SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rawan dilakukan oleh bakal calon kepala daerah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didukung oleh petahana. Ini karena mahalnya biaya kampanye dan mahar politik jadi penyebabnya.
Namun APBD kalau dikelola dengan baik akan menyejahterakan masyarakat. Sebaliknya dana APBD seperti dana hibah dan bansos pun dapat disalahgunakan oleh calon yang didukung oleh petahana yang ingin mengikuti pilkada.
Baca Juga: KPU Kota Surabaya Mulai Seleksi Calon Anggota PPK dan PPS Pilkada 2024
Dan menjadi kewajiban kita bersama untuk mengingatkan satu sama lain. Kita meminta komitmen penuh dari walikota Surabaya agar tiga potensi itu tidak terjadi.
Tiga potensi itu meliputi ketidak netralan ASN, potensi peyalagunaan APBD untuk paslon tertentu dan Abuse of power (dorongan kekuasaan) baik oleh Wali Kota Surabaya hingga perangkat paling rendah.
Baca Juga: Pokemon Run 2024 Ramaikan kota di Surabaya
Jadi bila wali kota Risma bersikap negarawan, insya allah tiga potensi ini tidak mungkin terjadi. Tapi kalau sikap pertahana layaknya politisi, maka tiga potensi itu mungkin saja terjadi.
Dalam masalah ini saya telah memanggil Kabag Pemerintahan Surabaya. Tujuannya meminta komitmen netralitas ASN.
Baca Juga: Cegah Inflasi di Surabaya , BLT Rencana Dicairkan untuk Keluarga Miskin
Ini karena potensi penyalahgunaan APBD Surabaya telah disuarakan Partai Golkar sejak pengesahan APBD 2020. Jadi jauh-jauh hari sebelum Pilkada berlangsung, kita minta komitmen kepada walikota Risma agar uang bersumber dari pajak dan retribusi warga tidak disalagunakan untuk kampanye. Kami tidak ikhlas kalau dipakai jembatan kepentingan kontestasi. Selain itu potensi penyalagunaan wewenang (Abuse of power) sudah bukan rahasia umum. Karena dalam setiap helatan kegiatan Pilkada yang melibatkan petahana, sering potensi arus mobilisasi berokrasi dimanfaatkan. alq
Editor : Moch Ilham
