Saat Pengusaha Menilai Jokowi dan Prabowo soal Ekonomi

Rabu, 21 Nov 2018 15:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani menilai dua calon presiden (capres) RI yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto terutama soal pemikiran di bidang ekonomi. Shinta menyebutkan, pemikiran kedua capres tersebut terutama di bidang ekonomi tentunya untuk kebaikan banyak pihak. "Kalau perbandingan, dua - duanya (capres cawapres) ya pasti untuk kebaikan, kita tahu. Maka saya tadi sebutkan, ekonomi yang inklusif, itu sudah pasti. Bahwa kita mau tumbuh lebih besar tentu, harus ada inklusivitas aspeknya. Ini yang akan menjadi prioritas buat tiap kandidat, kata Shinta saat ditemui dalam acara Indonesia Economic Forum bertajuk Connecting Indonesia a New Five Year Agenda, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (21/11/2018). Acara tersebut juga dihadiri oleh Capres RI nomor urut 02, Prabowo Subianto. Namun sayangnya, kata Shinta, sejauh ini kedua pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) belum ada yang mengelaborasi terkait inklusivitas ekonomi tersebut. "Dari visi misi, itu belum pernah elaborasi. Belum pernah ada perdebatan," ujar dia. Saat ini, Shinta menilai kampanye belum benar-benar menyentuh substansi yang sesungguhnya. Di satu pihak, petahanan menjalankan kebijakan yang ada. Di lain pihak, oposisi baru sebatas mengomentari kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan saat ini. "Kampanye belum jalan ke substansi. Kalau pak Joko Widodo (Jokowi) beliau memang presiden, melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala negara. Mungkin perdebatan antar kandidat belum kelihatan, selain memang oposisi memberikan tanggapan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak benar, ujar dia. Shinta mengungkapkan, sebenarnya kebijakan pemerintah saat ini sudah banyak yang bagus, tapi pada kenyataannya di lapangan masih belum seperti yang diharapkan. "Tapi masalahnya implementasi nya di lapangan belum jalan. Dari regulasi, perizinan. Tadinya pusat dan daerah mau diintegrasikan, misal lewat OSS. Belum jalan. Masih banyak tumpang tindih sekarang antara pusat dan daerah. Policy jelas, kenyataannya tidak jalan di lapangan, ujar dia.

Editor : Redaksi

Tag :