SURABAYA PAGI, Surabaya - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Muhammad Amin memastikan akan mewaspadai segala praktik politik uang dalam Pilkada Serentak 2018. Momen pilkada serentak yang pelaksanaannya berdekatan dengan perayaan Idul Fitri 1439 H secara otomatis berpeluang besar dalam kaitan kampanye terlarang, baik berupa uang maupun barang.
Sesuai aturan barang kampanye yang diperbolehkan diberikan kepada masyarakat pemilih nilainya tidak lebih dari Rp25 ribu. Itu bisa berupa kaos, sarung, jilbab, payung maupun sembako, kata Amin.
Pada kesempatan yang sama, Amin juga mengimbau agar ibadah berzakat tahunan sebisa mungkin disalurkan lewat Badan Amil Zakat. Hal tersebut untuk menghindari tudingan money politic. "Sebab, jika orang tersebut public figur, rawan disangkakan oleh pihak-pihak tertentu menjadi relawan salah satu paslon," pungkasnya.
Di sisi lain, Kepala Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jatim Aang Kunaifi juga mengungkapkan bahwa skema pengawasan di Bulan Ramadhan pun telah memiliki beberapa formulasi khusus Seperti misalnya, untuk sumbangan ke masjid atau panti asuhan, kami akan benar-benar memonitor agar bahwa sumbangan yang diberikan benar-benar atas nama pribadi dan tidak menitipkan pesan-pesan politik. Ketika pemberian sumbangan pun akan dipastikan bahwa simbol partai politik atau bahan kampanye dari pasangan calon tidak terdapat disana, kata Aang, pada kesempatan terpisah.
Selain pengawasan terhadap sumbangan, Aang juga memastikan bahwa pemberian alat sholat kepada masyarakat selama kurun waktu tersebut juga tidak dijadikan ajang kampanye. Kami akan pastikan alat sholat yang diberikan tidak ada pesan kampanye maupun simbol parpol atau paslon, tegasnya.
Perlakuan yang sama pun kami lakukan untuk pemberian THR atau Tunjangan Hari Raya. Selain itu, khusus saat open house ketika lebaran, kami akan pastikan bahwa pada saat tersebut sama sekali tidak ada kegiatan kampanye, pungkas Aang.ifw
