Risma, Kampanyekan Eri Gunakan Direct Mail

Salah satu warga Bronggalan Sawah, Yanti Mala, menunjukkan direct mail dari Bu Risma. SP/alqomar

 

Pengamat dan Warga Kota Kecewa, Wali kota Ambigu. Satu Pihak Ajak Selamatkan kota Surabaya, Kini Ajak Warga Kota Pilih Eri-Armuji, sehingga Bikin Perpecahan antar Warga Kota Sekaligus Ciptakan Warga Kota Makin panas

 

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Ketidaknetralan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Pilwali Surabaya terlihat nyata. Sikapnya ambigu. Satu pihak minta selamatkan Surabaya. Pihak lain pecah belah warga kota dengan membuat promosi direct mail memilih paslon 01, Eri-Armuji. Padahal peserta Pilkada 2020 ada dua paslon yaitu MA-Mujiaman. Sikap ambigu Risma ini tidak hanya menciderai proses demokrasi yang sedang berlangsung, ternyata juga ‘melukai’ beberapa warga Surabaya yang mengingingkan perubahan. Setelah muncul baliho-baliho paslon nomor 01 memasang wajah Tri Rismaharini sebagai Wali Kota Surabaya. Terbaru, wali kota dua periode ini justru mengedarkan direct mail kepada warga Surabaya. Direct mail wali kota Risma itu berisi ajakan untuk warga tidak golput dan memilih paslon 01, Eri Cahyadi – Armuji.

 

Dari direct mail yang diterima Surabaya Pagi, berisi ajakan Risma untuk mencoblos Eri-Armuji dikemas dalam surat ajakan datang ke TPS. Selain selembar ajakan untuk mendukung Eri yang berkop foto Risma, dalam amplop coklat yang berstempel Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya juga berisi pamflet Paslon nomor 01.

Yanti Mala, warga Bronggalan Sawah Surabaya yang menerima surat itu, kecewa dengan sikap wali kota Surabaya Risma. Menurutnya, tindakan Risma itu sikap mendua (ambigu) dan ini menciderai demokrasi, sekaligus juga melukai hati warga surabaya. Alhasil, Yanti Mala pun langsung melaporkan ke Bawaslu Kota Surabaya. 

"Sudahlah bu Risma, Covid-19 di Surabaya trennya mulai naik. Apalagi ini menjelang masa akhir jabatan, jangan terlalu berambisi dengan jabatan dan kekuasaan. Warga kota ngerti sepak terjang Anda. Kalau masih mau dihargai warga kota, harusnya bu Risma fokus mengakhiri masa jabatan dengan menuntaskan berbagai persoalan di Surabaya. Agar husnul khotimah. Bukan malah sibuk untuk memenuhi ambisinya mendapatkan kembali kekuasaan dengan pilihannya.  Bisa-bisa setelah ini Bu Risma kena skandal hukum. Sebagai perempuan saya kaget bu Risma seperti itu. Saya kecewa," katanya di sela-sela laporan ke Bawaslu, Rabu (2/12/2020).

Menurut Yanti, surat direct mail itu ada unsur paksaan kepada warga Surabaya untuk memilih paslon 01. “Surat itu mengandung unsur paksaan, harusnya bu Risma membiarkan warganya memilih sesuai keinginannya. Apalagi sebagai wali kota Surabaya, harusnya menegakkan netralitas. Agar jajaran di bawahnya patuh pada aturan. Bukan malah mengabaikan netralitas yang harusnya dijunjung tinggi kepala daerah. Tolong lah bu, ciptakan demokrasi yang jujur, bersih dan indah, bukan malah dicederai dengan upaya-upaya yang menyalahi aturan," tegasnya.

Yanti menerangkan, Risma sebagai Wali kota Surabaya diduga melanggar undang-undang nomor 10 tahun 2016 dan undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang pemiliuan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, dan atau bupati dan wakil bupati.

"Juga diduga melanggar undang-undang PKPU nomor 4 tahun 2020 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, dan atau bupati dan wakil bupati," terangnya.

Tidak hanya itu, Risma juga diduga melanggar undang-undang pilkada pasal 71 ayat 1, 2, dan 3. Juga menabrak PKPU nomor 4 tahun 2017 pasal 24 ayat 3, pasal 29 ayat 3 dan pasal 33.

"Pada prinsipnya, kepala daerah yang berkaitan dengan jabatannya dilarang melakukan tindakan-tindakan atau kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," tegasnya.

Yanti juga melampirkan beberapa bukti dalam laporannya. Diantaranya, "Surat bu Risma untuk Warga Surabaya", foto persiapan pembagian surat, dan rekaman wawancara yang mengirimkan surat.

 

Kader Jumantik Kecewa

Hal senada juga diungkapkan, Eny Widyawati, warga di Kapasari Pedukuhan, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto. Kader Jumantik, Posyandu ini juga mendapatkan ”Surat Bu Risma untuk Warga Surabaya”.

”Pada awalnya saya senang, bangga, karena sebagai kader mendapatkan surat dari wali kota,” kata Eny. ”Namun, saya kecewa setelah membuka surat, karena isinya kampanye,” lanjut Eny.

Menurut Eny, dia sangat hormat pada Bu Risma. Puas dengan kepemimpinan wali kota perempuan pertama di Surabaya itu. Karena itu, dia mau bergabung menjadi kader posyandu, bumantik, maupun PAUD.

”Tapi saya tidak mau didoktrin untuk memilih salah satu paslon seperti ini. Biarkan saya dan seluruh warga Surabaya menentukan pilihan sesuai hati nurani. Saya merindukan Bu Risma yang menjadi wali kota dan mengayomi seluruh warga Surabaya, bukan wali kota salah satu paslon,” tegasnya.

 

Terlihat Panik

Sementara, atas beredarnya direct mail alias surat liar dari Risma tersebut, direspon oleh Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz. Mahfudz mengaku tak habis pikir, seorang Risma yang sering diidolakan dan dielu-elukan warga malah membuat sesuatu yang tak masuk akal.

Menurutnya, manuver politik Risma ini sebagai bentuk kepanikannya. "Risma semakin panik. Segala hal dilakukannya. Surat tersebut benar-benar memperlihatkan kepanikan Risma," kata Mahfudz, Rabu (2/12/2020).

Menurut Mahfudz, jika pemimpin itu sudah bekerja dengan benar, maka seharusnya tak takut siapapun yang akan menggantikannya. Sebab, sistem yang dibangun dengan sendirinya akan berjalan sesuai keinginan warga Surabaya dan berdasarkan aturan daerah yang berlaku, alias sudah auto-pilot.

Mahfudz menilai, Risma bertingkah seperti menghalalkan segala cara untuk mempertahankan oligarkinya jika Eri-Armuji terpilih. "Ada yang dia ingin pertahankan mati-matian, entah apa itu," katanya.

 

Tak Ajarkan Taat Hukum

Terlepas dari hasrat atau keuntungan pribadi diri Risma, Mahfudz lebih menilai bahwa Risma sebagai pucuk pimpinan tertinggi Surabaya tak mengajarkan taat hukum dan aturan bagi warga kota.

Baginya, Risma dengan status orang dekat petinggi negara seenak-enaknya menabrak aturan yang berlaku terkait kewajiban netralitas kepala daerah dalam suatu pemilihan, baik presiden, bupati/wali kota.

"Itu culasnya walikota saat ini. Dia sering melanggar aturan. Utamanya masalah izin cuti kampanye. Setahu saya, ia tidak izin cuti kampanye ke Gubernur Jatim. Ia tidak pernah izin cuti untuk kampanye. Dia sudah tidak peduli walaupun menabrak undang-undang demi sesuatu yang tak mau kehilangan," katanya.

 

Risma Tidak Bijak

Terpisah, Umar Sholahudin, dosen FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya juga memberi tanggapan direct mail beramplop coklat itu dikirimkan ke segenap warga Surabaya yang dikirimkan melalui kurir. Bentuknya sangat mirip dengan surat resmi dari pemkot. Lengkap dengan stempel bertinta ungu dipojok kiri atas.

”Dalam situasi yang semakin menghangat seperti ini, warga butuh wali kota yang mengayomi semua. Justru yang terjadi malah sebaliknya, Bu Risma berkirim surat yang isinya kampanye. Ini saya rasa tidak bijak, malah membuat situasi di tengah masyarakat panas,” kata Umar Sholahudin, dosen Fisip, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Rabu (2/12/2020).

Masyarakat Surabaya saat ini sudah terbagi. Ada yang pro paslon 01 Eri Cahyadi-Armuji, ada pula yang mantab memilih paslon 02 Machfud Arifin-Mujiaman. Surat itu akan membuat kristalisasi suka dan tidak suka di tengah masyarakat semakin mengeras.

”Surat itu kesannya pemaksaan kepada yang sudah mantab akan memilih Machfud-Mujiaman, digiring untuk memilih Eri-Armuji. Saya khawatir, surat itu akan menimbulkan gesekan di tengah masyarakat,” jelas Umar.

Dalam kontestasi pilkada atau pemilihan di Indonesia, Umar baru sekali ini menemukan kejadian seorang wali kota aktif berkirim surat keseluruh warganya untuk memilih salah satu paslon.

”Ini pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Demokrasi Surabaya bisa mati kalau penguasa melakukan hal seperti ini,” kecam Umar.

 

Klaim Jemput Kemenangan

Sedangkan, Achmad Hidayat, Juru bicara Tim Pemenangan Paslon Eri-Armuji, membenarkan surat Bu Risma untuk warga Surabaya yang dikirimkan ke seluruh warga Surabaya. Menurutnya, surat itu untuk menjemput kemenangan.

"Surat dari Bu Risma dikirimkan ke warga Surabaya, yang mengajak kita semua menjemput kemenangan. Menjemput masa depan bersama yang lebih baik, di tangan Eri Cahyadi-Armuji, paslon yang teruji, memiliki kompetensi dan amanah. Bu Risma mengajak masyarakat datang ke TPS-TPS, dan tidak golput!," kata Achmad Hidayat, Rabu (2/12/2020).

Achmad mengklaim, surat tersebut sejatinya ditulis Risma dari permintaan warga. "Saking cintanya kepada Bu Risma, warga ingin mendapat kenang-kenangan berupa surat, ajakan menyukseskan pilkada melalui surat dari Bu Risma. Akhirnya beliau menulis surat tersebut," jelas Achmad. alq/byt/cr3/rmc