Walikota Neng Ita Keluarkan Kebijakan Moratorium Tenaga Honorer

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari menghimbau seluruh kepala sekolah (Kepsek) SD, SMP dan SMA di Kota Mojokerto untuk tak lagi melakukan rekrutmen tenaga kerja honorer. Himbauan ini disampaikan langsung Walikota Ning Ita saat penyerahan bantuan dan silaturrahmi dengan seluruh Kepsek SDN dan SMPN se Kota Mojokerto, Kamis (27/12/2018).

Usai memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada 210 siswa SD dan SMP yang tak mampu, Walikota menengaskan tahun 2019 ini Pemkot Mojokerto perlu melakukan evaluasi beban anggaran yang ada di APBD. Untuk itu ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Mojokerto untuk melakukan moratorium tenaga honorer.

"Sesudah saya teken kemarin, dan itu berlaku bagi seluruh lembaga yang berada dibawah naungan pemkot Mojokerto, termasuk pula berlaku bagi seluruh OPD," jelasnya.

Petinggi Pemkot itu mengatakan kebijakan moratorium tenaga honorer ini mutlak dilakukan untuk mengurangi beban APBD. Pasalnya, mulai tahun 2019 ini Pemkot Mojokerto hendak fokus kepada pembangunan infrastruktur.

"Masih banyak yang butuh kita kerjakan utamanya perbaikan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh kota. Ini agar pembangunan kita tidak tertinggal dengan daerah lain," ujarnya.

Walikota menambahkan moratorium tenaga honorer memang perlu dilakukan. Sebab, Pemkot perlu ruang untuk mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja tenaga honorer yang sudah ada.

"Kita ingin mengefektivkan jumlah tenaga honorer yang ada. Kesejahteraan mereka akan kita tingkatkan dan beban kerja mereka juga akan kita maksimalkan" pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, Amin Wachid menjelaskan jumlah Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang berada dibawah naungan Dinas Pendidikan saat ini mencapai 1300 orang. "Tenaga honorer ini tersebar di seluruh sekolah di Kota Mojokerto, baik sekolah negeri maupun swasta," terangnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Walikota Mojokerto, karena telah menyetujui peningkatan honor GTT PTT. "Kenaikan honor ini akan kita laksanakan mulai bulan Januari 2019. Untuk GTT PTT sekolah negeri naik dari Rp. 700 ribu/bulan menjadi Rp. 1,5 juta/bulan. Dan untuk sekolah swasta juga naik dari Rp. 700 ribu perbulan naik menjadi Rp. 1 juta perbulan," terangnya. dw