SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial di Jombang, dalam sepekan telah mengundurkan diri.
Hal tersebut karena rumah penerima bantuan sosial dari pemerintah, di tempel stiker pada dinding rumah bagian depan.
Penempelan stiker tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Pada stiker tersebut tertera tulisan Keluarga Pra Sejahtera/Penerima Bantuan Sosial.
Disamping itu, juga tertera keterangan jenis bansos yang diterima KPM. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
**foto**
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, M. Saleh mengatakan, pelabelan sudah mulai dicanangkan Pemkab Jombang sejak Sabtu, (9/11/2019) yang lalu.
"Dalam waktu sepekan sejak penempelan stiker itu, sudah hampir 300 KPM yang mengundurkan diri dari kepesertaan bansos," katanya, saat dihubungi jurnalis, Minggu (17/11/2019).
Saleh mengungkapkan, beberapa wilayah setelah mendengar dan melihat bupati dan wabup melakukan penempelan stiker di rumah-rumah KPM, maka yang lain banyak yang mengundurkan diri.
"Jadi totalnya, sementara ini dalam kisaran 246 KPM lebih. Kegiatan pelabelan ini dianggarkan pemerintah sebesar Rp 100 juta, yang bersumber dari P-APBD TA 2019," ungkapnya.
Menurut penjelasan Saleh, penempelan stiker itu bertujuan untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data kemiskinan di kota santri.
"Data kemiskinan di Jombang mencapai 167 ribu kepala keluarga (KK). Sedangkan yang tercatat sebagai penerima bansos baru sebanyak 86.300," jelasnya.
Untuk itu, lanjut Saleh, hasil verval melalui pelabelan itu bisa menggraduasi KPM yang dianggap sudah mampu sesuai indikator yang telah ditentukan Kemensos.
"Itu nanti harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa melalui musdes (musyawarah desa, red) dalam mengusulkan dan mengganti KPM yang belum dapat bansos," ujarnya.
Saleh memaparkan, bahwa KPM di Jombang banyak yang menerima bansos PKH. Bahkan, ada KPM PKH yang sejak tahun 2007 hingga sekarang masih menerima.
"Khusus untuk KPM PKH, ini terget utama kita untuk melakukan graduasi. Dan nantinya bisa diganti dengan usulan-usulan baru dari pemerintah desa," pungkasnya.(suf)
