Susi Berikan Kritikan Kepada Edhy Mengenai Rencana Ekspor Lobster

SURABAYAPAGI.COM,-Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggenjot ekspor RI diartikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dengan rencana mengekspor benih lobster, yang kini kerannya telah ditutup oleh Susi Pudjiastuti, eks Menteri KKP pada periode 2014-2019.

Menurut Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memperkirakan aliran dana penyelundupan benih lobster ke luar negeri setiap tahunnya mencapai hingga Rp300 miliar-Rp900 miliar.

Dalam hal ini negara seharusnya bisa memanfaatkan keuntungan tersebut. Artinya kalau saja aktivitas ekspor benih lobster dilegalkan lewat suatu kebijakan, pemerintah dapat menarik pajak dan bea keluar dari komoditas tersebut.

Kata Edhy dengan alasan lain banyak benih lobster yang belum mampu dibudidayakan. Padahal, jika tidak dibudidayakan, maka benih bisa mati sia-sia. Dan pada akhirnya hal ini tak bisa menjadi nilai tambah bagi nelayan, apa lagi untuk negara.

KKP di bawah kepemimpinan Edhy kini mewacanakan untuk membuka keran ekspor benih lobster. Dengan catatan, ekspor menggunakan sistem kuota. Edhy mencontohkan 50 persen dibudidayakan di dalam negeri, dan berapa persen digunakan untuk mencukupi kebutuhan pasar, dan sisanya dipergunakan untuk ekspor.

"Kalau ditanya sikap saya, saya maunya dibesarkan 100 persen di Indonesia. Karena itu potensi kita dan akan mendapat nilai tambah yang besar. Tetapi, ada masyarakat yang hidupnya bergantung mencari benih lobster itu, supaya dia bisa dapat uang, hidup," jelasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyambut hangat ide dari Edhy. Ia menilai ekspor lobster berukuran di bawah 200 gram bisa menambah nilai ekspor Indonesia sekaligus menekan perdagangan ilegal. "Daripada sekarang ini diselundupkan 80 persen, lebih bagus dikontrol," jelasnya.

Tapi sayang, niat Edhy dan Luhut menuai kecaman dari netizen, tidak cuma dari netizen, tetapi juga dari Susi. Susi menilai Edhy salah karena sejatinya ekspor lobster lebih menguntungkan ketimbang benihnya. "Benar kita harus ekspor bibitnya? Apa tidak lebih baik tunggu besar dan jual dengan harga lebih dari 30 kali?" keterangan yang terdapat pada akun Twitter-nya.

Tak sampai disitu, ia menyindir nilai jual lobster, bukan benih, bisa melampaui harga motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang sempat diselundupkan pejabat BUMN beberapa waktu lalu.

"1 backpack bibit lobster kurang lebih minimal 800 ekor, rupiahnya sama dengan dua Harley atau sama dengan 60 Brompton. Kalau bibit ini tidak diambil di laut dan jadi besar, nilainya jadi minimal 20 Harley atau sama dengan 600 Brompton. Tidak usah kasih makan, Tuhan yang pelihara, manusia bersabar, menjaga pengambilannya, Tuhan lipat gandakan," jelas Susi.

Tapi dari pendapat lainnya ekspor benih hanya memberikan keuntungan bagi negara yang berhasil melakukan budidaya lobster. Negara itu tentu akan mendapat nilai tambah. "Jadi, sekarang jual beli itu, nggak kita besarkan, ini gila," tambah Faisal.

Dalam hal ini, Heri memberi saran agar pemerintah lebihtegas dalam menetapkan kebijakan boleh atau tidaknya ekspor benih. Begitu pula dengan jangka waktu untuk memberi kepastian kepada semua pihak. Misalnya, membuka keran ekspor dalam lima tahun, kemudian mengurangi secara bertahap pada tahun berikutnya.

Atau, ia mengusulkan memberi kelonggaran ekspor lewat kuota. Ia mencontohkan, eksportir yang boleh mengirim ke negara tetangga hanya yang berhasil melakukan budidaya lobster. "Bila perlu, harus punya keterkaitan dengan industri," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengisyaratkan polemik ekspor benih lobster yang diusulkan Edhy, karena tersandera keinginan besar Jokowi untuk menggenjot ekspor, termasuk juga alasan memberi nilai tambah bagi hilirisasi.

Dengan alassan diatas, ia berpendapat tidak salah juga untuk memberikan alokasi ekspor, mengingat produksi benih lobster saat ini sedang tinggi. Di sisi lain, budidayanya belum maksimal. Tak heran selama ini angka penyelundupannya tinggi. "Penyelundupan benih lobster bahkan menjadi kedua tertinggi setelah narkoba," perjelas Yugi.

Harapan Yugi setelah membuka keran ekspor kepada pemerintah punya komitmen yang lebih serius untuk mengembangkan program budidaya dan menjamin anggaran budidaya. Selain itu, perlu ada komitmen yang bukan hanya datang dari Menteri KKP, tapi juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi hingga Presiden.

"Galakkan program pembesaran lobster dalam negeri, lakukan program tepat guna, pelajari program yang selama ini tidak tepat. Contoh, memberikan bantuan pada kelompok yang belum punya kemampuan dan lainnya, misal program kredit murah," paparnya.