•   Rabu, 23 Oktober 2019
Surabaya

Workshop dan Bimtek Sistem Informasi Kredit Program

( words)
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Ludiro bersalaman dengan peserta bimtek.


SURABAYAPAGI, Surabaya- Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menggelar Workshop dan Bimtek Sistem Informasi Kredit Program, Kamis (18 Juni 2019) di Aula Majapahit.
Kegiatan ini melibatkan peserta dari jajaran OPD Pemda selaku Unit in Charge Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di daerah, perwakilan Bank Penyalur, dan beberapa perwakilan dari KPPN lingkup Jawa Timur. Acara dengan tajuk “Membangun SInergi dan Mengoptimalkan Data Calon Debitur” ini bertujuan menyegarkan kembali kesadaran para stakeholder KUR dalam membangun sinergi terkait peningkatan efektivitas penyaluran KUR dan optimalisasi data calon debitur melalui SIKP.
Acara dibuka dengan Keynote Speech oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Ludiro. Dalam Keynote speech tersebut, Ludiro memaparkan bahwa saat ini KUR merupakan salah satu program pemerintah yang penyalurannya terus mendapatkan perhatian dan perbaikan agar KUR lebih efektif. Dalam hal ini ke depan KUR harus mampu menyentuh kepada usaha-usaha yang lebih produktif. Untuk itu perlu tersedia data-data calon debitur potensial yang tercakup dalam sistem yang memadai. Sistem tersebut telah disediakan Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan bernama SIKP. Semua pihak yang hadir dalam acara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan SIKP, baik Pemda selaku pembina UMKM, Bank Penyalur, maupun Ditjen Perbendaharaan itu sendiri. Ludiro mengharapkan sinergi yang maksimal dalam pengelolaan KUR dan SIKP antara DJPb, Pemda dan Bank Penyalur.
Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada Pemda yang memiliki progres tinggi dalam pengumpulan dan upload data calon debitur potensial pada aplikasi SIKP. Pemberian penghargaan ini disamping sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemda-pemda tesebut juga sebagai moment memacu pemda lain untuk menghimpun dan merekam data calon debitur potensial di daerah masing-masing. Hadir pula dalam kegiatan ini beberapa Sekretaris Daerah, diantaranya Halistyati (Sekda Kota Mojokerto), Akhmad Jazuli (Sekda Jombang), Puthut Budi S. (Sekda Kabupaten Sampang), dan Joko Irianto (Sekda Kabupaten Trenggalek), yang berkesempatan memberikan motivasi kepada para peserta workshop.
Acara dilanjutkan dengan sharing session oleh Kepala Sub Bagian Perekonomian Kabupaten Pasuruan, Roselina. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendapatkan penghargaan oleh Menteri Koordinator Perekonomian sebagai pemda terbaik dalam menghimpun data calon debitur potensial. Roselina mengungkapkan, bahwa salah satu hal yang mendorong efektivitas dan tingginya progres penghimpunan data calon debitur KUR di Kabupeten Pasuruan adalah adanya sistem atau program yang dikembangkan bernama SATRIA EMAS (Strategi Layanan Ekonomi Masyarakat). Lebih kurang 13.500 an calon debitur telah diinput dalam aplikasi SIKP dengan didukung oleh sistem SATRIA EMAS ini. Disamping itu, lanjut Roselina, Pemkab Pasuruan membentuk Tim Koordinasi KUR dengan Surat Keputusan Bupati Pasuruan, dimana mewajibkan tim tersebut selalu melakukan koordinasi dan sinergi antara OPD terkait dan Bank Penyalur, juga adanya inovasi melibatkan penyuluh pertanian untuk sosialisasi KUR.
Puncak acara Workshop dan Bimtek diisi dengan paparan oleh Narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI), Ari Dekky. Terkait kebijakan KUR, Dekky mengungkapkan bahwa ada dua hal pokok terkait kebijakan yakni suku bunga dan agunan. Agunan tidak dipersyaratkan dalam penyaluran KUR oleh Bank dikarenakan kredit ini dijamin oleh penyelenggaran asuransi penjamin kerugian, sehingga Bank tidak diperkenankan meminta jaminan sebesar kredit yang disalurkan tersebut. Pada sisi suku bunga perlu dilakukan sosialisasi bahwa suku bunga KUR adalah suku bunga efektif dan relatif kecil dibandingkan dengan suku bunga kredit komersial selain KUR. Semua kredit program untuk UMKM oleh pemerintah saat ini bukan dalam rangka berkompetisi dengan kredit yang dilaksanakan oleh perbankan umum maupun bank perkreditan rakyat (BPR). Kredit Program diadakan untuk saling melengkapi. Penetapan suku bunga juga terus diupayakan dengan melihat program-program asli yang dimiliki oleh Bank-bank umum dan BPR pada umumnya agar tetap dapat berkembang secara sehat.
Dari Sisi teknis, Dekky menyebutkan bahwa SIKP merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk menjaring debitur secara efektif dengan menggunakan parameter Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mencegah pembiayaan yang ganda. SIKP juga berperan sebagai Eraly Warning System atau peringatan dini sehingga tidak dimungkinkan seorang debitur dari UMKM mendapatkan kredit program lain dengan skema yang berbeda. Pada kesempatan Workshop dan Bimtek ini dilaksanakan pula praktik untuk menghimpun dan tata cara upload calon debitur yang telah dipersiapkan masing-masing peserta undangan dari semua petugas pemda yang hadir dengan harapan agar tidak ada lagi muncul kesan adanya kesulitan dalam pelaksanaan input data pada SIKP.

Berita Populer