SURABAYAPAGI.com - Pertemuan antara Komisi VII DPR RI dengan Direksi PT PLN (Persero) terkait padamnya listrik membahas tiga hal, salah satunya memastikan kompensasi ke pelanggan dapat terealisasi.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Maman Abdurrahman mengungkapkan tiga bahasan saat pertemuan dengan PLN tersebut adalah penyebab masalah, agenda investigasi menyeluruh, dan kompensasi ke masyarakat.
Dia menyatakan, Komisi VII mendorong PLN untuk menyiapkan kompensasi kepada masyarakat berdasarkan peraturan yang ada. Selain itu, Komisi VII juga ingin memastikan teknis kompensasi tersebut dapat berjalan dengan baik.
"Yang terpenting dua hal, PLN memastikan semuanya sudah hidup dan kompensasi juga sudah diputuskan. Namun, dari aspek pembenahan jangka panjang, Komisi VII akan melakukan pengawasan lebih lanjut," katanya, Selasa (6/7/2019).
Sementara itu, Sripeni mengatakan, dalam pertemuan tertutup itu dirinya bersama Komisi VII juga berdiskusi mengenai strategi mitigasi ke depan agar peristiwa serupa tak terulang.
"Siang ini tadi kami bersama direksi PLN yang lain, kami bertemu dengan Komisi VII DPR, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi pada hari Minggu 4 Agustus 2019 berkaitan pemadaman listrik di area Jawa Barat, Banten dan DKI. Kami juga diskusi panjang lebar apa penyebabnya, bagaimana langkah ke depan. Bagi Komisi VII bagaimana PLN memiliki strategi mitigasi antisipasi ke depan," katanya di DPR Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Soal penyebab, Sripeni bilang PLN sedang melakukan investigasi. Dia meminta waktu untuk mencari penyebabnya dan berjanji untuk memberi laporan secara rutin.
"Dan kami sampaikan kepada Komisi VII DPR bahwa kami mohon waktu untuk melakukan langkah assessment, atau investigasi dan kami sepakat untuk melaporkan hasil-hasil investigasi secara berkala kepada Komisi VII karena beliau wakil rakyat untuk ikut mengawasi, bagaimana proses investigasi lebih komprehensif agar hasilnya dipakai untuk melakukan langkah-hal improvement agar kejadian tidak berulang," ujarnya.
