Tinjau Proyek Merr, Pemkot Targetkan Rampung Akhir Tahun

Kamis, 15 Nov 2018 08:43 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito meninjau proyek Merr di sungai perbatasan atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Rabu (14/11). Tiba di lokasi atau di ujung proyek Merr, Wali Kota Risma menjelaskan panjang lebar tentang proses Merr mulai awal hingga saat ini. Ia menjelaskan bahwa prosesnya itu tidak mudah karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan Merr itu. Menurut Risma, di sisi utara yang dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir tahun ini. Ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di ujung proyek Merr itu, karena menurut dia konstruksinya sangat mahal. Nanti saya juga akan evaluasi yang ini (ujung proyek Merr), karena konstruksinya sangat mahal, sayang duitnya. Itu di luar kontrak, tegasnya. Risma juga mengaku sengaja mengajak pihak KPK untuk meninjau langsung beberapa proyek di Surabaya. Sebetulnya, dia ingin mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya. Namun, karena keterbatasan waktu, akhirnya pada hari ini hanya dua yang akan ditinjau oleh KPK, yaitu proyek Merr dan Teluk Lamong. Kebetulan beliau ini kan Supervisi untuk Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, itu kan juga mengevaluasi Surabaya, makanya saya kemarin aja untuk meninjau proyek. Sebetulnya ingin semuanya, tapi karena waktunya gak ada, maka dipilih yang nututi saja, imbuhnya. Sementara itu, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito mengatakan pihaknya melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat, ASN, dan juga pencegahan korupsinya. Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi. Pertama, perlu ada komitmen dari pimpinan; kedua, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat; ketiga, harus didukung oleh birokrasi atau ASN yang berintegritas dan solid; keempat, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat; kelima, yang penting juga efisiensi belanja. Kalau kita lihat di Surabaya itu, banyak upaya untuk mengefisiensi belanja. Kalau kita lihat struktur APBD di daerah lain banyak yang tumpang tindih dan pemborosan, jadi Surabaya patut dicontoh, pungkasnya. Alq/dms

Editor : Redaksi

Tag :