Terbongkar, 26,8 Ribu Ton Garam Impor di Tanjung Perak

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 01 Feb 2018 04:09 WIB

Terbongkar, 26,8 Ribu Ton Garam Impor di Tanjung Perak

SURABAYAPAGI.com, Surabaya- Suasana hearing antara Komisi B DPRD Jatim dengan petani-petani garam menjadi sangat serius ketika salah satu peserta menerima informasi ada kapal bermuatan garam impor sedang bersandar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Komisi yang membidangi perekonomian itu langsung bergegas melakukan sidak ke lokasi bongkar muat di Dermaga Jamrud Utara Pelabuhan Tanjung Perak, Rabu (31/1/2018). Sidak yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Achmad Firdaus Febrianto ini dilakukan atas laporan dari petani garam di Jatim yang menyebut telah terjadi bongkar muat garam impor di pelabuhan peti kemas tersebut. Masuknya garam impor tersebut disebut mengakibatkan penurunan harga garam lokal mencapai 35 persen. Tak hanya dilakukan komisi B, sidak yang dilakukan siang hari ini juga menyertakan puluhan petani garam se-Jatim. Hasilnya, di lokasi anggota dewan menemukan aktivitas bongkar muat garam yang dilakukan dari kapal 'Nord Tokyo' yang merupakan garam dari Australia. Jumlah muatan garam Industri yang dibawa atas nama PT Mitra Tunggal Swakarsa mencapai 26,8 ribu ton. "Jadi memang garam impor telah turun di Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak. Kami juga sudah melihat fisik garamnya dan itu memang garam impor," ujar Firdaus di lokasi sidak tersebut. Pada dasarnya, pihaknya tak mempermasalahkan adanya impor garam. Namun, harus tetap meminta penjelasan pihak terkait bahwa kebijakan impor tersebut hanya untuk kebutuhan industri atau jangan-jangan juga untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. "Tapi jangan sampai kebijakan impor ini memengaruhi produksi maupun harga garam rakyat (lokal). Apalagi kalau impor ini berlebih dan akhirnya merembes (masuk ke pasar), sehingga mengganggu garam rakyat, tentunya ini yang tidak kami kehendaki," ujar Firdaus yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra ini. Atas adanya temuan tersebut, pihaknya akan memanggil pihak terkait, di antaranya PT Garam, serta perusahaan importir sebagai distributor. Tak berhenti di situ, pihaknya juga akan meminta konfirmasi jajaran dinas terkait, mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim dan Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim. Agus Maimun, Anggota Komisi B, pun menyayangkan adanya kesimpangsiuran data antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Menko Perekonomian menyebut kuota impor garam harus mencapai 3,7 juta ton per tahun, sedangkan Menteri KKP cukup dengan 2,1 juta ton. Padahal, jumlah kebutuhan garam nasional sebenarnya tak lebih dari 1,6 juta ton. Dengan rincian: 1,1 juta ton untuk garam konsumsi, sedangkan sisanya untuk garam industri. "Pemerintah tak memiliki akurasi data yang jelas terhadap kebutuhan garam nasional. Sehingga, dasar kebijakan pemerintah untuk impor garam pun dipertanyakan," jelas Ketua Fraksi PAN untuk DPRD Jatim ini. "Untuk impor 2,1 juta ton saja kami pertanyaan. Nah ini pemerintah malah minta impor 3,7 juta ton. Mau buat apa?," kata Agus. Ia pun meminta pemerintah untuk menunda terlebih dahulu distribusi garam tersebut. "Pihak terkait harus bisa menjelaskan terlebih dahulu, dari mana dan untuk apa garam ini diimpor," kata Agus. Di tempat yang sama, Koordinator Aliansi Petani Garam Jawa Timur, Ubaid, menjelaskan bahwa dampak masuknya garam impor tersebut membuat harga garam rakyat turun sekitar 35 persen. "Per kilonya, kami bisa menjual di harga Rp2.700, sekarang cuma Rp2000 saja akibat adanya informasi impor garam ini," kata Ubaid. Pemuda kelahiran Madura ini pun meminta pengawasan pemerintah agar garam industri tersebut tak masuk di pasaran. "Kami bukannya anti dengan garam impor. Namun, pemerintah kami minta untuk ikut mengawasi peredaran garam impor terutama untuk yang industri supaya tak masuk di sektor garam konsumsi," jelasnya. n rko

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU