Home / Pilpres 2019 : Kantor KPU Ditutup Pembatas Beton. Sedang Bawaslu

Sejak Semalam, Pengaman Jakarta Diperluas

author surabayapagi.com

- Pewarta

Selasa, 21 Mei 2019 08:38 WIB

Sejak Semalam,  Pengaman Jakarta Diperluas

Jaka Sutrisna, Erick K Kontributor Surabaya Pagi di Jakarta Perkembangan hari ke hari situasi kota Jakarta, meski tidak tegang, aparat gabungan TNI-Polri telah memperluas titik-titik pengamanan. Pengawasan mulai Istana, gedung DPR, KPU, Bawaslu, mall- mall sampai pasar tradisional. Pengamanan dilakukan 50 ribu personel gabungan. Personel ini disiapkan untuk melakukan pengamanan pada tanggal 22 Mei. Pasukan itu terdiri dari TNI, Polri dan personel Pemda. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo, Polisi akan menindak tegas pihak-pihak yang mengacaukan kegiatan satu hari menjelang pengumunan KPU 22 Mei 2019 "Kita sudah (siapkan pengamanan) dengan TNI ya, kita sudah komunikasi terus di sana. Ya memang ada kegiatan yang kita amankan, kalau ada pelanggaran ya kita tindak," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan di Monas, Jakarta Pusat, kemarin. Bermacam Kesatuan Personil TNI-AD yang diterjunkan puluhan ribu dari berbagai macam kesatuan TNI AD. "Jumlahnya untuk Jakarta sendiri kita 16.882 (personel). Jumlah ini gabungan dari Kodam Jaya, Kostrad, Kopassus, dan dari Kodam Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujar Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, saat pemeriksaan pasukan di Balai Komando, Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (20/5/2019). Andika tidak memerinci persebaran titik lokasi para personelnya pada 22 Mei. Namun, yang jelas, dia mengaku sudah menempatkan personelnya di lokasi vital, seperti KPU dan Istana Negara. "Jadi kita memang sudah di-floating insert dibeberapa titik. Saya tidak ingin jelaskan secara detail, tapi yang penting-penting, seperti KPU, kemudian Bawaslu, kemudian Istana," ucapnya. Pergolakan Lapangan Selain itu, Andika mengatakan pihaknya sudah menghitung kekuatan dengan instansi lain dalam mengantisipasi pergolakan di lapangan. Pelibatan personelnya pun melihat kondisi yang terjadi di lapangan. "Tapi yang jelas kami sudah digelar, di beberapa titik, dengan perhitungan, sama-sama perhitungan dari pihak Polri, pihak Mabes TNI sebagai pengguna juga sudah menghitung dalam rangka mengantisipasi. Nah, soal teknis gelarnya apakah kita di belakang atau sejajar atau bagaimana, saya yakin itu akan ditentukan apabila memang situasi nanti membutuhkan," jelasnya. Marinir dan Pasukan Khusus TNI-AU Dalam pelaksanaan di lapangan, para personel akan dikomandoi oleh Pangdam Jaya dan pimpinan kesatuan lainnya. Dia pun mengatakan personel di luar TNI AD juga dilibatkan dalam pengamanan Ibu Kota pada 22 Mei. "Jadi pengguna itu adalah Panglima TNI, kemudian pelaksana ini kotama-kotama (komando utama) operasi. Seperti Kodam, kemudian Kostrad, Kopassus, dan di luar Angkatan Darat juga ada, seperti pertama operasional yang lainnya, seperti misalnya dari Pasukan Khas Angkatan Udara dan Marinir," imbuhnya. Penggiringan Opini Bawaslu telah menolak laporan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, atas dugaan kecurangan pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) . Ini karena tak didukung dengan cukup bukti ajuan BPN. TKN Joko Widodo-Maruf Amin mengatakan keputusan itu jadi bukti kecurangan TSM hanya penggiringan opini publik. "Adanya putusan Bawaslu tersebut menunjukkan bahwa data adanya kecurangan secara TSM hanyalah penggiringan opini publik belaka," kata anggota TKN Jokowi-Maruf, Achmad Baidowo (Awiek) kepada wartawan, Senin (20/5/2019). Menurut Awiek, laporan kecurangan TSM itu merupakan cara BPN menjaga hubungan emosional dengan para pendukung Prabowo-Sandi. Padahal, kata dia, selama ini proses Pilpres 2019 berlangsung baik-baik saja. "Kalau kami menilainya hanyalah upaya teman-teman BPN untuk menjaga hubungan emosional dengan pendukungnya agar tidak luntur. Padahal rekapitulasi berjenjang sudah selesai dan di nasional tinggal 4 provinsi lagi. Dan lancar-lancar saja," ujar politikus PPP itu. Ia pun memuji Bawaslu yang dinilai telah melakukan tugas dengan baik dan benar. Menurut Awiek, laporan kecurangan TSM tidak cukup hanya dengan menyertakan tautan berita media daring (online). "Kalau hanya klipingan media tidak bisa dijadikan alat bukti, karena itu bukan lagi data primer, tapi sudah data sekunder. Selanjutnya putusan Bawaslu harus dihormati apalagi sidang dilakukan secara terbuka dan transparan," kata Awiek. KPU Ditutup Beton Sementara, hingga Senin malam, Jalanan di depan kantor KPU ditutup dengan pembatas beton. Di dalam kantor, rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 tinggal menyisakan dua provinsi. Pantauan di depan kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019) pukul 20.30 WIB, polisi dan petugas Dinas Perhubungan DKI menutup arus lalu lintas ke arah kantor KPU. Penutupan jalan dimulai persis di perempatan Jalan Imam Bonjol-Jl Taman Suropati-Jalan HR Rasuna Said-Jalan HOS Cokroaminoto. Belasan personel polisi tampak berjaga-jaga. Personel Dishub DKI memasang beton pembatas jalan (MCB) di tengah jalan Jalan Imam Bonjol. Praktis, tak ada lagi kendaraan yang bisa melintas. Di lajur jalan arah sebaliknya juga sepi. Adapun arus kendaraan di perempatan Jalan HOS Cokroaminoto menuju Jalan HR Rasuna Said maupun sebaliknya terpantau lancar. Personel polisi tampak mengatur lalu lintas. Indikasi Teror JAD Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat tidak turun ke jalan untuk menjadi massa aksi pada 22 Mei nanti lantaran ada indikasi teror yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun. Kami tidak ingin ini terjadi (serangan) di kerumunan massa, ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Mabes Polri. Tapi, lanjut Iqbal, pihaknya tidak boleh meremehkan kelompok terduga teroris karena jajarannya tidak bisa meyakinkan apakah kelompok tersebut sudah selesai merencanakan aksi atau tidak. Karena itulah prinsip Densus 88 menjejaki tanpa henti kelompok ini dengan cara preventive strike. Semua jaringan mereka tidak bisa lepas (pantau) sedikitpun. Ini akan membahayakan masyarakat Indonesia, jelas Iqbal. Para pelaku menganggap demokrasi ialah paham yang tidak sejalan dengan mereka. "Kelompok ini akan memanfaatkan momentum pesta demokrasi, karena bagi mereka demokrasi adalah paham yang tak sealiran dengan mereka, sambung Iqbal. Polri juga meminta koordinator lapangan aksi 22 Mei harus bertanggung jawab atas keberadaan massa yang hendak berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penetapan hasil rekapitulasi pemilu. Setiap koordinator lapangan harus bertanggung jawab terhadap massa. Bila terjadi kerisuhan, jangan lepas tanggung jawab, ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Senin (20/5/2019). n

Editor : Redaksi

Tag :

BERITA TERBARU