SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Yasonna H Laoly yang baru dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Undang-Undang KPK (UU KPK) hasil revisi dijalankan lebih dahulu ketimbang berprasangka buruk.
Hal itu disampaikan terkait wacana penerbitan menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK. Rapat Paripurna DPR sendiri sudah mengesahkan revisi UU KPK yang digarap ngebut dalam 13 hari, 17 September. Penolakan terhadap revisi UU ini jadi salah satu poin tuntutan para demonstran beberapa pekan terakhir.
Jalankan dulu lah, lihat prakteknya, kalau nanti tidak sempurna buatlegislative review. Belum dijalankan kok sudah suuzan. Kan enggak begitu caranya. Jalankan dulu," kata Yasonna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (2/10).
Politisi PDIP ini juga meminta agar tak ada lagi pihak yang menekan Jokowi. Menurutnya bangsa ini harus bisa bersikap konsisten terhadap aturan yang telah disepakati sebelumnya.
"Saya kan mengatakan mari kita jadikan bangsa ini untuk terus konsisten menjalankan Konstitusi. Jangan membudayakan neken-neken. Udah lah. Kita atur secara konstitusional saja," kata anggota Fraksi PDIP di DPR ini.
Dia pun mengimbau agar presiden tak segera menerbitkan Perppu KPK ini. Namun dia tak bisa serta-merta meminta agar Jokowi tak menerbitkan Perppu itu. Sebab sepenuhnya kewenangan memang milik presiden.
"Sebaiknya jangan. Tapi kan kewenangan menetapkan Perppu ada di Presiden," kata dia.
Mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga ikut membahas RUU KPK beberapa waktu lalu ini berdalih pengesahan RUU KPK menjadi Undang-undang ini semata-mata memang untuk perbaikan di tubuh KPK.
"Ini kan kita maksudkan untuk perbaikangovernance-nya KPK," pungkasnya.
