•   Senin, 30 Maret 2020
Otonomi Daerah

Secara Bertahap, Pemerintah Hapus Tenaga Honorer

( words)
Kepala BKDPP Pemerintah Kabupaten Jombang, Senen. (SP/M. Yusuf)


SURABAYAPAGI.COM, Jombang - Dalam lima tahun kedepan, secara bertahap tenaga honorer di lingkup pemerintahan dari pusat hingga daerah akan dihapus. Hal itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Namun hal ini menjadi kekhawatiran bagi kalangan tenaga honorer. Meskipun pemerintah mendorong para tenaga honorer untuk mendaftar pada perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bagaimana nasibnya jika tidak lulus.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) Pemerintah Kabupaten Jombang, Senen mengatakan, bahwa pihaknya berkeyakinan jika penghapusan tenaga honorer dibarengi dengan sebuah kebijakan.

"Tentu saja tidak lantas membuat honorer yang tidak lulus tes otomatis menganggur. Saya kira tidak mungkin pemerintah membiarkan begitu saja. Pasti nanti ada formula penyelesaiannya," katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/01/2020).

Senen menjelaskan, formula penyelesaian yang dimaksud yakni penyelesaian dimana honorer yang mengikuti tes CPNS maupun PPPK dinyatakan tidak lulus. Namun pedoman penyelesaianya menunggu pemerintah pusat.

"Hal itu untuk menentukan bagaimana nanti untuk mereka (honorer, red) yang tidak lulus tes, baik CPNS maupun PPPK," jelasnya.

Senen mengungkapkan, jumlah honorer yang tersisa sebanyak 3.855 orang. Yang terbanyak berada di bidang pendidikan (guru, red), yaitu sebanyak 3.330 orang. Baik PTT maupun GTT.

"Sedang sisanya 525 orang, berasal dari gabungan beberapa satker, termasuk kesehatan, ditambah staf di kantor pemerintah daerah..Sebenarnya (honorer, red) sangat dibutuhkan. Terutama untuk guru," ungkapnya.

Menurut Senen, rata-rata tiap tahunnya ada lebih dari 400 PNS yang pensiun. "Makanya, dalam hitungan saya sepanjang 9 tahun terakhir pada periode 2011-2018 kekurangan 3.662 pegawai," pungkasnya. (suf)

Berita Populer