SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Terkait ambrolnya plafon Puskesmas Kesamben, Jombang, Jawa Timur, mendapat respon dari Ketua DPRD Jombang. Diduga bangunan yang menelan anggaran sekitar Rp 3 miliar tersebut ada masalah.
Untuk itu, Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi mengatakan, bahwa pihaknya meminta aparat penegak hukum (APH) mapun inspektorat turun, terkait rusaknya puskesmas Kesamben yang baru saja dibangun.
"Pada intinya, semua bangunan yang ambrol menandakan semua perencanaan maupun dalam pelaksaanaannya ambruladul,” katanya, saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2020).
Masud menegaskan, untuk itu semua pihak, terutama inspektorat untuk menyelidiki bangunan tersebut, karena banyak kejanggalan dalam bangunan tersebut.
"Untuk proyek-proyek yang lain juga harus mendapat perhatian. Jadi tidak hanya bangunan di Puskesmas Kesamaben saja yang mendapat perhatian,” tegasnya.
**foto**
Masud mengungkapkan, selain Puskesmas Kesamben, menurutnya banyak proyek yang ambruladul. Diantaranya Puskesmas Mojowarno, Petrongan dan RSUD Ploso.
”Seperti Peterongan ini kalau hujan banjir. Dan amburadulnya beberapa proyek di Jombang karena kurang profesionalnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam melakukan tugasnya," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Masud, tidak ada kegetegasan dari PPK untuk mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan. Nah, karena ini masih dalam masa perawatan, PPK harus mendesak kontraktor untuk memperbaiki.
"Jadi titik-titik mana saja yang mengalami kerusakan. PPK harus tegas untuk mendesak agar kontraktor menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Masud beralasan, apabila tidak ada perbaikan maupun pengawasan, dikhawatirkan setelah digunakan bangunan akan rusak dan menimbulkan korban. "Itu kan malah sangat berbahaya jika sampai ada korban,” pungkasnya.(suf)
