Risma Bermanuver, Risma Dipolitisasi Partai

SURABAYAPAGI.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, sejauh ini sudah digadang dua partai politik untuk dicalonkan menjadi Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan, tahun 2022. Dua parpol itu PDIP dan NasDem.
Risma, kader PDIP, diharapkan mampu atasi banjir dan masalah tempat pembuangan sampah di Bantargebang Kota Bekasi. Tempat sampai ini akan overload pada 2021.
Memboyong Risma, ke Jakarta, ini maneuvernya setelah melepas jabatan Walikota Surabaya atau ia bagian dari permainan politisi-politisi di Jakarta?.
Dalam masalah ini, sadar atau tidak, Risma, telah menjadi manusia zoon politikon. Ini kata Aristoteles.
Pertanyaan besarnya, apakah Risma memang memiliki hasrat (ambisi) kepingin menjadi Gubernur DKI Jakarta?. Apakah Risma, ingin meneruskan tradisi Gubernur DKI bisa berasal dari Walikota dari daerah. Sebelumnya, Jokowi, meraih kedudukan Gubernur DKI, setelah menjadi Walikota Solo.
Publik bisa bertanya rencana boyongan ke Jakarta Risma, apakah pernyataan basa-basi soal kesiapan menduduki jabatan yang lebih strategis di Jakarta atau harapan realistis?
Berhubung kepastian Risma, merebut kekuasaan kepala daerah di Jakarta belum terbukti nyata, bisa jadi ini tak ubahnya manuver politik para politisi semata.
Bisa jadi, bagi sebagian politisi, hajatan pilkada serentak 2020 dan 2022 sudah terasa seperti ‘’besok’’. Kekuasaan Gubernur DKI yang strategis saatnya segera diperebutkan kembali kendati. Terutama goyangan terhadap Anies Baswedan, pasca banjir 1 Januari lalu.
Di beberapa kesempatan selama ini, terkadang manuver politik ini terlihat seperti politik muka dua. Pertama partai politik bersikap mendungkung pencalonan Risma. Tapi di tengah jalan mereka bisa mengubah pilihan dengan berbagai alas an tertentu.
Hal yang mesti dipahami karena berpolitik sama halnya dengan berperang. Dalam perang tujuan utama adalah menang. Tak ada yang ingin kalah.
Oleh karena itu, dalam politik bisa terjadi segala cara akan ditempuh untuk menggapai kemenangan. Baik secara baik ataupun kotor.
Apalagi semua tahu bahwa politik sekarang ini erat kaitannya dengan terbukanya kran Reformasi di tahun 1998. Sebagian politisi ingin berkuasa dengan mendalihkan iklim sebuah demokrasi .
Kadang raihan kekuasaan mengabaikan tabiat pemimpin, tetapi menggunakan watak sebagai penguasa. Hal yang dipentingkan lebih pada kekuasaan daripada kepemimpinan. Antara lain mengabaikan nasib rakyat yang dipimpinnya. Risma, tampaknnya birokrat yang sudah nyemplung ke parpol mulai dikemas untuk suka beraksi dan berceloteh tentang kerakyatan, blusukan dan kesejahteraan. Publik tahu diantara aksi dan celotehan Risma, selama ini ada yang dianggap pemanis bibir sebagai kepala daerah yang ingin popular di warganya.
Dalam maneuver politiknya, siapapun politisi termasuk Risma, tsak melupakan lobi-lobi,silaturahmi, pendekatan, penjajakan,ataupun bentuk-bentuk maneuver politik lainnya.
Tujuannya satu yaitu untuk keperluan persiapan perhelatan kekuasaan lebih besar lagi dari kekuasaan sebagai walikota Surabaya. Hal-hal semacam ini yang sering membuat jengah. Pertanyaan besarnya, apakah dua periode kepemimpinannya di Surabaya, nasib warga kota telah berubah lebih baik?.
Benarkah Risma, berpolitik meriah kekuasaan untuk menambah pundi-pundi kekayaannya? Pertanyaan ini relevan dimunculkan terkait dengan karakter politisi seperti yang disampaikan secara puitis oleh Kahlil Gibran, ’’Orang yang mendatangkan bencana bagi bangsanya ialah orang yang tak pernah menyebar benih, menyusun bata, atau menenun kain,tapi yang menjadikan politik sebagai mata pencahariannya.’’
Atau Risma, dalam meraih kekuasaan sebagai kepala daerah mendengar kata-kata Socrates, bahwa seorang pemimpin harus memiliki keutamaan seperti kebijaksanaan, kebenaran, keberanian,dan keadilan.
Socrates, si filosof ini tidak pernah memimpikan pemimpin yang kuat secara fisik, tinggi besar badannya, penglihatannya tajam secara fisik, tapi buta atas masalah- masalah rakyat karena dia tidak memiliki sikap bijaksana dan adil.
Kita ingin tahu apakah sebagai pemilik kekuasaan di sebuah teritorial, Risma menjauhkan dirinya penguasa yang meletakkan kekuasaan semata-mata sebagai target politik? Atau tidak begitu hirau dengan permasalahan yang melilit rakyatnya.
Benarkah Risma paham bahwa penguasa di sebuah daerah identik dengan pemihakan pada kaum yang secara ekonomi mapan guna melanggengkan kekuasaannya?
Maka itu, apakah manuver Risma saat ini dilakukan untuk mengincar kursi Gubernur DKI, semata karena kekuasaan?. Sebaiknya kita serahkan ke penilaian kepada masyarakat. Waktu yang akan menjawabnya. Benarkah rencana memboyongnya ke Jakarta karena manuvernya atau politisi sebagian elite politik yang ingin memanfaatkan Risma, perempuan yang suka atur lalu lintas, bersih-bersih selokan dan menata pepohonan kota. (tatangistiawan@gmail.com)