Sebelumnya Merengek-rengek ke Gubernur Khofifah, M

Risma Dirasani Tamu Khofifah

Riko Abdiono - Solehan Arif,
Tim Wartawan Surabaya Pagi.
Di tengah hiruk pikuk dan keseriusan serah terima jabatan (Sertijab) sekaligus pidato visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim periode 2019-2024, Khofifah Indar Parawansa – Emil Dardak di DPRD Jawa Timur, ada pejabat yang memilih tidak hadir. Diantaranya, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini. Ini ironis, padahal Tri Rismaharini sempat merengek-rengek kepada Khofifah agar Pemkot Surabaya bisa mengelola lagi SMA-SMK.
------
Ketidakhadiran Gus Ipul dan Tri Rismaharini itu menjadi rasan-rasan diantara para undangan yang lain. Karena, momentum acara kemarin adalah awal dari penyampaian progress kerja Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak. Apalagi ada penyampain visi misi yang nantinya harus singkrong dengan gubernur-wagub sebelumnya, serta singkron dengan kondisi daerah kabupaten/kota. Termasuk kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur.
“Walikota Surabaya diwakili Wawali Wisnu Sakti, Bu Risma tidak ada konfirmasi untuk hadir,” ujar pejabat protokoler di DPRD Jatim yang menolak namanya disebut itu, kemarin.
Salah satu pejabat daerah yang hadir juga mempertanyakan ketidakhadiran Gus Ipul maupun Walikota Surabaya. Bahkan ada kepala daerah yang menduga apakah Walikota Tri Rismaharini tidak sejalan dengan prinsip kerja Gubernur Khofifah. “Karena dengan Gubernur sebelumnya, kan sampean tahu sendiri mas, kurang klop,” ujar pejabat ini.
Sementara itu, dari pantauan Surabaya Pagi, hampir semua bupati dan walikota hadir dalam mendengarkan pidato visi misi Gubernur. Mereka duduk di sisi kiri sidang paripurna. Sebagian diantaranya adalah Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Sampang Slamet Djunaedi, Bupati Jombang Munjidah Wahab, Bupati Bangkalan Ra Latif dan lain lain.
Sebelumnya, Tri Rismaharini atau yang akrab disapa Risma ini menginginkan kewenangan pengelolaan SMA/ SMK kembali dikelola Pemkot Surabaya.
Risma menyampaikan keinginannya itu, saat bertemu, Khofifah Indar Parawansa, di sebuah restoran di Surabaya, Minggu (10/2/2019).
Risma menyebut, sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, dirinya mengaku telah menempuh banyak upaya, agar sekolah bisa tetap gratis. Bahkan, ia sudah melakukan konsultasi hingga ke Kemendagri. Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri, disebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.
Karena itulah, Risma menemui Khofifah dan berharap gubernur perempuan pertama Jatim ini menyetujui permintaan pemindahan pengelolaan SMA/SMK untuk diserahkan ke Pemkot Surabaya.
Harapan Bupati
Sementara itu, Bupati Lumajang dalam kesempatan tersebut langsung menaruh harapan besar kepada Khofifah dan Emil. Setelah mengetahui visi misi yang disampaikan gubernur baru itu. “Kami dengan telah dilantiknya bu Khofifah dan Emil, ingin pemprov Jatim terkonsolidasi hingga kemudian pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota sesuai dengan karakter masing-masing,” terang Thoriq.
Di Lumajang misalnya, lanjut Thoriq, banyak dari pertumbuhan ekonomi yang bisa di intervensi oleh pemerintah pusat. Agar produk hasil dari kabupaten Lumajang bisa laku di pasaran antar pulau bahkan dunia. “Begitu juga sector pariwisata, perlu ada kolaborasi dengan kabupaten yang lain dalam satu agenda pariwisata. Kami siap melakukan kolaborasi nawabakti Satya dengan gubernur baru,” ungkapnya.
Singkronisasi RPJMD
Sementara itu, Khofifah mengakui sinkronisasi program Nawa Bhakti Satya yang dia usung sejak masa kampanye dengan draft teknokratik Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim, belum tuntas.
Draft Teknokratik RPJMD adalah naskah akademik RPJMD Provinsi Jawa Timur yang berisi kajian ilmiah atas kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang muncul dan dihadapi Jawa Timur selama lima tahun ke depan.
"Ini baru penyampaian visi misi yang sudah kami breakdown dalam Nawa Bhakti Satya. Pasti banyak hal perlu kami komunikasikan, sinkronisasi dengan draft kerangka teknokratik (RPJMD)-nya Pemprov. Sebetulnya kami sudah mencicil," ujar Khofifah usai Sertijab di DPRD Jatim, Senin (18/2/2019).
Khofifah menyebutkan, dirinya dan Emil Dardak beserta pejabat Pemprov Jatim terkait sudah melakukan rapat sejak 13 Februari lalu, usai pelantikan oleh Presiden di Jakarta. "Kami saat itu rapat sampai menjelang subuh. Lalu tanggal 14 setelah penyambutan yang luar biasa oleh masyarakat Jawa Timur, malamnya kami koordinasi lagi. Tanggal 15 kami juga koordinasi di Bappeprov Jatim," papar dia.
Dia mengatakan, koordinasi yang sudah mereka lakukan itu memang baru sebatas pembahasan secara makro. Menurutnya, perlu ada pembahasan yang lebih fokus lagi, lebih detail sesuai pendekatan pembangunan yang dia sepakati dengan Emil.
Konektivitas Jatim
Salah satu yang dia sebutkan mengenai pendekatan pembangunan yang sudah tertuang di dalam visi misi mereka adalah keadilan akses. Di dalamnya, Khofifah-Emil berkomitmen atas koneksitas atau keterhubungan wilayah selatan, wilayah pesisir, terutama kepulauan.
Dalam membangun koneksitas antarwilayah ini, kata dia, pembangunan itu harus berbasis kewilayahan, bukan sektoral. Karena itu, dia menyadari adanya perbedaan rumpun budaya Jawa Timur. Dari rumpun Arek, Mataraman, Tapal Kuda, Pantura dan Madura.
Sebab itulah, kata dia, penguatan Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil/dulu Bakorwil) menjadi penting. Jawa Timur, kata Khofifah, sesuai petunjuk Dirjen Otda dan Mendagri, kini satu-satunya provinsi yang Baperwil-nya masih diizinkan tetap ada.
Fungsi Baperwil ini, salah satunya yang dia contohkan, untuk mendekatkan layanan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Misalnya, mempermudah layanan pendaftaran produk di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM).
"Temuannya, mereka (UMKM dan IKM) ingin pelayanan izin POM lebih cepat dan terukur. Kalau harus ke Surabaya, bayangkan kalau mereka dari Pacitan ujung, atau dari Jember ujung, atau dari Pamekasan Kepulauan. Kami ingin itu kami dekatkan, peran Baperwil menjadi penting," ungkapnya.
Baperwil, lanjutnya, nantinya akan memiliki banyak tugas. Mulai dari mengidentifikasi kebutuhan milenial job center yang diinisiasi Emil. Juga pendataan Pos Madin (Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah), GTT PTT (Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap), serta pendataan SMA/SMK dalam hal bantuan SPP dan seragam dalam program Tis-Tas: sekolah gratis berkualitas.