SURABAYAPAGI.COM, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan.
Sebelumnya ia menyatakan bahwa ada sebanyak 77,3 juta hektare (ha) atau 40,6 persen lahan di Indonesia pemanfaatannya masih tumpang tindih satu sama lain. Ini terjadi di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
Tumpang tindih status lahan tersebut mengganggu perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab ketidakpastian status lahan tersebut karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama.
"Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari.
Untuk itu, ia memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) gotong-royong menyelesaikan kompilasi seluruh peta tematik. Sejauh ini, pemerintah baru berhasil menggabungkan 84 peta tematik dari target 85 peta tematik.
"Tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan selesai pada Desember 2020," terang Jokowi.
Kompilasi ini merupakan bagian dari kebijakan satu peta (one map policy). Setelah seluruh peta tematik digabungkan, pemerintah akan fokus mengidentifikasi masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah.
"Makanya saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal," ucap Jokowi.
Dengan satu geoportal, sambung Jokowi, masing-masing K/L dan pemerintah daerah bisa memperoleh informasi dari satu basis data yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ini terwujud, diharapkan tak ada lagi perbedaan data antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
"Saya juga ingin mengingatkan kementerian dan lembaga, lalu pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan," tutur Jokowi.
Sebagai informasi, pemerintah resmi meluncurkan geoportal kebijakan satu peta pada akhir 2018 lalu. Jokowi saat itu menegaskan tak mau lagi mendengar masalah tumpang tindih yang menjadi biang kerok kendala pelaksanaan pembangunan di Indonesia.
Sebelumnya, setiap kementerian dan lembaga memiliki peta masing-masing. Hanya saja, peta tersebut tidak pernah diintegrasikan satu sama lain sehingga menghambat proses percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.JK05
