Laporan: Alqomar
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya- Sebelas hari setelah pelantikan, Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya langsung melontarkan ide-ide yang belum pernah direalisasikan Walikota Tri Rismaharini. Jika selama ini era Risma banyak membangun infrastruktur jalan, namun sektor kesehatan yang banyak dikeluhkan warga belum sepenuhnya digarap optimal. Terlebih lagi saat ini masyarakat dibebani kabar kenaikan iuran BPJS hingga 100 persen.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya, Arief Fathoni mengungkapkan pelayanan kesehatan berupa fasilitas rumah sakit pemerintah sangat dibutuhkan di wilayah timur dan selatan. Ia menyebut banyak keluhan yang disampaikan konstituen yang didapat selama kampanye.
"Sampai saat ini belum ada rumah sakit pemerintah di wilayah Surabaya Selatan dan Timur. Masyarakat sangat membutuhkan," kata politisi yang juga mantan jurnalis ini, Kamis (5/9/2019).
Menurutnya, usulan pembangunan rumah sakit baru bagi warga Surabaya sangat relevan dan memungkinkan jika melihat kekuatan finansial Surabaya. Saat ini, keberadaan rumah sakit pemerintah hanya berada di wilayah Surabaya Barat (RS Bhakti Dharma Husada) dan Surabaya Pusat (RS Soewandhie).
"Kebutuhan infrastruktur adalah kesehatan, pendidikan, dan jalan. Saya melihat wilayah Surabaya Timur dan Selatan tidak ada rumah sakit pemerintah," kata politisi muda yang akrab disapa Toni ini.
Dengan begitu, pasien segera mendapatkan pelayanan. Khususnya mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah bisa dilayani rumah sakit pemerintah. "Memang sudah ada rumah sakit swasta, tapi biaya pengobatan masih cukup berat. Mahalnya biaya perawatan di rumah sakit swasta membuat warga memilih rumah sakit negeri," tegasnya.
Menurut ia, dengan kekuatan APBD yang dimiliki Surabaya, Toni yakin pembangunan satu rumah sakit baru dengan mudah terealisasi. Dia memperkirakan biaya pembangunan rumah sakit baru sekitar Rp 300 miliar.
"APBD Surabaya saat ini sudah mencapai Rp 9 triliun. Sangat dimungkinkan untuk membangun rumah sakit baru," katanya. n
