Sri Mulyani Tagih Komitmen Lapindo

Selasa, 16 Jul 2019 13:43 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Menteri Keuangan (menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan terus menagih komitmen PT Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya, untuk melunasi pembayaran utang kepada pemerintah. Jatuh tempo pembayaran pada 10 Juli 2019 telah disepakati. "Kami akan menghubungi dan terus berkomunikasi kepada PT Minarak, suratnya sudah disampaikan dan ditandatangani pemiliknya, itu sudah komitmen," ujar Sri. Total utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya kepada pemerintah tercatat sebesar Rp 773 miliar. Utang tersebut merupakan dana talangan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur lapindo. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, belum ada catatan pembayaran baru yang dilakukan oleh Lapindo. Dari total utang Rp 773 miliar, kedua perusahaan itu baru menyetor Rp 5 miliar. "Dalam catatan kami belum ada pembayaran baru. Kalau yang sudah dilakukan di September tahun lalu Rp 5 miliar," ujarnya. Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian, Kemenkeu terus mendorong Lapindo mensertifikasi tanah-tanah yang dibeli dari masyarakat. Sudah ada penyerahan sertifikat tanah terutama di daerah tanggul seluas kurang lebih 46 hektare (ha) kepada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Yang baru disertifikatkan 46 ha. Itu yang selesai sertifikat daerah tanggul, mereka sertifikatkan atas nama Minarak sekarang sudah dijaminkan," jelasnya. Namun, jaminan sertifikat tanah tersebut belum cukup untuk melunasi utang Lapindo. Kemenkeu akan menagih jaminan lain agar dana talangan itu segera dibayar lunas. Besaran bunga utang tetap 4,8 persen sesuai dengan perjanjian awal. Jika Lapindo gagal bayar maka denda utang akan diakumulasikan. "Bunga utang Lapindo tetap 4,8 persen sesuai perjanjian. Tapi ada denda kalau jatuh tempo dan tidak bayar. Selain bunga ada denda," tambah Isa. Sda/03

Editor : Redaksi

Tag :