SURABAYA PAGI, Lamongan - Inspektorat Kabupaten Lamongan menyebutkan pemeriksaan tahunan yang dilaksanakan selama ini telah mendapati 440 temuan. Meski demikian, jumlah itu jauh menurun dibanding kegiatan serupa di 2017 yang menghasilkan 851 temuan.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Agus Suyanto dalam Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) di Hall Biru Samudra Tanjung Kodok Beach and Resort (TKBR) Lamongan, Kamis (13/12).
Temuan tersebut seperti dijelaskan olehnya berasal dari hasil pemeriksaan wilayah pengawasan 49 perangkat daerah (PD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Termasuk pula pemeriksaan di 27 kecamatan, 27 UPT Dinas Pendidikan, 33 Puskesmas, dan 48 lembaga sekolah.
Temuan tersebut banyak pada aspek tugas pokok dan fungsi (tupoksi), pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang.
Sedangkan pemeriksaan tahunan pada 462 pemerintahan desa, dilakukan dengan mengambil 192 desa sebagai sampling. Hasilnya didapati 1.010 temuan yang jumlahnya juga turun dari tahun 2017 yang sebanyak 1.309 temuan.
Sebagai upaya peningkatan integritas pemerintahan, Agus menjelaskan tahun ini telah dilakukan pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lima PD. Yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), RSUD Ngimbang, Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Kedungpring.
Di tahun 2019 mendatang direncanakan akan dilakukan pencanangan pada unit pelayanan publik di 26 kecamatan, dan unit pelayanan 33 puskesmas).Terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Agus menjelaskan juga ada progress positif. Karena di tahun 2018 sudah tidak ada lagi PD dengan predikat B."Berdasarkan evaluasi hingga tribulan III tahun 2018, 43 PD mendapat nilai A, 22 PD mendapat nilai BB dan tidak ada PD dengan nilai B, ujarnya.
Berbagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan membawa Kabupaten Lamongan mendapat peringkat 4 secara nasional dalam indeks pencegahan korupsi. Dari pelaporan melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP), pencapaian Lamongan sebesar 84 persen.
Bupati Fadeli dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh PD atas pencapaian selama setahun ini. Dia juga meminta kedepannya harus lebih lagi.Tahun depan, semua PD harus mengetahui delapan aspek indeks pencegahan korupsi. Saya juga ingin agar di tiap PD harus monitor besar untuk menampilkan itu, agar diketahui mulai atasan hingga bawahan, pesan dia.
Selain itu, dia meminta dalam monitor itu juga ditampilakn profil Lamongan dan profil masing-masing PD serta aplikasi smart city. Sehingga setiap PD di Lamongan mengetahui dan paham dengan potensi daerah.
Sementara Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Jawa Timur Reswanda menyebut capaian Lamongan sebagai peringkat ke 4 se Indonesia dalam Indeks Pencegahan Korupsi menghebohkan. Karena Lamongan juga menjadi satu-satunya pemda di jawa Timur yang masuk 4 besar.Sehingga otomatis Indeks Pencegahan Korupsi Lamongan juga menjadi yang terbaik di Jawa Timur.
Menurutnya itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya komitmen dari pimpinan yang didukung secara penuh oleh PD.Keberhasilan pencegahan korupsi bukan pada banyaknya koruptor yang ditangkapi. Namun pada berapa banyak keberhasilan dalam mencegah akan dilakukannya tindak korupsi, kata dia.
Karena itulah KAD kata Rewanda hadir sebagai wadah dialog. Jika ada laporan yang masuk ke KAD, upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan mediasi.Namun jika mediasi tidak jalan dan terus menabrak aturan, maka upaya melalui bidang pencegahan KPK ini akan dipindah ke penindakan, ujarnya. jir
