Sebut Laporan soal Uighur Fitnah, China Beri Kecaman

Kamis, 19 Des 2019 09:41 WIB

SURABAYAPAGI.COM, - Pihak Republik Rakyat China (RRC) menepis tudingan bahwa mereka membayar ormas Islam agar tidak mengkritik soal kondisi muslim Uighur di Xinjiang. RRC menyatakan konstitusi negara mereka memberi jaminan kebebasan agama dan kesetaraaan tiap warga negara. "Laporan itu sengaja menyampaikan penafsiran keliru terhadap kontak dan aktivitas normal antara Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia dengan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, MUI, serta berbagai kalangan lainnya di Indonesia. Kami menyatakan kecaman keras dan penolakan tegas terhadap laporan tersebut," bunyi pernyataan kedubes China melalui situs resminya pada Kamis (19/12). Dia mengatakan pemerintah RRC menjamin hak dasar dan untuk berkembang 25 juta warga Xinjiang dari berbagai etnik. Namun dalam kurun 1990-2016 terjadi ribuan kasus kekerasan dan terorisme di Xinjiang. Kasus tersebut melibatkan serangan bahkan pembunuhan terhadap banyak warga tidak berdosa, termasuk warga Muslim Uighur dan pemuka agama. Sehingga Pemerintah Daerah Otonom Xinjiang mengambil serangkaian tindakan hukum untuk memberantas kekerasan, terorisme, dan melakukan program deradikalisasi. RRC mengklaim langkah tersebut berhasil. Namun, melalui rilisnya lagi pada Februari lalu, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia itu membantah bahwa pemerintah China telah menahan jutaan etnis Uighur di sejumlah kamp penahanan di Xinjiang. Muhammadiyah, NU, dan MUI membantah seluruh tudinganWSJitu. China juga mengatakan undangan mengunjungi Xinjiang adalah hal lumrah. Beijing menuturkan pemerintah Tiongkok telah mengundang lebih dari seribu pejabat pemerintahan asing, organisasi internasional, awak media, ormas agama, dan akademisi dari lebih 70 negara, termasuk Indonesia, ke Xinjiang sejak akhir 2018.

Editor : Redaksi

Tag :