui tagar #BUMNBangkrut, publik mengingatkan kembali 7 perusahaan yang akan dibubarkan oleh Erick Tohir. Beberapa di antaranya adalah PT Kertas Kraft Aceh, PT Industri Glas, PT Kertas Leces, dan PT Merpati Nusantara Airlines.

Khusus untuk PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dipastikan tahun ini akan ditutup. Hal ini terjadi karena Merpati sudah tidak ada kegiatan usaha lagi.

"Merpati rasanya sudah tidak mungkin hidup lagi. Kita sedang dalam upaya untuk tutup operasi. Nanti yang tersisa ada dua anak usaha Merpati yang akan dikeluarkan dari induknya dan dikembangkan," kata Erick Tohir dinukil dari CNBC Indonesia, Rabu (22/09/2021).

Sebagai informasi MNA, sempat menjadi perbincangan publik pada Oktober 2019 lalu atau pasca pelantikan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Maskapai yang didirikan pada 6 September 1962 dan ditutup sejak 1 Februari 2014 itu memang sempat mendapat angin segar untuk menjalankan kini bisnis kargo udara kembali setelah pada Rabu (16/10/2019), manajemen Merpati meneken kerja sama dengan 10 perusahaan BUMN.

Data kinerja BUMN periode 2015 menunjukan, Merpati masih tercatat memiliki aset mencapai Rp 1,32 triliun. Meski begitu, aset ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan aset 2014 yakni sebesar Rp 2,46 triliun dan pada 2012 sebesar Rp 2,79 triliun.

Ekuitas perseroan juga negatif hingga Rp 8,59 triliun dari tahun sebelumnya Rp 6,12 triliun, dan tahun 2012 negatif sebesar Rp 3,74 triliun. Sementara kewajiban Merpati pada 2015 yakni mencapai Rp 9,92 triliun dari 2014 yakni Rp 8,59 triliun dan 2012 sebesar Rp 6,55 triliun.

Sepanjang 2015, perseroan masih membukukan pendapatan Rp 43 miliar, amblas 64% dibandingkan dengan 2014 yakni Rp 121 miliar dan anjlok hingga 98% dari 2012 yang masih sebesar Rp 1,75 triliun.

Secara kerugian bersih Merpati, tercatat sebesar Rp 2,48 triliun. Angka ini tentu membengkak 209% dari tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 803 miliar dan rugi bersih 2012 sebesar Rp 1,54 triliun.

Managamen BUMN yang tak sehat ini pun, mendapat tanggapan dari pakar ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Drs. H. Tjiptohadi Sawarjuwono M. Ec. Ph.D, Ak. Menurutnya, kesalahan terbesar dalam tata kelola BUMN adalah terletak pada leader atau komisaris BUMN.

Faktor ‘who is the men behind the gun’, kata Prof Tjipto, sangat penting dalam tata kelola BUMN. Seorang komisaris harus benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan tugas yang diberikan.

"Ya harus punya kapabilitas dong. Minimal bisa membaca laporan keuangan dan tahu penerapan good corporate governance atau tata kelola yang baik," kata Prof. Tjipto saat dihubungi Surabaya Pagi, Rabu (22/09/2021).

Tak hanya itu, ia juga meminta, agar BUMN-BUMN yang dalam kategori mati segan hidup pun tak mampu, segera untuk dijual. Karena bila BUMN tersebut terus dipertahankan, maka yang terjadi adalah suntikan dana dari pemerintah untuk BUMN tersebut akan semakin besar, namun pendapatan BUMN yang diberikan ke negara kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

"Ya dijual saja, dijual BUMN itu ke perusahaan swasta yang bidangnya sejenis. Jadi tidak ada beban negara lagi. Apalagi kalau sampe BUMN itu (mati suri-red) utang, semakin rugi negara," katanya

Perlu diketahui, berdasarkan data dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) total utang BUMN hingga 2020 mencapai Rp 2.000 triliun. Bahkan data dari Bank Indonesia (BI), Utang Luar Negeri (ULN) BUMN per Maret 2021 mencapai 59,65 miliar dolar AS atau setara Rp 851,160 triliun (Kurs Rp 14.400 per dolar AS). Nilai itu setara dengan 28 persen dari total ULN swasta.

Bahkan loporan dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) menyebut, di era kepresidenan Jokowi, utang BUMN non lembaga keuangan tercatat naik 100%. Saat awal menjabat utang yang tercatat mencapai Rp 500 triliun. Akhir tahun lalu utang sudah tembus Rp 1.000 triliun.

Tak hanya itu, untuk utang institusi keuangan pelat merah yang tidak memasukkan tabungan dan deposito juga meningkat secara tajam. Dengan laju yang hampir mirip utang BUMN keuangan naik dari Rp 560 triliun lima tahun lalu dan tembus Rp 1.000 triliun per akhir Desember 2020.

Hingga akhir tahun lalu tumpukan utang BUMN sudah mencapai Rp 2.000 triliun atau setara dengan 12,99% dari produk domestik bruto (PDB) nominal Indonesia tahun lalu.

"Sebenarnya utang itu boleh, asalkan digunakan untuk apa. Selama berutang untuk hal-hal yang produktif ya silahkan, kalau berutang untuk pembiayaan yang tidak  jelas ya jangan," katanya.

 

Investasi Mubadzir

Terkait utang BUMN, sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan mudabab utama BUMN mengalami kerugian adalah karena banyaknya investasi yang sia-sia. Dari data BPK, sekitar 54 persen kerugian BUMN disebabkan karena investasi yang mubazir.

Celakanya, dengan tingginya utang BUMN yang mencapai Rp2.000 triliun, sumbangsih BUMN terkait pajak kepada negara hanya sebesar Rp100 triliun dengan laba sebesar Rp122 triliun dan dividen sebesar Rp38 triliun.

"Jadi itu tadi ya, who is the men behind the gun itu penting. Kalau orangnya memiliki kapabilitas, maka ia paham betul bagaimana cara mengelola BUMN yang baik. Sehingga peristiwa seperti ini tidak terjadi," katanya.

 

BUMN Milik Mbah

Senada dengan itu, Pakar hukum dan Advokat Surabaya M. Sholeh, SH., MH melalui video singkat yang dikirimkan kepada Surabaya Pagi, ikut berkomentar terkait pengangkatan komisaris BUMN.

Secara satir, ia menjelaskan, BUMN saat ini berbeda dengan BUMN-BUMN sebelumnya. Kalau dulu kata Sholeh, BUMN itu disingkat Badan Usaha Milik Negara. Namun sekarang makna tersebut telah berubah.

"Dulu BUMN itu badan usaha milik negara, makanya orang-orang yang berintegritaslah yang bisa jadi komisaris BUMN. Kalau sekarang ini, BUMN itu badan usaha milik nenekmu maka ikuti kata neneke," kata Sholeh sembari terbahak.

Pernyataan tersebut disampaikan Sholeh, akibat adanya peristiwa pengangkatan mantan eks napi koruptor yakni Izederik Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha PT Pupuk Indonesia pada Februari 2021 lalu. Moeis adalah bekas narapidana kasus korupsi terkait PLTU Tarahan, Lampung, pada 2004 silam. sem/jk2/rl