Viral Poster ’Raja Jokowi’, Begini Komentar PDIP

Rabu, 14 Nov 2018 13:25 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto sedang menunggu pemilik ribuan alat peraga kampanye (APK) bergambar Jokowi seolah-olah sebagai raja dengan logo partai yang disebar di seluruh penjuru Jawa Tengah. Ribuan APK itu sudah dicopot oleh PDIP Jateng. "Kami tunggu penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini," kata Bambang Pacul, sapaan akrab Bambang Wuryanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 November 2018. Bambang mengaku menemukan pertama kali APK itu beberapa hari lalu. Ia pun sudah mengontak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Maruf, Tim Kampanye Daerah Jawa Tengah, dan DPP PDI Perjuangan. Mereka mengaku tak pernah memerintahkan pemasangan APK. Kemudian, ia menganalisis isi gambar di APK itu. Ada pertanyaan yang mengganjal mengapa gambar Jokowi dipasangi mahkota raja. Sementara itu tak ada di panduan resmi Ia juga mempertanyakan mengapa dilakukan jelang pemilu 2019. "Apabila dibiarkan, maka sama saja menganggap rakyat, PDIP, dan Jokowi sebagai orang bodoh. Sebab substansinya tak mencerdaskan. Hari ini era demokrasi. Semua jabatan publik didapatkan melalui election," jelas Anggota DPR itu. Lalu, ia menekankan dengan adanya poster Raja Jokowi ini sama saja melecehkan kecerdasan rakyat. "Pak Jokowi adalah juga presiden pilihan rakyat. Berarti ini berusaha melecehkan kecerdasan rakyat, PDIP, dan presiden. Ini melecehkan," kata Bambang Pacul. Bambang lalu membuat surat kepada struktural partai, caleg partai, dan Satgas NKRI. Isinya agar semua APK dibersihkan, diturunkan dengan baik-baik dan disimpan di kantor partai. Di dalam proses penurunan itu, lanjutnya, ternyata masih ada lokasi yang hendak dipasangi. Para pemasang inipun dicegah lalu ditanyai. "Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, di situ juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya," ujar Pacul. Dari para pemasang dan penelusuran lebih jauh, mereka dikomando dari Hotel Siliwangi, Semarang. Para pemasang mengaku mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi. Namun butuh uang untuk hidup. Perpemasangan, mereka dibayar Rp10 ribu, di luar APK yang sudah disediakan. "Dibayar Rp10 ribu perposter. Itu di luar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8.000 desa, berarti 80 ribu," kata Bambang Pacul. Informasi lainnya, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp150 ribu. Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu. Sopir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog. Sementara APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai. Menurut Pacul, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada. Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara soft. "Maka itu, pada tahap ini kami ingin berdiskusi. Ini kami turunkan, kalau mau ambil ya datang ke kantor PDIP Jateng. Kita ingin dialog supaya ketahuan siapa yang keliru. Supaya sekaligus ada proses pendidikan politik di sini," kata Bambang Pacul.

Editor : Redaksi

Tag :