Polemik Biaya Calon Walikota
Ikut kontestasi Pilwali Surabaya 2020, dipastikan membutuhkan dana besar. Namun berapa persisnya, setiap calon punya hitungan sendiri-sendiri. Ada yang menyebut cukup Rp 10 miliar, tapi ada juga yang mengungkap Rp 50-70 miliar. Mana yang paling realitis?
------------
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya -Terkait hal ini, bakal calon wali kota (Bacawali) Surabaya, M Sholeh mengaku heran dengan kabar yang menyebut biaya pemenangan pilkada bisa mencapai ratusan miliar. Menurut advokat yang maju via jalur independen ini, berdasarkan hitungannya, biaya politik untuk maju pilwali kurang lebih Rp10 miliar saja.
Jumlah tersebut, sambung M Sholeh, sudah cukup untuk membiayai operasional tim pemenangan selama masa kampanye. Menurut Sholeh yang maju dari jalur independent ini, dana tersebut mutlak dimanfaatkan untuk segala kebutuhan operasional dan bukan urusan politik uang. "Onok-onok ae Rp250 miliar. Rp10 miliar sudah cukup untuk operasional, seperti makan dan lain sebagainya," ungkap M Sholeh kepadaSurabaya Pagi, Minggu (15/12/2019).
Menurut M Sholeh, KPU sekarang melarang iklan di media massa. KPU, lanjut M Sholeh, menginginkan para calon untuk lebih banyak tatap muka sambil memaparkan visi dan misi mereka. Dengan begitu, biaya iklan di media massa bisa dieliminasi.
Oleh sebab itu, dia tidak ingin terjebak dalam biaya politik yang besar. Menurutnya, pemilih di Kota Surabaya merupakan pemilih rasional yang tidak akan tergoda dengan politik uang. Sebaliknya, pemilih bakal mempertimbangkan track record masing-masing kandidat. "Yang paling utama adalah modal sosial," papar advokat yang juga politikus Partai Gerindra.
Hal senada juga diungkapkan oleh bacalon lainnya yang juga seorang advokat, yaitu Hariyanto. Ketua DPC Peradi Surabaya yang maju Pilwali dengan mendaftar ke sejumlah partai ini menyebut, biaya ideal untuk mengikuti pesta demokrasi lima tahunan di Kota Pahlawan adalah Rp50 miliar. "Untuk kota sekelas Surabaya, saya kira biaya Rp50 miliar adalah wajar," ungkap Hariyanto yang dihubungi terpisah, kemarin.
Sekarang ini, lanjut Hariyanto, dirinya bersama tim pemenangan tengah bersiap diri untuk menggelar serangkaian agenda seperti survei danbranding (pencitraan). Bahkan, Hariyanto juga mengaku telah membentuk tim pemenangan di masing-masing kelurahan di 31 kecamatan di Kota Surabaya.
Sementara itu, salah satu bakal calon wali kota Surabaya Vinsensius Awey mengungkapkan, menurut hitungannya, biaya pemenangan Pilwali Surabaya 2020 berkisar di angka Rp50 miliar hingga Rp70 miliar. Menurut politisi Partai Nasdem ini, sebagian dari jumlah tersebut adalah Rp16 miliar, dihitung dari honor Rp200 ribu per saksi di masing-masing jumlah TPS yang sebanyak 8000 TPS.
"Sementara sisanya adalah biaya kampanye, sosialisasi diri untuk meningkatkan kapabilitas, dan biaya-biaya lainnya," cetus Awey yang telah mendaftar Pilwali melalui Partai Nasdem dan Gerindra ini.
Selain merogoh kocek pribadi, Awey mengaku telah menyiapkan rencana partisipasi publik dengan metode penggalangan dana. Walau demikiam, dia menegaskan bakal mengedepankan transparansi dalam pengelolaannya.
Di samping penggalangan dana, Awey juga berencana membuka saluran sumbangan sukarela via daring, seperti situs kampanye, email, media sosial, sampai SMS.
Walau demikian, besarnya biaya pemenangan ini menimbulkan isu tak sedap di kalangan masyarakat yang menyebut, ada pihak-pihak yang menunggangi calon tertentu dengan mengkover biaya pemenangan. Terkait hal ini, Awey menegaskan dirinya bakal menolak sumbangan dari korporasi maupun individu yang tidak punya dasar tujuan yang sesuai dengan visi dan misinya. Demi membuktikan ucapannya ini, Awey bakal secara konsisten melaporkan dana kampanye sebagai bagian dari akuntabilitas publik.
"Saya akan memakai sistem akuntabilitas supaya pemilih nanti bisa mengetahui dari mana saja sumbangan kampanye saya diperoleh," tegasnya. "Akuntabilitas ini penting untuk menunjukkan profil calon yang punya komitmen transparansi," pungkas mantan anggota DPRD Kota Surabaya ini.n
