•   Minggu, 5 April 2020
Otonomi Daerah

Sudah Sah, Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar Bahas Pemberhentian Samahudin Anwar

( words)
Suasana Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar


SURABAYAPAGI.com, Blitar - Walikota Blitar non aktif Muh Samanhudi Anwar diberhentikan sebagai Wali Kota Blitar. Pemberhentian Samanhudi secara tidak hormat itu tertuang dalam surat keputusan Mendagri Nomor 131.35-98 tahun 2020. Surat keputusan Mendagri itu ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian, pada 20 Januari 2020.

Surat keputusan ini terbit, menyusul petikan Putusan MA RI Nomor 2440 K/Pid.Sus/2019 tanggal 25 September 2019. Petikan putusan MA itu menyatakan Samanhudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Surat Keputusan Mendagri ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (3/1/2020).

"Dengan terbitnya surat keputusan ini, maka kami menggelar paripurna pemberhentian Wali Kota Blitar dan mengusulkan melalui Gubernur Jatim yang diteruskan ke Mendagri untuk segera mengangkat plt Wali Kota Blitar Pak Santoso untuk menjadi wali kota definitif," ungkap
Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim.

Syahrul Alim menambahkan, semua anggota DPRD Kota Blitar setuju dengan putusan ini. Karena hal itu kewenangan mutlak dari Kemendagri. Dewan sifatnya hanya membacakan surat keputusan, termasuk pengusulan Wakil Wali Kota Blitar menjadi Wali Kota Blitar.

"Kami tidak memprediksi pasti. Tapi kalau sesuai aturan usulan kami untuk segera mengangkat walikota definitif dalam 14 hari kerja harus sampai kepada Gubernur, kemudian Gubernur segera menyampaikan ke Kemendagri. Nah, turun dari sana sampai kapan kita tidak tahu," imbuhnya.

Sesuai aturan, imbuh Syahrul, karena masa jabatan Walikota Blitar tinggal 18 bulan, pihaknya tidak bisa mengusulkan Wakil Wali Kota yang akan mendampingi Santoso kecuali ada kebijakan dari Kemendagri. "Ya nanti jadi Wali Kota tanpa Wakil," tandasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Blitar, Santoso mengatakan, baru satu bulan ini mengetahui inkrah Walikota Blitar non aktif, Samanhudi Anwar. Sehingga pihaknya menunggu proses, baik dari Provinsi hingga Pusat.

"Semua proses harus dilalui, mulai dari Gubernur hingga Mendagri. Baru nanti akan turun SK pelantikan," kata Santoso.

Berita Populer