SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Ada kabar yang mengejutkan bagi para jamaah calon umroh dan haji. Pasalnya, ada biaya tambahan rekam biometrik VFS Tasheel yang mencapai 10 dollar atau sekitar Rp 120 ribu.
Penerapan rekam biometrik VFS Tasheel bagi calon jamaah Umroh sejak 17 Desember 2018 kemarin menuai keluhan dan kritik dari penyelengara Umroh.
HM Ramli Saleh Direktur Utama Andalus Group mengeluhkan penerapan rekam biometrik ini karena merepotkan para jamaah Umroh. "Padahal mereka tamu Allah yang harus diberi kemudahan" keluhnya.
Contohnya, jamaah Andalus yang tersebar dari berbagai daerah kesulitan melakukan perekaman biometrik ini karena lokasi perekaman hanya di beberapa kota besar saja. "Bagaimana mungkin jamaah yang dari daerah harus ke kota besar dulu hanya untuk rekam biometrik itu" ujarnya.
Parahnya lagi deadline pelaksanaan aturan ini terlalu mepet sehingga jamaah yang sudah terjadwal berangkat Umroh Desember ini terpaksa repot dengan urusan biometrik.
Masih kata Direktur Utama Andalus Group itu juga mengkritik soal sosialisasi. Sosialisasinya juga sangat singkat sehingga sangat mengejutkan sekaligus menyulitkan travel untuk berkomunikasi dengan jamaah. "Konsumen kan jadi dirugikan karena mendadak harus repot urusan biometrik" katanya.
Dirinya mendesak agar Kedubes Saudi menunda penerapan perekaman biometrik VFS Tasheel sampai semua biro penyelenggara Umroh siap. Juga Kedubes Saudi wajib mengadakan lokasi rekam biometrik di tiap kota yang ada jamaah Umrohnya. Dengan begitu calon tamu Allah ini tidak dipaksa repot memenuhi panggilan Allah SWT untuk Umroh ke tanah suci.
Seharusnya saat ini di Indonesia kan sudah diberlakukan e KTP yang mempergunakan rekam sidik jari dan mata. Dari sini kan bisa dilakukan antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia.
Belum lagi jamah juga dibebankan progresif yang mencapai Rp 7 juta dan baru 2 tahun boleh ikut lagi. Biometrik ini juga ada batas waktunya yakni 6 bulan.
Sementara itu calon jamaah umroh Iwan (43), warga Semolowaru, Surabaya merasa sosialisasi terlalu mendadak, prosedurnya belum padat antar daerah tidak sinkron seperti yang dialami. Kebetulan pria yang tinggal di Semolowaru akan berangkat umroh dengan ibunya. Sedangkan ibunya sudah berumur 70 tahun dan tinggal di Banjarmasin.
"Sudah kena biaya tambahan, kita kehilangan waktu dan tenaga dan yang sensitif yakni soal uang yang harus kita keluarkan." terangnya.
Menurut pria bertubuh ramping ini menganggap bahwa ini kesalahan pemerintah, karena tak dicek terlebih dulu ke pemerintah Arab Saudi. "Ini merupakan kesalahan diplomasi pemerintah kita dengan pemerintah Arab Saudi," tegasnya sampai-sampai pemerintah Arab Saudi membebankan biaya biometrik ini kepada para calon jamaah umroh ataupun haji. nt
