•   Selasa, 18 Februari 2020
Catatan Politik Tatang

Walikota Risma, tak Punya Political Will atasi Kemacetan

( words)
Catatan Politik Tatang Istiawan Wartawan Senior Surabaya Pagi


Surat Terbuka untuk Calon Walikota Surabaya, 2020-2025 (8)


“Zaman (kepemimpinan) Risma ini kan mana ada terobosan jaringan transportasi. Nek wes macet terus diapakno, dijarno ae? Oleh sebab itu, pengganti Risma mendatang harus punya visi dan misi mengurai kemacetan sekaligus membangun jaringan transportasi di Surabaya yang bakal menjadi kota Metropolis."


Pembaca yang Budiman,

Itu pandangan ekonom Dr. Tjuk Soekadi, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair Surabaya. Pengamatan Tjuk, yang kini juga dikenal sebagai budayawan Surabaya, ini menurut saya ada benarnya.

Saya merasakan lima tahun jelang berakhirnya jabatan walikota Risma Triharini, kemacetan sudah merambah ke semua jalur hampir seluruh kota Surabaya.

Padahal sebelum Risma, menduduki jabatan periode kedua tahun 2015 lalu, kemacetan bisa saya deteksi hanya pada jam pulang kantor mulai Jalan Gemblongan sampai Wonokromo, Jalan Biliton sampai Kertajaya Indah, Jl. Mayjen Sungkono hingga HR Muhammad.

Tapi sekarang, kemacetan nyaris terjadi dimana-mana. Dan tidak hanya terjadi pada saat sore pada jam pekerja pulang kantor.  Kepadatan kendaraan susah terasa sejak siang. Bahkan makin parah bila pada hari Jumat sampai Sabtu malam.

Ada apa dengan kebijakan walikota perempuan pertama di Surabaya ini? Secara manajemen perkotaan saya menilai Risma, sepertinya tak punya kebijakan mengatasi kemacetan lalulintas di kota Surabaya.

Political will walikota Risma mengatasi kepadatan sampai kemacetan, jujur saya nilai masih belum bahkan tidak dirasakan warga kota. Malahan warga yang terdiri pekerja, pebisnis, pejabat dan akademisi di kota Surabaya yang saya tanya semuanya merasakan kemacetan kendaraan di kota Surabaya, makin parah.

Padahal APBD Kota Surabaya sejak tahun 2010 sudah mencapai Rp 4,2 triliun dan kini tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya sudah meningkat menjadi Rp 9,5 triliun. Mengapa 20-30% dari anggaran tersebut tidak dialokasikan untuk mengurai kemacetan dimana-mana, termasuk membuat transportasi publik seperti minimal TransJakarta.

 

Pembaca yang Budiman,

Saya menilai tidak adanya political will atau kemauan politik dari Risma terhadap masalah kemacetan dan transportasi publik (massal), satu aspek untuk mengkritisi Pemkot Surabaya.

Bagi saya, yang biasa sering berpartisipasi mengkritik pemerintah menganggap political will adalah basis keyakinan saya atas nama partisipasi publik terhadap pemerintah.

Pemahaman saya, sekiranya publik yakin bahwa pemerintah kota Surabaya mempunyai political will terhadap problem kemacetan dan transportasi publik, saya sebagai salah satu warga kota akan memberi nilai bagus kepada pemerintah kota yang dipimpin Risma.

Menurut akal sehat saya, seorang walikotanya yang mempunyai political will adalah kepala daerah yang berorientasi kepada program kerakyatan.

PAD (pendapatan asli daerah ) kota Surabaya yang tahun 2010 sudah dikisaran Rp 4,2 miliar, sebenarnya, bisa digunakan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan di jalan-jalan utama. Paling tidak dengan menyediakan transportasi massal.

 

 

Dalam pandangan orang berlatarbelakang ilmu sosial seperti saya,  transportasi tak ubahnya arena walfare colonialism. Kota Surabaya seperti telah menjadi ‘’tumbal’’ bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

Sudut pandang saya, kekacauan sektor transportasi di Surabaya, era walikota Risma, disadari atau tidak, sudah merupakan implikasi kebijakan Pemkot Surabaya yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat banyak.

Mengamati perkembangan jumlah kendaraan dalam 10 tahun di Surabaya adalah fenomena sendiri. Artinya, kepentingan publik pengguna jalan akal sehat saya lebih urgent ketimbang menata tanaman dan bunga di taman-taman kota.

Meski saya tidak punya background sekolah tata kota atau transportasi, kurangnya jumlah transportasi publik di kota Surabaya, menggambarkan kurang pedulinya walikota Risma, terhadap kepentingan publik sekaligus lingkungan. Itulah teman-teman saya di bidang transportasi Jakarta mengatakan urusan kemacetan lalulintas di Jakarta tidak dapat diselesaikan secara teknis saja, seperti mengalokasikan anggaran untuk taman, pohon dan pot bunga di jalanan.

Sikap kritis saya mengatakan, walikota Risma, yang masih bersikukuh pada penghijauan dan pencitraan, sepertinya tidak paham terhadap pergeseran pola perilaku masyarakat kota di dunia tentang  angkutan massal, seperti bus way dan kereta api listrik. Keduanya adalah moda transportasi oleh masyarakat yang disukai kelas menengah ke atas juga.

Hasil wawancara saya dengan pengguna jasa transportasi publik di Jakarta, umumnya mengakui terbantu terkait pola mobilitas penduduk dan pola perilaku bertransportasi.

Sebaliknya, pejabat di dinas perhubungan Jakarta yang pernah saya temui mengakui bahwa  kebijakan (political will) penyelenggaraan transportasi publik artinya pemerintah kota membuat kebijakan untuk pengadaan transport. Baik dari yang bersifat teknis, sosiologis hingga politis. Misalnya pengadaan lahan, penataan ruang, modal, dan sebagainya.

 

Pembaca yang Budiman,

Apakah ‘’kerumitan’’ penyediaan transportasi publik seperti itu, hanya urusan pemerintah kota?. Menurut saya tidak semata. Masyarakat ikut terlibat. Paling tidak mengubah perilaku menggunakan mobil pribadi, tidak ingin berjalan kaki dan melepas gengsi berkendaraan umum.

Penyelenggaraan transportasi publik oleh Pemkot Surabaya,  akal sehat saya mengatakan ada manfaat terbesar bagi pengendara sekaligus bukan pengendara.

Manfaat bersama, pemerintah kota dan publik adalah penambahan dan pengelolaan transportasi publik akan sangat membantu mengurangi kemacetan jalan, polusi udara, serta konsumsi minyak dan energi.

Ini saya ungkapkan, karena pemahaman saya, kota adalah sebuah ciptaan yang bertujuan untuk memaksimalkan pertukaran (barang-barang, jasa, hubung-an persahabatan, pengetahuan dan gagasan), serta meminimalisasi perjalanan. Dalam hal ini, peran transportasi adalah untuk memaksimalkan kegiatan pertukaran.

Sebagai jurnalis berlatarbelakang ilmu sosial, saya ingin sampaikan ke walikota mendatang, jangan teruskan gaya walikota Risma seperti selama ini.

Anda dapat melakukan kajian tentang transportasi dari berbagai perspektif, yaitu dari lingkup pelayanan spasialnya. Termasuk  dasar bagi walikota dan staf-stafnya dalam membagi kewenangan pengaturan penyelenggaraan transportasi. Mengingat, transportasi kota hanya meliputi transportasi privat dan publik.

Sebagai walikota pengganti Risma, siapapun yang menjadi walikota, menurut akal sehat saya, Anda jangan Cuma memperhitungkan kerumitan persoalan transportasi publik yang kompleks. Tetapi Anda perlu lebih realistis menyerap variabel pertambahan jumlah penduduk yang akan terus meningkat, jumlah kendaraan bermotor yang bertambah melebihi kapasitas jalan, dan perilaku masyarakat yang masih mengabaikan peraturan berlalu lintas di jalan raya selain gengsi warga kota mengendarai mobil pribadi.

Satu yang pernah saya catat saat masih menjadi wartawan lapangan tahun 1980an mengikuti seminar perkotaan, bahwa sistem transportasi di kota merupakan elemen dasar infrastruktur yang berpengaruh pada pola pengembangan perkotaan.

Saya menilai tidak adanya peningkatan pengelolaan transportasi publik, bisa terjadi Risma tidak mau memahami masalah kemacetan dari tata kelola kota Surabaya yang bermanfaat untuk pemerintah dan masyarakat.

Ini yang menurut saya, walikota Risma, sepertinya tak punya political will atasi kemacetan lalulinta di kota Surabaya, kecuali keputusan politik penghijauan semata. Astaghfirullah  (tatangistiawan@gmail.com, bersambung)

Berita Populer