•   Rabu, 22 Januari 2020
Peristiwa Politik

SBY Belum Clear, Demokrat Ditinggal

( words)
Surokhim Abdussalam


ANALISIS

------------
Presiden Jokowi diketahui secara maraton memanggil puluhan tokoh ke Istana Kepresidenan untuk melengkapi posisi dalam kabinetnya mendatang. Dari serentetan tokoh yang memenuhi panggilan presiden, terdapat kalangan profesional dan partai politik. Hanya saja, khusus dari parpol, tidak tampak ada wakil dari PAN dan Demokrat.

Terkait hal ini, pengamat politik asal Universitas Trunojoyo Madura Surokhim Abdussalam menilai, Presiden Jokowi sudah mempunyai hitung-hitungan sendiri dalam mengarungi masa kepemimpinannya lima tahun mendatang, termasuk tidak mengajak PAN dan Demokrat.

Untuk diketahui, PAN dan Demokrat adalah dua partai yang paling getol mendekati Presiden Jokowi pasca-Pemilu 2019 lalu. Ketika itu, banyak kalangan yang menduga, kedua parpol tersebut menjajaki potensi koalisi. Namun, rupanya hal itu bertepuk sebelah tangan.

"Posisi PAN dan Demokrat ini tidak seksi untuk 2024 mendatang," cetus Surokhim kepada Surabaya Pagi, Selasa (22/10). "Kecuali PAN, Pak SBY dari Partai Demokrat masih punya masalah yang belum selesai dengan Ketum PDIP Megawati."

Selain itu, Presiden Jokowi juga memperhitungkan faktor oposisi. Kalau semua masuk koalisi pemerintahan, maka jalannya kekuasaan bakal tidak seimbang. "Setelah Gerindra masuk, otomatis koalisi pemerintah semakin gemuk. Jadi, PAN dan Demokrat, bersama PKS, sebaiknya memang berada di luar pemerintahan," tutur Surokhim.

Walau begitu, tiga partai tersebut dinilai tidak punya daya tawar yang kuat sebagai oposisi. Apalagi, PAN dan Demokrat tidak punya tradisi oposisi. "Jadi, mereka ini boleh dibilang oposisi yang dikondisikan, atau orang Jawa bilang dipangku," tutur Surokhim.

Meski begitu, komposisi para calon menteri yang dipanggil presiden menurut Surokhim masih seimbang antara tokoh profesional dengan parpol. Hal tersebut menunjukkan kalau kepentingan parpol masih menjadi pertimbangan dalam kekuasaan. n

"Saya berharap jumlah menteri dari kalangan profesional lebih banyak dari kalangan parpol. Tetapi bagaimanapun, presiden punya hak prerogatif untuk menentukan pembantunya," ungkap Surokhim. n

Berita Populer