SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Rencananya, Rabu (2/9/2020) siang pukul 14.00 wib hari ini, diagendakan oleh pengurus DPP PDIP, sebagai puncak pengumuman calon kepala daerah kota Surabaya. Pengumuman akan dilakukan secara terbuka untuk umum, dan dilakukan secara daring.
Sebelum ada rencana ini, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah teriak-teriak soal pengusaha hitam di Pilwali Surabaya. Ucapan Hasto ini, dilontarkan di depan Wali kota Surabaya Tri Rismaharini, Wakil Walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana dan Ketua-Ketua DPC PDI Perjuangan saat konsolidasi internal, Minggu (30/8/2020).
Baca Juga: Rahmad Muhajirin Hingga Ahmad Dhani Ramaikan Bursa Pilwali Surabaya 2024
“Tidak ada kami pengusaha pengusaha hitam yang karena pilkada ini menggunakan kekuatannya untuk mengubah kota Surabaya,” teriak Hasto dengan nada tinggi.
Menurutnya Kota Surabaya jangan sampai ditunggangi pengusaha hitam dalam kontestasi Pilwali 2020.
“Surabaya sudah bagus (nanti) tiba-tiba dibangun jalan tol tengah kota. Taman-taman digusur. Tiba-tiba sungai yang sudah bersih yang menjadi bagian ekosistem kehidupan, kemudian berubah menjadi limbah-limbah industry. Karena pengelolaan tata kota yang sembarangan,” sambung Hasto Kristiyanto.
Sekjen DPP PDIP ini menenggarai saat ini muncul lobi politik pengusaha-pengusaha hitam menjadi sponsor dalam kontestasi politik. “Kami tidak ingin seperti itu, Surabaya harus tetap dipimpin oleh orang kredibilitas,’’ pintanya.
Menggunakan akal sehat, Sekjen PDIP ini seperti sudah melakukan kampanye menuding ada pengusaha hitam akan cawe-cawe dalam perhelatan Pemilukada Serentak 9 Desember 2020.
Sayang Hasto, tidak menyebut nama pengusaha hitam yang diucapkannya. Secara akal sehat, tudingan ini sudah merupakan tebar isu. Mengingat, Sekjen DPP PDIP ini tidak menjelaskan kriteria pengusaha hitam di Surabaya. Termasuk nama-namanya.
Sejauh yang saya catat, selama Walikota Risma menjabat, ada pengusaha property yang membikin gaduh kota Surabaya. Ia adalah Henri J Gunawan, bos Pasar Turi Baru. Bos yang berseberangan dengan kongsi bisnisnya Turino Junaedy dan Totok Lusida serta para pedagang Pasar turi ini, sekarang sudah meninggal.
Apakah pengembang di wilayah Surabaya Timur yang konon menunggak PBB sebesar Rp 90 miliar, termasuk pengusaha hitam. Bahkan pembeli gedung cagar budaya yang diprotes oleh warga kota, juga masuk dalam katagori pengusaha hitam. Walahualam.
***
Dalam ilmu komunikasi, kampanye politik itu dikenal ada tiga yaitu kampanye positif (positive campaign), kampanye negatif (negative campaign), dan kampanye hitam (black campaign).
Praktisi komunikasi, tahu bahwa kampanye politik tak bisa dibatasi positif dan negative semata. Ada yang hitam.
Kali ini yang membuat akal sehat saya terperangah, pelontar pengusaha hitam justru partai politik incumbent. Pengalaman yang lalu-lalu, kampanye hitam acapkali dilakukan oleh non-incumbent.
Pertanyaan besarnya, ada apa yang terjadi di parpol pertahana? Padahal PDIP teah mengukur berkuasa di Surabaya selama 20 tahun. Apakah mereka tidak sadar, dengan pengalaman selama itu memiliki track record berteman, bermitra dan berkawan dengan berbacam pengusaha di Surabaya.
Berbeda bila lontaran itu diteriakkan oleh partai penantang. Secara akal sehat, partai penantang “layak” melakukan kampanye negatif. Maklum, konsepsinya harus merebut kekuasaan.
Akal sehat saya berpikir partai pertahana mestinya cukup kampanye positif berdasarkan data dan fakta. Incumbent dan partainya cukup menonjolkan sisi-sisi positif secara objektif. Maklum, substansi pemilukada pun bagian daripada menyejahterakan masyarakat.
Tetapi di pemilukada Surabaya, yang terjadi sebaliknya. Apakah Sekjen DPP PDIP tidak paham bahwa kampanye hitam acapkali mengabarkan sesuatu tentang lawan yang tidak berdasarkan fakta.
Bahasa santunnya, kampanye hitam adalah menyebut satu ucapan yang sebetulnya dia tidak begitu, apa dan siapa yang dimaksudkan pengusaha hitam. Akal sehat saya menyebut, black campaign semacam ini cenderung fitnah dan bisa dilaporkan secara pidana.
Baca Juga: Jokowi Dituding Lebihi Soeharto
Pertanyaan besarnya, apakah teriakan Sekjen DPP PDIP semacam itu upaya yang telah didesain secara sengaja. Terutama untuk merusak atau mempertanyakan reputasi kompetitornya dalam pemilukada 2020 ini. Siapa lagi yang dituding bila bukan cawali Irjen (Purn) Machfud Arifin, mantan Kapolda Jatim yang sukses membawa pasangan Jokowi-Makruf, menang mutlak dalam Pilpres 2019 di Jawa Timur.
Apakah Sekjen DPP PDIP ini tidak menyadari upaya destruktif semacam itu bagian dari propaganda negatif?. Apakah Hasto Kristiyanto, tidak memperhitungkan dampak teriakannya bisa menyinggung individu, kelompok, partai politik lain yang menjadi target kampanye hitamnya?
Mungkinkah politisi sekelas Sekjen DPP PDIP ini tidak memiliki kesadaran politik bahwa kampanye dapat membuat penurunan kepercayaan atau kredibilitas seseorang dan atau partai politik kompetitornya?.
Pengalaman yang saya catat, kampanye hitam acapkali dilakukan dengan penyebaran informasi yang berbasis data palsu, hoaks, dan desas-desus tanpa fakta.
***
Akal sehat sehat saya berkata bahwa semua politisi tahu bahwa partai politik ada untuk melaksanakan suatu tugas penting di dalam pemerintahan. Dalam bahasa konstitusinyam suatu partai politik bersama masyarakat bertugas melakukan kontrol pemerintahan. Termasuk menciptakan kebijakan yang baik sesuai kepentingan mereka atau kelompok yang mendukung mereka.
Selain mengorganisir dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu.
Nah, teriakan Sekjen DPP PDIP yang menyebut ada pengusaha hitam bermain dalam pilkada serentak di Surabaya 2020 ini, apakah bagian dari membujuk pemilih untuk tidak mencoblos cawali kompetitor yang diusung DPP PDIP?
Publik yang memiliki kesadaran berpolitik, pasti mengkaitkan teriakan Sekjen DPP PDIP itu dengan tujuan mencalonkan orangnya untuk tetap menduduki jabatan publik di kota Surabaya, penerus Tri Rismaharini.
Baca Juga: Hasto: Pelaporan Ganjar ke KPK Bentuk Intimidasi, PDIP Semakin Diintimidasi, Semakin Kami Melawan
Apakah kampanye hitam semacam ini bagian dari cara Hasto melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada warga kota Surabaya?
Dengan teriakannya semacam itu, warga kota Surabaya harus diperlakukan tidak hanya sebagai subyek tetapi sekaligus juga sebagai obyek?.
Akal sehat saya berkata, dengan membiarkan kampanye hitam, warga kota Surabaya (sebagian) bisa tidak tumbuh menjadi semakin dewasa dan terdidik dalam berpolitik dan berdemokrasi.
Menggunakan akal sehat, politisi sekelas Sekjen DPP PDIP, yang adalah partai besar mesti bisa memisahkan isu apa yang dia mesti sampaikan dan isu apa yang tidak. Apalagi saat itu, belum saatnya musim kampanye.
Sebaliknya, akal sehat saya bertanya, apakah teriakan isu itu dianggap sebagai konten pernyataan yang strategis dan substantial, karena tidak ada gagasan membangun kota Surabaya 2020-2024?
Padahal, Ketua Umum DPP Megawati sering mengatakan bahwa masyarakat sekarang lebih membutuhkan pendidikan politik ketimbang isu-isu hitam?
Maka itu, akal sehat saya bertanya dengan meneriakan isu yang tidak terverifikasi semacam itu berguna untuk memajukan iklim demokrasi sebagai pondasi pemerintahan yang bertanggung jawab.?
Akal sehat saya khawatir, setelah teriakan Sekjen DPP PDIP ini akan muncul fenomena lapor melapor. Walahualam. Mari kita lihat perkembangannya. ([email protected]).
Editor : Moch Ilham
