Salimah Hadi Gantikan Badrut Tamam di DPRD Jatim

SURABAYAPAGI.com, Surabaya – DPRD Provinsi Jawa Timur melantik satu anggota dewan pergantian antar waktu (PAW) Salimah Hadi menggantikan Badrut Tamam Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Senin (22/10). Badrut terpilih menjadi Bupati Pamekasan di Pilkada 27 Juli lalu.
Dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar yang didampingi dua wakil ketua lainnya yakni Kusnadi dan Soenarjo ini tampak dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan sejumlah kepala dinas di jajaran Pemerintahan Provinsi Jatim.
Dalam pidatonya, Achmad Iskandar mengatakan kalau PAW ini dilakukan sudah melalui mekanisme dan aturan yang benar melalui surat Gubernur Jawa Timur. “Atas dasar tersebut Mendagri menerbitkan keputusan tentang pengangkatan anggota DPRD Jatim,” jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jatim Ahmad Jailani menjelaskan salinan keputusan Mendagri tentang pengangkatan PAW anggota DPRD Jatim. Yakni menetapkan Salimah Hadi sebagai PAW anggota DPRD Jatim periode 2014 – 2019. “Selanjutnya isi SK tersebut, pengucapan sumpah atau janji dilakukan paling lama 60 hari sejak keputusan menteri itu diterima. Kemudian, akan berlaku sejak pengambilan sumpah atau janji. Jika terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya,” katanya saat membacakan isi SK Mendagri.
Setelah dibacakan SK Mendagri oleh Sekwan DPRD Jatim, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan janji atau sumpah oleh Wakil Ketua DPRD Jatim Soenarjo kepada Salimah Hadi, yang disaksikan Gubernur Seoekarwo dan peserta rapat paripurna istimewa.
Pengambilan dan pembacaan sumpah atau janji dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Jatim, Soenarjo. "Dalam menjalankan tugas nantinya harus mengingat sumpah dan janji yang diucapkan. Serta menjalankan janji-janji kampanye yang dahulu pernah diucapkan. Dan sumpah tersebut adalah janji kepada Tuhan Yang Maha Esa,” jelasnya.
Soenarjo mengimbau dengan sudah dilantiknya menjadi anggota DPRD Jawa Timur semoga bisa menjalankan amanah sebagai wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat. “Sebagai wakil rakyat harus bersikap aspiratif dalam membuat dan menjalankan peraturan daerah dalam mementingkan kepentingan masyarakat, serta bersikap professional,” tegasnya. rko