1 Juni 2021, Bung Karno, bisa Nangis!

Dr. H. Tatang Istiawan

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - BESOK, 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sekaligus Libur Nasional.

Penetapan ini didasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016. Maksud Pemerintah Jokowi, menetapkan tanggal 1 Juni 1945, sebagai Hari Lahir Pancasil bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Penetapan ini tidak sepenuhnya diterima semua komponen bangsa. Ada yang menyebut hari kelahiran Pancasila tanggal 18 Agustus. Maklum tahun 1945, rumusan sila-sila Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Maklum, setelah Soekarno meninggal tahun 1970, peringatan Hari Lahir Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahun.

Pemerintahan Soeharto, justru lebih memberikan perhatian pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Peringatan ini sebagai pengingat gagalnya Gerakan 30 September/PKI.

Bahkan saat Orde Baru berkuasa, sejarah juga mencatat hari lahir Pancasila belum menjadi sebuah hari nasional. Bahkan, hari itu diperingati bukan sebagai Hari Lahir Pancasila, melainkan peringatan pidato Bung Karno 1 Juni 1945.

Sejarah menulis saat berpidato di sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 1 Juni 1945, Bung Karno, menegaskan Pancasila adalah philosofische grondslag atau sebagai landasan, pondasi, filsafat dasar, dari bangunan besar yang bernama Indonesia.

Baru tanggal 18 Agustus 1945 atau satu hari usai Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) bersidang dan mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara .

Pengesahan ini termasuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tercantum di bagian preamble atau pembukaan UUD 1945.

 

***

 

Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945 diminta berpidato oleh Ketua BPUPKI Dr KRT Radjiman Wedyodiningrat, sebagai pimpinan rapat Badan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) .

Rapat yang diselenggarakan di Gedung Tyuuoo Sang-In (sekarang Kementerian Luar Negeri) di Pejambon, Jakarta Pusat, membahas Dasar Negara Indonesia.

Pidato Bung Karno dimulai dengan menyebut: Paduka tuan Ketua yang mulia!

Sesudah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya.

Saya akan menetapi permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia. Apakah permintaan Paduka tuan ketua yang mullia? Paduka tuan Ketua yang mulia minta kepada sidang Dokuritu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dasar inilah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini.

Ma’af, beribu ma’af! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka.

Menurut anggapan saya, yang diminta oleh Paduka tuan ketua yang mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “Philosofische grondslag” dari pada Indonesia merdeka.

Philosofische grondslag itulah pundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.

Hal ini nanti akan saya kemukakan, Paduka tuan Ketua yang mulia, tetapi lebih dahulu izinkanlah saya membicarakan, memberi tahukan kepada tuan-tuan sekalian, apakah yang saya artikan dengan perkataan ,,merdeka”.

Di dalam tahun ‘33, saya telah menulis satu risalah, Risalah yang bernama “Mencapai Indonesia Merdeka”. Maka di dalam risalah tahun ’33 itu, telah saya katakan, bahwa kemerdekaan, politieke onafhankelijkheid, political independence, tak lain dan tak bukan, ialah satu jembatan emas.

Saya katakan di dalam kitab itu, bahwa diseberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat.

Banyak sekali negara-negara yang merdeka, tetapi bandingkanlah kemerdekaan negara-negara itu satu sama lain! Samakah isinya, samakah derajatnya negara-negara yang merdeka itu?

Jermania merdeka, Saudi Arabia merdeka, Iran merdeka, Tiongkok merdeka, Nippon merdeka, Amerika merdeka, Inggris merdeka, Rusia merdeka, Mesir merdeka. Namanya semuanya merdeka, tetapi bandingkanlah isinya!

Alangkah berbedanya isi itu! Jikalau kita berkata: Sebelum Negara merdeka, maka harus lebih dahulu ini selesai,itu selesai, itu selesai, sampai njelimet!, maka saya bertanya kepada tuan-tuan sekalian kenapa Saudi Arabia merdeka, padahal 80% dari rakyatnya terdiri kaum Badui, yang sama sekali tidak mengerti hal ini atau itu.

Bung Karno juga berpesan “Bacalah buku Armstrong yang menceriterakan tentang Ibn Saud! Disitu ternyata, bahwa tatkala Ibn Saud mendirikan pemerintahan Saudi Arabia, rakyat Arabia sebagian besar belum mengetahui bahwa otomobil perlu minum bensin. Pada suatu hari otomobil Ibn Saud dikasih makan gandum oleh orang-orang Badui di Saudi Arabia itu!! Toch Saudi Arabia merdeka!

Lihatlah pula – jikalau tuan-tuan kehendaki contoh yang lebih hebat – Soviet Rusia! Pada masa Lenin mendirikan Negara Soviet, adakah rakyat soviet sudah cerdas? Seratus lima puluh milyun rakyat Rusia, adalah rakyat Musyik yang lebih dari pada 80% tidak dapat membaca dan menulis; bahkan dari buku-buku yang terkenal dari Leo Tolstoi dan Fulop Miller, tuan-tuan mengetahui betapa keadaan rakyat Soviet Rusia pada waktu Lenin mendirikan negara Soviet itu. Dan kita sekarang disini mau mendirikan negara Indonesia merdeka.

Terlalu banyak macam-macam soal kita kemukakan! Maaf, P. T. Zimukyokutyoo! Berdirilah saya punya bulu, kalau saya membaca tuan punya surat, yang minta kepada kita supaya dirancangkan sampai njelimet hal ini dan itu dahulu semuanya!

Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai njelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, – sampai di lobang kubur!

Tuan-tuan sekalian! Dengan terus-terang saya berkata: Tatkala Dokuritu Zyunbi Tyoosakai akan bersidang, maka saya, di dalam hati saya banyak khawatir, kalau-kalau banyak anggota yang – saya katakan didalam bahasa asing, ma’afkan perkataan ini – ,,zwaarwichtig” akan perkara yang kecil-kecil. “Zwaarwichtig” sampai -kata orang Jawa- “njelimet“. Jikalau sudah membicarakan hal yang kecil-kecil sampai njelimet, barulah mereka berani menyatakan kemerdekaan.

Tuan-tuan yang terhormat! Lihatlah di dalam sejarah dunia, lihatlah kepada perjalanan dunia itu.

Bung Karno, saat itu mengatakan bahwa tentunya semua anggota BPUPKI sepakat bahwa negara yang didirikan adalah untuk semua rakyat dari ujung Aceh sampai Irian, kini Papua.

"Dasar pertama, yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia, ialah dasar Kebangsaan. Kita mendirikan satu Negara Kebangsaan Indonesia," kata Bung Karno.

Bung Karno meminta maaf kepada umat Islam dan anggota BPUPKI Ki Bagoes Hadikoesoemo, yang merupakan ulama dari Yogyakarta sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 1942-1945. "Saya minta, Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan Saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan, ini! Saya pun orang Islam," tambah Bung Karno.

Kebangsaan yang dimaksud, kata Bung Karno, bukan dalam artian sempit. "Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh Saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia," papar Bung Karno.

Dari dasar pertama, Bung Karno, loncat ke dasar ketiga. "Kemudian, apakah dasar yang ke-3?

Dasar ini ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya.

"Kita mendirikan negara ―semua buat semua ― satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan," kata Soekarno.

Prinsip ke-4 yang diusulkan Bung Karno adalah kesejahteraan. Bagi Sukarno, tak boleh ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. "Saya di dalam 3 hari, ini belum mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia Merdeka," begitu kata si Bung.

Bung Karno telah menyampaikan 4 prinsip dasar negara yakni:

1.Kebangsaan Indonesia;

2.Internasionalisme atau perikemanusiaan;

3.Mufakat atau demokrasi;

4.Kesejahteraan sosial.

"Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan!

Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam berTuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya berTuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa," papar Bung Karno.

Saat itu, gagasan Bung Karno tentang 5 prinsip dasar negara itu diterima secara aklamasi oleh semua anggota BPUPKI. Lalu, BPUPKI membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar.

Panitia Sembilan ini merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar. Panitia Sembilan terdiri dari Ir Sukarno, Muhammad Hatta, Mr AA Maramis, Abikusno Tjokrokusumo, Abdulkahar Muzakir, HA Salim, Wahid Hasjim, Achmad Soebardjo dan Muhammad Yamin.

Rumusan Pancasila ini kemudian dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia Merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945.

 

***

 

Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno berpidato berapi-api. Saat berpidato mengupas falsafah dasar negara Indonesia, Soekarno juga menyebut tokoh Sarinem, Samiun, dan Marhaen.

Soekarno, juga mengkritik para pendiri negeri ini yang menjadi pembicara di sidang BPUPKI sebelumnya yang dianggapnya belum menyentuh pokok persoalan dasar negara.

Saat berpidato, Bung Karno tampil sebagai seorang tokoh pejuang kemerdekaan yang tahu rakyat Indonesia saat itu, banyak yang miskin sekelas Marhaen, Sarinem dan Samiun.

Sebagai pemberontak penjajah Belanda Soekarno, mengemban tugas dan menjalankan fungsi dari rakyat. Pemakaian bahasa dalam pidato politiknya saat itu berpengaruh dalam menjalankan fungsinya pejuang kemerdekaan.

Akhirnya  lima prinsip dasar Indonesia diterima secara aklamasi oleh semua peserta dapat BPUPKI. Saat itu di tengah kemajemukan peserta rapat, Bung Karmo sudah menggunakan bahasa yang netral, sehingga bisa diterima siapa saja. Terutama gagasannya yang berkaitan erat dengan ideologi negara yang saat itu sedang diminta oleh Ketua BPUPKI dr. Radjimin.

Sebagai anak bangsa yang kini menikmati perjuangan Bung Karno, saya pikir,  gagasan kritis Bung Karno, sampai memunculkan lima prinsip Pancasila, sangat filosofis, kritis, kultural dan menyentuh aspek historis Negara-negara lain yang ingin merdeka.

Bagi saya, lima prinsip Pancasila yang disebut Bung Karno, pada pidato 1 Juni 1945 memiliki hubungan antara pemakaian bahasa dengan struktur sosial dan budaya dalam masyarakat Indonesia ketika itu.

Sedikitnya ada tiga dimensi yang saya catat dalam pidato 1 Juni 1945. Pertama teks, diskursif praktis yang meliputi produksi dan interpretasi dari suatu teks yang filosofis. Kedua, gambaran praktek sosial yang komprehensip dari beberapa negara yang telah lebih dulu memerdekakan diri. Ketiga, ada aspek kultural.

Setelah saya cerna  gagasan Bung Karno tentang lima prinsip dasar negara Indonesia adalah pemikiran kebangsaan yang filosofis, historis dan berbudaya menggunakan literasi. Kini, setelah Orde Baru, Reformasi dan Era Jokowi, pemikiran tentang kebangsaan mulai begeser menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok pragmatisme, kelompok religius radikal, kelompok oportunisme sampai kelompok apatisme. Kini pemikiran soal kebangsaan yang digagas Bung Karno, makin diuji. Mengingat narasi kehidupan kebangsaan mulai terusik oleh pemikiran kebangsaan melalui media sosial. Apalagi literasi kebangsaan dari pemerintah melalui media sosial kalah gencar dari kelompok muda yang frustasi dengan elite elite politik nasional. Bila Bung Karno, masih hidup, ia bisa menangis dengan pemikiran kebangsaan yang tidak sejalan dengan lima prinsip Pancasila yang dipidatokan 1 Juni 1945 yang lalu. ([email protected] )