Surabaya akan Lockdown...!

Karena Pasien Corona di Surabaya Tertinggi di Jatim. Namun Kebijakan Walikota Risma yang Bakal Terapkan Isolasi Wilayah Dinilai Terburu-buru, dan Akan Timbulkan Masalah Baru. Kendaraan di Luar Plat L Terancam tak Bisa Masuk Surabaya

SURABAYA PAGI, Surabaya – Walikota Surabaya Tri Rismaharini membuat keputusan mengejutkan dalam menekan penyebaran virus corona (Covid-19). Ia bakal menerapkan karantina wilayah, menyusul Surabaya menjadi kota paling tinggi terjangkit virus mematikan itu. Dari 91 kasus positif Covid-19 di Jatim per Senin (30/3/2020), 41 orang diantaranya berada di Surabaya. Dengan karantina ini, maka kendaraan di luar plat L akan di-screening lebih dulu oleh Dinas Perhubungan, Polisi dan TNI di 19 pintu masuk Kota Surabaya. Kebijakan ini menuai polemik. Selain tak jauh beda dengan isolasi wilayah atau lockdown, juga bakal menimbulkan masalah baru.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat mengatakan, kebijakan ini diambil bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Screening akan dilakukan baik kepada kendaraan maupun masyarakat di 19 akses pintu masuk ke Kota Surabaya.
"Jadi intinya adalah kita sudah bersiap untuk melakukan karantina wilayah di Surabaya, karena meningkatnya penderita positif Covid-19 ini yang cukup memprihatinkan," sebut Irvan di Balai Kota Surabaya, Senin (30/3/2020).
Sembilan belas pintu masuk ke Kota Surabaya tersebut, yakni Stadion Gelora Bung Tomo (Pakal), Terminal Tambak Oso (Benowo), Dupak Rukun (Asemrowo), Kodikal (Pabean), Mayjen rumah pompa (Dukuh Pakis), Gunungsari (Jambangan), Kelurahan Kedurus (Karang Pilang), Masjid Agung (Kec. Gayungan) dan Jeruk (Lakarsantri).
Selain itu, screening juga dilakukan di Driyorejo, Benowo Terminal (Pakal), Tol Simo (Sukomanunggal), Mal City of Tomorrow (Dishub), MERR Gunung Anyar (Gunung Anyar), Suramadu (Kec. Kenjeran), Rungkut Menanggal (Gunung Anyar), Wiguna Gunung Anyar Tambak (Gunung Anyar), Margomulyo (Tandes) dan Pondok Chandra (Gunung Anyar).
Kendaraan yang Boleh Masuk
Menurut Irvan, di sembilan belas pintu masuk tersebut, hanya kendaraan-kendaraan yang dinilai urgen diperbolehkan masuk ke Kota Surabaya. Artinya, diperbolehkan bagi mereka yang memiliki kepentingan urusan dengan kebutuhan dasar. Seperti tenaga medis, tenaga pemerintahan, kendaraan yang mengangkut bahan pokok dan BBM, serta kendaraan yang mensuplai makanan.
“Jadi hanya plat L (Surabaya) nanti yang boleh masuk, atau mungkin kalau dia bukan plat L tapi dia punya KTP Surabaya. Dan untuk (driver - ojek) online juga kita batasi, kita lakukan seleksi ketat keperluannya apa,” katanya.
Namun begitu, Irvan menyebut, bagi kendaraan di luar plat L maupun masyarakat yang diperbolehkan masuk ke Kota Surabaya, tentunya juga harus dalam kondisi steril. Karena itu, pihaknya bersama jajaran kepolisian dan TNI melakukan screening di 19 pintu masuk Kota Surabaya. “Ini diharapkan nanti 24 jam dalam pengawasan untuk akses masuk ke Surabaya,” terangnya.
Irvan menambahkan sejak Jum’at (27/3) lalu, pihaknya bersama jajaran kepolisian dan TNI sudah melakukan sosialisasi dan sterilisasi di 19 akses masuk ke Surabaya. “Mulai hari Jum’at kemarin kita sudah lakukan sosialisasi dan pembatasan-pembatasan (barrier). Jadi kita sudah kurangi yang empat - tiga lajur, menjadi satu lajur. Nanti mungkin akan menjadi satu lajur saja, jika benar-benar urgent,” tandasnya.

**foto**

Disiapkan Bilik Sterilisasi
Di samping itu, Irvan menambahkan, di 19 pintu masuk ke Kota Surabaya itu, pihaknya juga menyiapkan posko dan bilik sterilisasi yang dijaga oleh petugas gabungan dari beberapa instansi terkait. Setiap kendaraan maupun masyarakat yang masuk akan dilakukan pemeriksaan atau screening.
Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febriadhitya Prajatara menambahkan, teknis penerapan karantina wilayah sedang dibahas bersama jajaran samping terkait. Kebijakan ini diambil sebagai salah satu langkah untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya.
“Informasi yang kami dapatkan itu, jadi Covid-19 ini bukan murni dari Surabaya, tapi memang dibawa dari luar. Nah, ini kan yang harus dicegah, harus diminimalisir agar tidak menyebar,” ujar Febriadhitya.
Tidak Ada Koordinasi
Anggota DPRD Kota Surabaya menyesalkan tindakan pemkot dalam penanganan virus corona yang dinilai tidak pernah berkordinasi dengan pihak legislatif. “Seharusnya, Pemkot Surabaya sebelum melakukan apapun, mereka berkoordinasi dengan dewan. Apalagi ini terkait penggunaan anggaran yang sangat besar,” ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz, Senin (30/3).
Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya menyebutkan mungkin Pemkot menganggap dewan tidak ada, atau mereka punya pedoman sendiri. Meski begitu, Mahfudz menyatakan setidaknya Pemkot memberikan informasi terkait penggunaan anggarannya.
“Bahkan ketika kita mengajak rapat beberapa kepala dinas mereka menyatakan tidak bisa dan sibuk. Padahal kami tidak mengajak tatap muka. Kita bisa manfaatkan teleconference atau masih banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk hal tersebut,” tegas Mahfudz.
Masalah Baru
Direktur Forum Pemerhati Kebijakan Publik Pemerintah Vinsensius Awey meminta Pemkot Surabaya tidak buru-buru menerapkan karantina wilayah jangan sampai menimbulkan masalah baru.
"Sebaiknya rencana itu biar matang dulu dibicarakan bersama semua pihak. Tunggu Juknis dan juklaknya ada baru disampaikan masyarakat," kata Awey yang juga mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini.
Sementara Ketua Komisi C dari Fraksi PDIP Baktiono berharap agar setiap kebijakan soal Corona satu komando. "Harus seiring sejalan dengan pusat," tandas Baktiono.
Untuk diketahui, dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan bahwa penerapan karantina wilayah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian harus diatur melalui PP.
Berdasar definisi dalam Bab I Pasal 1 ayat 10 UU itu, "Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi."
Sedang Lockdown sendiri artinya kuncian. Dikutip dari Cambridge, lockdown diartikan sebagai sebuah situasi dimana orang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan bebas karena kondisi darurat.
Reaksi Gubernur Khofifah
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga buka suara soal karantina wilayah seperti yang akan dilakukan Pemkot Surabaya. "Pemprov tidak menggunakan terminologi karantina wilayah," ujar Khofifah menjawab pertanyaan wartawan yang menjadi permintaan sebagian masyarakat untuk menerapkan karantina wilayah.
Khofifah menegaskan karantina wilayah menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti diatur UU 6 Tahun 2008. Dalam UU itu sebutkan ada 4 bagian, yakni Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Setelah melakukan video conference dengan Presiden Jokowi, Khofifah memilih untuk tidak menggunakan istilah karantina wilayah. Ia menunggu kebijakan presiden yang mengarah ke pembatasan sosial skala besar. "Kita tunggu Kepres atau Perpres saja. Bentuk pembatasan sosial pada skala besar tersebut seperti apa," terang Khofifah.

**foto**
Update Pasien Corona
Gubernur Khofifah juga mengupdate kasus corona di Jatim. Hingga Senin (30/3/2020) pukul 17.00 WIB, ada 91 pasien positif, 366 PDP, dan 5.812 ODP.
"Saya ingin menyampaikan update dinamika covid-19 di Jatim, bahwa terkonfirmasi ada tambahan 1 orang positif covid-19, sehingga total ada 91 pasien positif di Jatim," sebut Khofifah.
Tambahan 1 pasien positif corona berasal dari Situbondo. Khofifah menambahkan yang menggembirakan adalah ada 3 pasien yang dinyatakan sembuh dari positif corona. Ke-3 pasien telah terkonfirmasi pulang ke rumah masing-masing.
Darurat Sipil
Sementara itu, Presiden Joko Widodo berencana menerapkan kebijakan darurat sipil. Konsep itu dinilai perlu untuk mendisiplinkan social distancing pada warga. "Saya minta pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," tegas Jokowi di Istana Negara, Senin (30/3) kemarin.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung soal karantina wilayah. Menurut dia, kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. "Saya berharap seluruh menteri, memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama," tandas dia.
Karantina wilayah tak boleh sembarangan dilakukan. Jokowi ingin seluruh kebijakan dikalkulasi dampaknya di segala lini. "Semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada," tutur Jokowi.(alq/adt/byt/jk1)