Wagub Emil Bantah Walikota Risma

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak

SURABAYA PAGI, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengeluhkan banyaknya pasien Covid-19 dari daerah lain yang memenuhi rumah sakit-rumah sakit di Kota Pahlawan. Bahkan, berdasarkan data yang dimilikinya, pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit Surabaya sebanyak 50 persen adalah warga luar Surabaya. Namun pernyataan Wali Kota Risma itu menjadi polemik di kalangan medis. Mereka menilai Wali Kota Surabaya yang akan mengakhiri masa jabatannya akhir September 2020, tidak mengerti etika kedokteran dan kesehatan dalam penanganan Covid-19 ini.

 Mulai dari Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, dr Joni Wahyuhadi Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur yang juga Dirut RSUD dr Soetomo, hingga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno yang dihubungi Surabaya Pagi, terpisah Selasa (12/5/2020).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak membantah pernyataan Risma mengenai banyaknya jumlah pasien rujukan dari luar Surabaya yang mengakibatkan pasien dari Surabaya itu sendiri tidak mendapat tempat di rumah sakit di Surabaya.

"Faktanya secara statistik tidak demikian. Bahwa data yang disampaikan adalah berdasarkan domisili. Jadi pasien ditetapkan berdasarkan domisilinya, bukan berdasarkan dimana pasien tersebut dirawat," ujar Emil saat disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Grahadi pada Senin (11/5/2020) malam.

Emil juga menjelaskan bahwa saat ini sudah ada 99 rumah sakit yang tersebar di Jawa Timur yang sudah bisa menangani pasien positif Covid-19. Artinya, sudah ada upaya dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit di luar Surabaya.

Emil mencontohkan bahwa penambahan kapasitas rawat dapat dilihat dari digunakannya Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya.  "Itu artinya ada upaya kolektif untuk meningkatkan kapasitas rawat untuk Covid-19 ini," kata Emil.

 

Etika Kedokteran

Sementara itu, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, dr Joni Wahyuhadi mengkritik pernyataan Wali Kota Risma. Ia menjelaskan, dalam penanganan pasien yang terkonfirmasi positif virus Covid-19 ini, sudah sesuai dengan etika di kedokteran.

"Kawan-kawan dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan Persi (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) sudah membuat pernyataan bahwa merawat pasien itu harus sesuai etika di kedokteran. Tidak boleh dibedakan berdasarkan ras, agama, suku dan kedaerahan, politik. Itu adalah etika kedokteran," ujar dr Joni Wahyuhadi saat dihubungi Surabaya Pagi, Selasa (12/5/2020) pagi kemarin.

Ia memberikan contoh jika misalnya ada pasien yang berasal dari luar wilayah Jawa Timur bahkan luar pulau. Misalnya dari Kalimantan ataupun Jawa Barat. Maka harus tetap dirawat sesuai dengan kode etik kedokteran yang ada.

"Jadi kalau misalkan Pemprov menetapkan rumah sakit khusus untuk Provinsi Jatim, jika ada orang Kalimantan, orang Jawa Tengah tidak boleh masuk itu tidak etis. Itu jelas tidak diperkenankan di dunia kedokteran. Sudah paham kan maksud saya? Coba dibuka etika kedokteran," kata dr Joni, menyindir.

Direktur RSUD dr Soetomo Surabaya ini pun juga memberikan contoh di RSUD dr Soetomo sendiri ada sekitar 92 pasien yang berasal dari Surabaya. “Saya tahu persis di RSUD dr Soetomo pasien kami sebanyak 92 orang berasal dari Surabaya. Jadi pengalaman kami di RSUD dr Soetomo 95 persen itu orang Surabaya. saya tidak tahu di rumah sakit lain apakah memang banyak rumah sakit yang rujukan dari luar ya, perlu diupdate datanya itu. Karena di RSUD dr Soetomo tidak berbicara seperti itu,” kata dr Joni.

Bahkan, dr Joni juga menjelaskan, sudah banyak RS rujukan yang sudah mampu menangani pasien Covid-19. Pasalnya, dalam menangani pasien Covid-19, hanya diperlukan dokter paru-paru, dokter bius, dokter anastesi, dokter penyakit dalam. Selain itu, juga membutuhkan ruang isolasi.  "Jadi ini bukan penyakit tumor otak yang harus ke Surabaya, Covid-19 ini bisa ditangani dokter paru-paru, dokter penyakit dalam, bahkan dokter umum (yang bisa menangani pasien) yang ringan dan sedang cukup dengan supervisi dokter paru paru,” tambahnya.

 

385 RS di Jatim

Terpisah, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur, Sutrisno, menyebut, bahwa prinsip kedokteran, baik itu dokter atau RS, yang menerima pasien yang dalam kondisi gawat, wajib mendapat pertolongan.  "Pada prinsipnya, pasien bisa mendatangi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit yang tersedia dimana saja. Apalagi jika kondisinya gawat, maka fasilitas kesehatan tersebut juga mempunyai kewajiban untuk menolong. Jadi saya yakin, semua RS dimanapun, pasti tidak menolak pasien, apalagi pasien Covid-19," ujar Sutrisno, saat dihubungi Surabaya Pagi, Selasa (12/5/2020).

Ketua IDI Jatim itu juga mengakui bahwa kondisi pasien Covid-19 di Surabaya sudah sangat overload. Namun dirinya juga menyebutkan ada kurang lebih 385 rumah sakit di Jawa Timur yang harus mampu merawat pasien Covid-19 tersebut berdasarkan levelnya masing-masing.

"Sejauh ini hanya 5% pasien yang levelnya berat saja yang harus dirujuk ke rumah sakit rujukan utama. 95% lainnya ini masih ringan dan sedang levelnya. Itu bisa dirawat di rumah sakit dimana saja. Tidak harus ke Surabaya atau Malang," jelas Sutrisno.

Sutrisno juga menyampaikan bahwa manajemen pengobatan Covid-19 semuanya sama saja di berbagai daerah. Jadi dirinya juga berpesan untuk pihak rumah sakit dan pasien agar tidak perlu merujuk ke rumah sakit rujukan utama jika kondisinya masih bisa ditangani oleh rumah sakit terdekat sesuai dengan domisilinya.

"Agar rumah sakit tidak overload dengan pasien Covid-19, masyarakat harus sadar untuk tetap melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kalau bisa tetap berada di rumah, jika harus keluar rumah harus pakai masker. Hindari kerumunan dan jaga kebersihan minimal dengan sering mencuci tangan," tutupnya. adt/byt/cr1/rm