Walikota Risma, Bersih- bersih Sampah Selokan, Inikah Program Unggulannya…

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turun langsung memantau dan ikut membersihkan sampah yang menyumbat saluran air di Jalan Majapahit, Surabaya, Rabu (15/1/2020) malam lalu.
Ini akibat hujan lebat. Banjir membuat sejumlah ruas jalan di Surabaya tergenang air, termasuk Jaqlan Mojopahit dan Mayjen Sungkono.
Tercatat hujan deras disertai petir sejak sore Rabu lalu, telah membuat 32 titik di jalanan Surabaya banjir. Ketinggian banjir pun bervariasi, mulai 10 cm hingga 80 cm.
Banjir akibat hujan deras di Surabaya kali ini bisa dikurangi kurang lebih 2 jam . Air benar-benar surut dalam waktu tiga jam, karena Pemkot Surabaya memaksimalkan 59 rumah pompa yang ada.
"Iya 59 rumah pompa yang telah dibangun selama ini kita maksimalkan saat hujan deras turun," kata Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati kepada wartawan saat di ruang kerjanya, Kamis kemarin (16/1/2020).
Turun tangannya Risma membersihkan gorong-gorong di Jalan Mojopahit, Rabu malam itu benarkah ini program unggulannya, agar diliput oleh media sosial dan pers? Ataukah inikah bagian dari program pencitraannya membangun citra diri di publik?
Cambridge Dictionary mencatat salah satu makna pencitraan adalah: the reputation that a person, organization, product, etc. has, including the characteristics, appearance, etc. that they are known for.
Diantara kita ada yang tahu bahwa pencitraan adalah sebuah nilai dalam perpolitikan. Ketika seorang Walikota Risma, menunjukkan citranya di hadapan publik saat hujan seperti Zrabu malam lalu, warga kota Surabaya dapat menilai kepemimpinannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk membangun keakraban dengan warga kota.
Bukan hanya itu, tujuan pencitraan, bisa dipersepsikan sebagai bentuk keberpihakan dan keterlibatan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Risma, khususnya kepada warga kota yang di pinggiran dan perkampungan, bukan warga terdidik.
Ini yang menjadi pertanyaan besar. Benarkah politik kita masih berada hanya dalam ranah citra dan popularitas.
Aksi walikota Risma, yang bersih bersih gorong malam itu, bisakah dikatagorikan politik berbasis gagasan ke dalam arena politik praktis?
Elokkah aksi semacam ini dalam membuat gelaran demokrasi yang bermartabat?.
Apakah aksi bersih-bersih selokan atau mengatu lalulintas saat banjir yang dilakukan Risma, menjawab solusi persoalan banjir di Surabaya? Ataukah aksi Risma seperti ini bagian dari politik pencitraan demi memperoleh simati publik jelang Pilkada 2020.
Relevansi Pilkada 2020 mendatang dengan aksi Risma, terkait dengan isu-isu yang berkembang di masyarakat bahwa incumbent ingin mendorong kadernya di birokrasi Pemkot Surabaya, dicalonkan oleh DPP PDIP, bukan DPC PDIP Surabaya.
Dengan peristiwa atau aksi Risma seperti ini, bisakah dianggap pencitraan yang dilakukan bagian dari rekayasa yang dibangun dengan sadar, bersifat aktif dan konstruktif?.
Dari aksinya bisa dipersepsikan bagi seorang kepala daerah citra perlu dibangun. Artinya, katakana seorang kepala daerah yang bekerja dengan keras dan giat seperti walikota Risma, apabila tidak disampaikan ke publik, bisa jadi publik tidak akan mengetahui jerih payah yang telah dirintis oleh walikota perempuan pertama di Surabaya.
Aksi Risma, yang sudah dua kali menjadi walikota Surabaya seperti malam itu, apakah bisa dipersepsikan keingannya untuk melebarkan pengaruhnya membangun citra sedemikian rupa untuk calon walikota pilihannya kelak.
Bila ini benar, bisa diintepretasikan ada semacam rekayasa pencitraan. Dan bila benar, ini sangat berkaitan dengan simbol, publikasi kegiatan, diksi (jargon yang diulang-ulang), gestur tubuh dan kemampuan membangun viral Risma di publik.
Bila ini benar, warga kota yang kritis, bisa menggugat Risma. Mengingat, sebuah kebijakan dan program kepala daerah harus melalui lembaga DPRD yang didalamnya terdapat seluruh perwakilan partai-partai polotik.
Publik tahu bahwa di DPRD bukan hanya ada satu partai yang ‘’berkuasa’’ yaitu PDIP saja. Tapi gabungan perwakilan partai yang ditunjuk rakyat (warga kota) untuk menjadi wakilnya. Jadi, sebuah kebijakan dan program walikota Risma, sebelum diterapkan, harus diusulkan terlebih dahulu ke DPRD.
Usulan program Risma, bisa dikaji dampak positif dan minusnya. Apalagi masalah banjir, menyangkut anggaran.
Tak salah bila diantara warga kota Surabaya yang paham bahwa sebuah kebijakan dan program walikota Risma, terutama mengatasi banjir, tidak bisa ditangani ujuk-ujuk ada banjir, turun ke jalan bersih-bersih sampah dan selokan.
Praktik aksi seperti ini menggugah seolah walikota Risma, tidak memiliki perencanaan penanganan banjir secara terencana dan terpogram secara berkesinambungan.
Apalagi untuk urusan kebijakan dan program penanganan banjir, warga terdidik tahu, ini program bukan sepenuhnya dikeluarkan oleh walikota, tapi mesti melibatkan seluruh perwakilan partai yang duduk di DPRD.
Dan bagi warga terdidik juga memiliki kesadaran bahwa seorang kepala daerah seperti walikota Risma, merupakan sosok milik rakyat, bukan hanya salah satu partai meskipun partai tersebut pengusung kepala daerah tersebut.
Maka itu, menggunakan akal sehat masyarakat yang sudah memiliki pendidikan politik bisa menanggung malu saat menyaksikan di media sosial, seorang Walikota Risma yang katanya pro rakyat melakukan, pencitraan pribadi bersih-bersih selokan.
Pertanyaan besarnya, apakah kegiatan walikota Risma ikut bersih-bersih selokan di Jalan Mojopahit, pantas dianggap program unggulan walikota pertama di Surabaya?
Inikah yang layak disebut program unggulan Walikota atasi banjir di Surabaya?
Aktivitas Risma yang sering atur lalulintas, ikut semprot kebakaran dan bersih-bersih sampah selokan tengah kota sebagai sarana menunjukan kepeduliannya terhadap urusan banjir?
Atau bahkan sekedar pencitraannya ditengah gemuruhnya warga DKI melakukan demo dan gugatan class action kepada Gubernur Anies Baswedan. Selamat pagi Akal sehat. (tatangistiawan@gmail.com)